Kadin Dorong PLN Terbitkan Green Bonds Bangun Transmisi Listrik
Kamis, 21 Agustus 2025 - 22:55 WIB
loading...
Kadin mendorong PLN menerbitkan green bonds untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Aryo Djojohadikusumo, mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerbitkan green bonds sebagai solusi pembiayaan pembangunan jaringan transmisi listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Instrumen ini dinilai penting untuk mempercepat transisi energi nasional sekaligus menarik investasi global.
Menurut Aryo, hambatan terbesar pengembangan EBT di Indonesia bukan terletak pada potensi sumber daya, melainkan minimnya investasi di sektor transmisi. "Internal rate of return (IRR) untuk pembangunan transmisi hanya sekitar 6 persen. Angka ini terlalu rendah bagi investor swasta sehingga proyek transmisi harus diambil alih oleh PLN. Di sinilah green bonds bisa menjadi sumber pendanaan yang efektif," ujarnya dalam forum Energy Insights bertajuk The Energy We Share di Jakarta, Rabu (20/8) malam.
Baca Juga: Pengusaha Patungan Bangun 270 Dapur MBG, Habiskan Dana Rp540 Miliar
Ia menjelaskan, penerbitan green bonds memungkinkan PLN memperoleh dana yang khusus dialokasikan untuk proyek ramah lingkungan, termasuk pembangkit dan jaringan transmisi EBT. "Indonesia tidak kekurangan sumber energi bersih. Tantangannya adalah menyediakan skema pembiayaan yang menjembatani potensi tersebut dengan kebutuhan listrik yang terus meningkat," kata Aryo.
![Kadin Dorong PLN Terbitkan Green Bonds Bangun Transmisi Listrik]()
Waketum Kadin Bidang ESDM, Aryo Djojohadikusumo
Green bonds sendiri merupakan obligasi hijau yang digunakan secara eksklusif untuk proyek ramah lingkungan, mulai dari pembangunan pembangkit, penguatan transmisi hijau, hingga sistem penyimpanan energi. Kejelasan alokasi dana ini diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor internasional yang kini semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan.
Bagi Indonesia, Aryo menambahkan, green bonds dapat menjadi instrumen penting untuk menutup kebutuhan investasi pembangkit dan transmisi yang diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun. "Langkah ini juga akan meningkatkan kredibilitas transisi energi Indonesia di mata dunia," ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan SEVP Hukum, Regulasi, dan Kepatuhan PLN, Nurlely Aman. Menurutnya, pembangunan infrastruktur energi, termasuk pembangkit dan jaringan transmisi, tidak bisa dilakukan PLN sendirian. "RUPTL 2025–2034 menargetkan 76 persen tambahan kapasitas berasal dari energi terbarukan. Namun pertanyaannya bukan lagi apa yang dilakukan, melainkan bagaimana mengeksekusinya bersama-sama. Peran aktif swasta mutlak diperlukan," ujarnya.
Baca Juga: Anindya Bakrie Bertemu Dubes RI untuk AS, Bahas Akses Pasar UMKM usai Penetapan Tarif
Nurlely mengungkapkan, dalam RUPTL terbaru, lebih dari 70 persen pendanaan proyek diharapkan berasal dari Independent Power Producer (IPP). Untuk mewujudkannya, PLN mengandalkan kolaborasi internasional dan berbagai skema pembiayaan hijau, termasuk transition financing.
Dari sisi pelaku usaha, CEO Bosowa Corporindo, Subhan Aksa, menekankan perlunya percepatan penyediaan energi rendah emisi, terutama di kawasan Indonesia timur. "Pertumbuhan konsumsi energi di Sulawesi Selatan mencapai 9 persen per tahun. Namun, kekeringan ekstrem pada 2023 mengakibatkan shortage besar pada PLTA, hingga beberapa industri terpaksa berhenti beroperasi," ujarnya.
Subhan menilai, transisi energi seharusnya dilihat sebagai peluang, bukan beban. Namun, keberhasilan itu memerlukan dukungan kebijakan yang jelas. "Dengan insentif yang tepat, pelaku industri akan lebih percaya diri berinvestasi dalam energi hijau," ujarnya. Bosowa sendiri telah mulai mengembangkan pembangkit energi terbarukan dan memanfaatkan bahan bakar alternatif seperti biomassa.
Sementara itu, dari sektor digital, VP Operations DCI Indonesia, Lucas Adrian, mengingatkan bahwa lonjakan pertumbuhan pusat data (data center) juga menambah tekanan pada kebutuhan listrik nasional. "Pertumbuhan data center di Indonesia diperkirakan mencapai 20 persen per tahun dalam empat hingga lima tahun ke depan. Kebutuhan daya stabil menjadi krusial untuk menjaga standar layanan kami," katanya.
Lucas menegaskan, dukungan infrastruktur transmisi yang andal menjadi syarat mutlak agar sektor digital dapat berkembang beriringan dengan transisi energi yang lebih bersih.
Menurut Aryo, hambatan terbesar pengembangan EBT di Indonesia bukan terletak pada potensi sumber daya, melainkan minimnya investasi di sektor transmisi. "Internal rate of return (IRR) untuk pembangunan transmisi hanya sekitar 6 persen. Angka ini terlalu rendah bagi investor swasta sehingga proyek transmisi harus diambil alih oleh PLN. Di sinilah green bonds bisa menjadi sumber pendanaan yang efektif," ujarnya dalam forum Energy Insights bertajuk The Energy We Share di Jakarta, Rabu (20/8) malam.
Baca Juga: Pengusaha Patungan Bangun 270 Dapur MBG, Habiskan Dana Rp540 Miliar
Ia menjelaskan, penerbitan green bonds memungkinkan PLN memperoleh dana yang khusus dialokasikan untuk proyek ramah lingkungan, termasuk pembangkit dan jaringan transmisi EBT. "Indonesia tidak kekurangan sumber energi bersih. Tantangannya adalah menyediakan skema pembiayaan yang menjembatani potensi tersebut dengan kebutuhan listrik yang terus meningkat," kata Aryo.
Waketum Kadin Bidang ESDM, Aryo Djojohadikusumo
Green bonds sendiri merupakan obligasi hijau yang digunakan secara eksklusif untuk proyek ramah lingkungan, mulai dari pembangunan pembangkit, penguatan transmisi hijau, hingga sistem penyimpanan energi. Kejelasan alokasi dana ini diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor internasional yang kini semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan.
Bagi Indonesia, Aryo menambahkan, green bonds dapat menjadi instrumen penting untuk menutup kebutuhan investasi pembangkit dan transmisi yang diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun. "Langkah ini juga akan meningkatkan kredibilitas transisi energi Indonesia di mata dunia," ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan SEVP Hukum, Regulasi, dan Kepatuhan PLN, Nurlely Aman. Menurutnya, pembangunan infrastruktur energi, termasuk pembangkit dan jaringan transmisi, tidak bisa dilakukan PLN sendirian. "RUPTL 2025–2034 menargetkan 76 persen tambahan kapasitas berasal dari energi terbarukan. Namun pertanyaannya bukan lagi apa yang dilakukan, melainkan bagaimana mengeksekusinya bersama-sama. Peran aktif swasta mutlak diperlukan," ujarnya.
Baca Juga: Anindya Bakrie Bertemu Dubes RI untuk AS, Bahas Akses Pasar UMKM usai Penetapan Tarif
Nurlely mengungkapkan, dalam RUPTL terbaru, lebih dari 70 persen pendanaan proyek diharapkan berasal dari Independent Power Producer (IPP). Untuk mewujudkannya, PLN mengandalkan kolaborasi internasional dan berbagai skema pembiayaan hijau, termasuk transition financing.
Dari sisi pelaku usaha, CEO Bosowa Corporindo, Subhan Aksa, menekankan perlunya percepatan penyediaan energi rendah emisi, terutama di kawasan Indonesia timur. "Pertumbuhan konsumsi energi di Sulawesi Selatan mencapai 9 persen per tahun. Namun, kekeringan ekstrem pada 2023 mengakibatkan shortage besar pada PLTA, hingga beberapa industri terpaksa berhenti beroperasi," ujarnya.
Subhan menilai, transisi energi seharusnya dilihat sebagai peluang, bukan beban. Namun, keberhasilan itu memerlukan dukungan kebijakan yang jelas. "Dengan insentif yang tepat, pelaku industri akan lebih percaya diri berinvestasi dalam energi hijau," ujarnya. Bosowa sendiri telah mulai mengembangkan pembangkit energi terbarukan dan memanfaatkan bahan bakar alternatif seperti biomassa.
Sementara itu, dari sektor digital, VP Operations DCI Indonesia, Lucas Adrian, mengingatkan bahwa lonjakan pertumbuhan pusat data (data center) juga menambah tekanan pada kebutuhan listrik nasional. "Pertumbuhan data center di Indonesia diperkirakan mencapai 20 persen per tahun dalam empat hingga lima tahun ke depan. Kebutuhan daya stabil menjadi krusial untuk menjaga standar layanan kami," katanya.
Lucas menegaskan, dukungan infrastruktur transmisi yang andal menjadi syarat mutlak agar sektor digital dapat berkembang beriringan dengan transisi energi yang lebih bersih.
(nng)
Lihat Juga :
