Lahan Nganggur 2 Tahun Dicaplok Negara, Wamen PKP Singgung Harga Tanah Tak Masuk Akal

JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyoroti, rencana pemerintah yang akan mengambil alih lahan menganggur selama 2 tahun. Fahri Hamzah berharap rencana ini akan menjadi kabar baik untuk sektor perumahan . Seperti mengalokasikan lahan terlantar untuk kepentingan pembangunan perumahan, terutama untuk penyediaan rumah sosial.

"(Lahan nganggur disita negara) itu domain pak Nusron (Menteri ATR/BPN), nanti kita lihat mudah-mudahan itu kabar baik di sektor perumahan," ujarnya saat ditemui usai acara diskusi publik yang diselenggarakan Forum Gatotkaca Prabowo - Gibran di Jakarta, Rabu (6/8).

Fahri Hamzah menjelaskan harga tanah menjadi momok yang membentuk harga rumah menjadi semakin mahal. Sehingga, jika pemerintah bisa memberikan insentif berupa tanah, harapannya harga rumah bisa semakin ditekan dan terjangkau bagi masyarakat.

Baca Juga: Lahan Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Bikin Tanah?

Ia juga mengatakan kunci utama untuk menekan harga rumah bukan hanya terletak pada teknologi konstruksi, melainkan pada harga tanah, yang saat ini dinilai cukup tinggi."Sekarang ini, harga rumah itu bukan karena teknologi dan konstruksinya. Tapi karena harga tanah yang sudah tidak masuk akal," tambahnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pada dasarnya seluruh tanah di Indonesia dimiliki oleh negara. Sedangkan masyarakat hanya diberikan status kepemilikan atas tanah saja. Sehingga jika tidak digunakan maka bisa diambil alih oleh negara.

"Tanah itu tidak ada yang memiliki, yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai, negara memberikan hak kepemilikan. Tapi ini tanah mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbah mbah atau leluhur bisa membuat tanah?" ujarnya acara Ikatan Surveyor Indonesia di Jakarta, Rabu (6/8).