LKPP Akselerasi Belanja Pemerintah dengan Platform Digital
Senin, 04 Agustus 2025 - 16:55 WIB
loading...
Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengoptimalkan belanja negara dengan mendorong pemanfaatan produk dalam negeri (PDN) melalui platform digital. Upaya ini diwujudkan melalui acara Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, menyatakan bahwa digitalisasi menjadi kunci untuk mempercepat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Platform digital yang dikembangkan, seperti Katalog Versi 6 dan berbagai lokapasar (e-marketplace) mitra LKPP, diharapkan dapat mempermudah transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Digitalisasi adalah syarat wajib agar kita bisa bersinergi dengan cepat dan tepat. Platform yang kita kembangkan lewat katalog versi 6, dan yang juga dikembangkan rekan-rekan (mitra LKPP RI) melalui e-marketplace, merupakan terobosan untuk mempermudah transaksi," ujar Hendrar dalam pernyataannya, Senin (4/8).
Baca Juga: LKPP Sosialisasi RUU PBJ Publik, Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Fokus Utama
Menurut Hendrar, regulasi yang jelas dan sistem yang terstruktur telah disiapkan untuk memastikan pejabat pengadaan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bertransaksi tanpa ragu. Pemanfaatan e-purchasing dan e-marketplace menjadi jalur utama untuk membelanjakan anggaran negara secara efisien dan transparan.
"Aturan sudah sangat jelas, begitu pula tugas dan tanggung jawabnya. Bagi para pejabat pengadaan, jangan pernah ragu bertransaksi sepanjang aturannya diikuti, terutama di wilayah e-purchasing atau e-marketplace," tegasnya.
Lokapasar yang kompetitif, kata Hendrar, akan terbentuk seiring semakin banyaknya penyedia, khususnya UMKM, yang bergabung dan menyediakan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor domestik.
Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Andi Zabur Rahman, menambahkan, kolaborasi IAPI dengan Kadin Indonesia memperkuat peran strategis ICEF-IPFE. Ia berharap forum ini dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen melalui penguatan rantai pasok dalam negeri dan pemberdayaan penyedia lokal.
Salah satu peserta pameran, Mbizmarket, yang merupakan mitra LKPP RI, menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pengadaan pemerintah. CEO & Founder Mbizmarket, Ryn Hermawan, menjelaskan bahwa platformnya dirancang untuk mempermudah transaksi pengadaan, memastikan efisiensi dan transparansi.
"Dengan transformasi digital, belanja APBN/APBD kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan. Cukup dengan klik melalui Mbizmarket, anggaran bisa dibelanjakan secara efisien, cepat, dan tepat melalui penyedia UMKM yang telah bergabung," jelas Ryn.
Baca Juga: Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp211,5 Triliun, Paling Boros Buat Gaji PNS dan Bansos
Mbizmarket juga memfasilitasi pejabat pengadaan untuk mengidentifikasi produk dalam negeri dengan mudah, berkat penanda Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tersedia di platform. Selain itu, platform ini bertindak sebagai pemungut pajak (WAPU), sehingga memudahkan penyedia dan pembeli dalam urusan administrasi perpajakan.
Penyelenggaraan ICEF-IPFE 2025, yang didukung oleh LKPP RI, IAPI, Kadin Indonesia, serta berbagai pihak, menjadi momentum penting untuk menguatkan komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri. Acara ini diyakini menjadi katalisator utama bagi akselerasi transformasi digital pengadaan dan penguatan ekonomi nasional, sebagai langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, menyatakan bahwa digitalisasi menjadi kunci untuk mempercepat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Platform digital yang dikembangkan, seperti Katalog Versi 6 dan berbagai lokapasar (e-marketplace) mitra LKPP, diharapkan dapat mempermudah transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Digitalisasi adalah syarat wajib agar kita bisa bersinergi dengan cepat dan tepat. Platform yang kita kembangkan lewat katalog versi 6, dan yang juga dikembangkan rekan-rekan (mitra LKPP RI) melalui e-marketplace, merupakan terobosan untuk mempermudah transaksi," ujar Hendrar dalam pernyataannya, Senin (4/8).
Baca Juga: LKPP Sosialisasi RUU PBJ Publik, Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Fokus Utama
Menurut Hendrar, regulasi yang jelas dan sistem yang terstruktur telah disiapkan untuk memastikan pejabat pengadaan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bertransaksi tanpa ragu. Pemanfaatan e-purchasing dan e-marketplace menjadi jalur utama untuk membelanjakan anggaran negara secara efisien dan transparan.
"Aturan sudah sangat jelas, begitu pula tugas dan tanggung jawabnya. Bagi para pejabat pengadaan, jangan pernah ragu bertransaksi sepanjang aturannya diikuti, terutama di wilayah e-purchasing atau e-marketplace," tegasnya.
Lokapasar yang kompetitif, kata Hendrar, akan terbentuk seiring semakin banyaknya penyedia, khususnya UMKM, yang bergabung dan menyediakan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor domestik.
Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Andi Zabur Rahman, menambahkan, kolaborasi IAPI dengan Kadin Indonesia memperkuat peran strategis ICEF-IPFE. Ia berharap forum ini dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen melalui penguatan rantai pasok dalam negeri dan pemberdayaan penyedia lokal.
Salah satu peserta pameran, Mbizmarket, yang merupakan mitra LKPP RI, menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pengadaan pemerintah. CEO & Founder Mbizmarket, Ryn Hermawan, menjelaskan bahwa platformnya dirancang untuk mempermudah transaksi pengadaan, memastikan efisiensi dan transparansi.
"Dengan transformasi digital, belanja APBN/APBD kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan. Cukup dengan klik melalui Mbizmarket, anggaran bisa dibelanjakan secara efisien, cepat, dan tepat melalui penyedia UMKM yang telah bergabung," jelas Ryn.
Baca Juga: Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp211,5 Triliun, Paling Boros Buat Gaji PNS dan Bansos
Mbizmarket juga memfasilitasi pejabat pengadaan untuk mengidentifikasi produk dalam negeri dengan mudah, berkat penanda Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tersedia di platform. Selain itu, platform ini bertindak sebagai pemungut pajak (WAPU), sehingga memudahkan penyedia dan pembeli dalam urusan administrasi perpajakan.
Penyelenggaraan ICEF-IPFE 2025, yang didukung oleh LKPP RI, IAPI, Kadin Indonesia, serta berbagai pihak, menjadi momentum penting untuk menguatkan komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri. Acara ini diyakini menjadi katalisator utama bagi akselerasi transformasi digital pengadaan dan penguatan ekonomi nasional, sebagai langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.
(nng)
Lihat Juga :
