Anggaran Program 3 Juta Rumah Rp49 Triliun di 2026, Paling Banyak untuk Renovasi
Kamis, 07 Agustus 2025 - 18:03 WIB
loading...
Program 3 juta rumah tahun depan akan fokus untuk renovasi. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah pada tahun depan dengan alokasi anggaran sekitar Rp49 triliun. Mayoritas anggaran tersebut akan difokuskan untuk program renovasi sebanyak 2 juta unit, sementara sisanya untuk menyerap 1 juta unit rumah baru dari pengembang.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan, program ini akan dibagi dalam dua skema besar. Pertama, renovasi rumah warga melalui pembiayaan langsung, dan kedua, pembelian rumah dari pengembang oleh negara sebagai strategi penyelesaian backlog perumahan nasional.
"Anggaran yang diajukan sekitar Rp49 triliun. Dari total itu, 2 juta unit untuk renovasi dan 1 juta unit untuk off-taker dari pengembang. Tapi tentu ini tergantung keputusan Kementerian Keuangan dan Bappenas," ujar Fahri di Jakarta, Kamis (7/8).
Baca Juga: Lahan Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Bikin Tanah?
Untuk pembiayaan renovasi, kata Fahri, pemerintah tengah mempertimbangkan sumber pinjaman luar negeri. Usulan tersebut kini sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan agar pelaksanaan renovasi kawasan permukiman bisa segera dimulai.
Fahri juga menyoroti pentingnya kehadiran lembaga off-taker yang bertugas menyerap rumah hasil produksi pengembang, terutama untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, keberadaan lembaga seperti itu akan membuat pengembang lebih fokus pada proses pembangunan ketimbang pemasaran.
"Konsepnya mirip dengan Bulog yang menyerap gabah petani. Petani tinggal produksi. Begitu pula pengembang, tidak perlu memikirkan pemasaran, karena rumahnya akan langsung diserap negara," jelas Fahri.
Ia menilai Perum Perumnas idealnya berfungsi sebagai off-taker perumahan sosial. Namun dalam praktiknya, BUMN tersebut justru terdorong mencari keuntungan komersial, sehingga peran sosialnya terabaikan.
"Perumnas sekarang malah punya hotel dan properti komersial lain. Padahal fungsi dasarnya adalah menyediakan rumah sosial. Kalau mau bisnis properti kelas atas, silakan, tapi harus ada BUMN yang fokus ke rumah rakyat," tegasnya.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Harga Rumah Subsidi Bisa Turun di Bawah Rp60 Juta
Menurut Fahri, angka backlog perumahan yang saat ini mencapai 15 juta unit bisa dikurangi signifikan jika pengembang tidak lagi dibebani proses pemasaran. Dengan dukungan negara sebagai penyalur, seluruh produksi rumah bisa langsung diserap ke masyarakat.
Ia mengungkapkan, koordinasi dengan Kementerian BUMN sudah dilakukan agar lahir lembaga khusus penyerap rumah dari pengembang. Harapannya, setiap unit rumah yang dibangun bisa langsung ditampung negara tanpa menimbulkan masalah distribusi.
"Kalau kita bisa produksi 1 juta rumah per tahun dan semuanya diserap oleh negara, maka yang muncul bukan lagi isu pemasaran, tapi antrean. Itu lebih sehat," pungkasnya.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan, program ini akan dibagi dalam dua skema besar. Pertama, renovasi rumah warga melalui pembiayaan langsung, dan kedua, pembelian rumah dari pengembang oleh negara sebagai strategi penyelesaian backlog perumahan nasional.
"Anggaran yang diajukan sekitar Rp49 triliun. Dari total itu, 2 juta unit untuk renovasi dan 1 juta unit untuk off-taker dari pengembang. Tapi tentu ini tergantung keputusan Kementerian Keuangan dan Bappenas," ujar Fahri di Jakarta, Kamis (7/8).
Baca Juga: Lahan Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Bikin Tanah?
Untuk pembiayaan renovasi, kata Fahri, pemerintah tengah mempertimbangkan sumber pinjaman luar negeri. Usulan tersebut kini sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan agar pelaksanaan renovasi kawasan permukiman bisa segera dimulai.
Fahri juga menyoroti pentingnya kehadiran lembaga off-taker yang bertugas menyerap rumah hasil produksi pengembang, terutama untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, keberadaan lembaga seperti itu akan membuat pengembang lebih fokus pada proses pembangunan ketimbang pemasaran.
"Konsepnya mirip dengan Bulog yang menyerap gabah petani. Petani tinggal produksi. Begitu pula pengembang, tidak perlu memikirkan pemasaran, karena rumahnya akan langsung diserap negara," jelas Fahri.
Ia menilai Perum Perumnas idealnya berfungsi sebagai off-taker perumahan sosial. Namun dalam praktiknya, BUMN tersebut justru terdorong mencari keuntungan komersial, sehingga peran sosialnya terabaikan.
"Perumnas sekarang malah punya hotel dan properti komersial lain. Padahal fungsi dasarnya adalah menyediakan rumah sosial. Kalau mau bisnis properti kelas atas, silakan, tapi harus ada BUMN yang fokus ke rumah rakyat," tegasnya.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Harga Rumah Subsidi Bisa Turun di Bawah Rp60 Juta
Menurut Fahri, angka backlog perumahan yang saat ini mencapai 15 juta unit bisa dikurangi signifikan jika pengembang tidak lagi dibebani proses pemasaran. Dengan dukungan negara sebagai penyalur, seluruh produksi rumah bisa langsung diserap ke masyarakat.
Ia mengungkapkan, koordinasi dengan Kementerian BUMN sudah dilakukan agar lahir lembaga khusus penyerap rumah dari pengembang. Harapannya, setiap unit rumah yang dibangun bisa langsung ditampung negara tanpa menimbulkan masalah distribusi.
"Kalau kita bisa produksi 1 juta rumah per tahun dan semuanya diserap oleh negara, maka yang muncul bukan lagi isu pemasaran, tapi antrean. Itu lebih sehat," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
