Anggaran Belanja Pusat dan Daerah Timpang, Ekonom Wanti-wanti Bahayanya
Rabu, 20 Agustus 2025 - 07:31 WIB
loading...
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2026 menunjukkan peningkatan signifikan pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang naik 17,4% dari outlook 2025. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2026 menunjukkan peningkatan signifikan pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang naik 17,4% dari outlook 2025. Di sisi lain, transfer ke daerah turun dari Rp864,1 triliun (outlook 2025) menjadi Rp650 triliun di 2026.
Menurut Syafruddin Karimi, Departemen Ekonomi Universitas Andalas, angka ini mencerminkan prioritas pemerintah terhadap program strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Namun demikian, Ia mengingatkan bahwa ketimpangan ini akan menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen terhadap desentralisasi fiskal, mengingat daerah memegang peran vital dalam pelayanan publik. Baca Juga: Intip Desain RAPBN 2026: Pertumbuhan Ekonomi 5,4%, Rupiah Rp16.500 per USD
"Pemangkasan transfer dikhawatirkan memperlebar ketimpangan antarwilayah dan memperlemah kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya," ungkap Syafruddin dalam keterangannya.
Selain itu, Syafruddin menerangkan bahwa pergeseran komposisi belanja yang semakin sentralistis bisa menimbulkan konsekuensi politik dan sosial. Di satu sisi, pemerintah pusat mungkin lebih mudah mengendalikan arah pembangunan.
Menurut Syafruddin Karimi, Departemen Ekonomi Universitas Andalas, angka ini mencerminkan prioritas pemerintah terhadap program strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Namun demikian, Ia mengingatkan bahwa ketimpangan ini akan menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen terhadap desentralisasi fiskal, mengingat daerah memegang peran vital dalam pelayanan publik. Baca Juga: Intip Desain RAPBN 2026: Pertumbuhan Ekonomi 5,4%, Rupiah Rp16.500 per USD
"Pemangkasan transfer dikhawatirkan memperlebar ketimpangan antarwilayah dan memperlemah kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya," ungkap Syafruddin dalam keterangannya.
Selain itu, Syafruddin menerangkan bahwa pergeseran komposisi belanja yang semakin sentralistis bisa menimbulkan konsekuensi politik dan sosial. Di satu sisi, pemerintah pusat mungkin lebih mudah mengendalikan arah pembangunan.
Lihat Juga :
