LKPP Akselerasi Belanja Pemerintah dengan Platform Digital

JAKARTA - Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengoptimalkan belanja negara dengan mendorong pemanfaatan produk dalam negeri (PDN) melalui platform digital. Upaya ini diwujudkan melalui acara Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, menyatakan bahwa digitalisasi menjadi kunci untuk mempercepat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Platform digital yang dikembangkan, seperti Katalog Versi 6 dan berbagai lokapasar (e-marketplace) mitra LKPP, diharapkan dapat mempermudah transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Digitalisasi adalah syarat wajib agar kita bisa bersinergi dengan cepat dan tepat. Platform yang kita kembangkan lewat katalog versi 6, dan yang juga dikembangkan rekan-rekan (mitra LKPP RI) melalui e-marketplace, merupakan terobosan untuk mempermudah transaksi," ujar Hendrar dalam pernyataannya, Senin (4/8).

Baca Juga: LKPP Sosialisasi RUU PBJ Publik, Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Fokus Utama

Menurut Hendrar, regulasi yang jelas dan sistem yang terstruktur telah disiapkan untuk memastikan pejabat pengadaan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bertransaksi tanpa ragu. Pemanfaatan e-purchasing dan e-marketplace menjadi jalur utama untuk membelanjakan anggaran negara secara efisien dan transparan.