Ketahanan Energi Masuk Program Prioritas, DEN: Tren Produksi Migas Sudah On Track
Jum'at, 22 Agustus 2025 - 18:41 WIB
loading...
Dewan Energi Nasional (DEN) menilai upaya peningkatan produksi migas berjalan di jalur yang tepat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketahanan energi sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produksi minyak dan gas (migas) , percepatan transisi energi bersih, serta penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.
Pemerintah bahkan menyiapkan dukungan fiskal sebesar Rp402,4 triliun pada 2026 untuk memperkuat agenda ini. Dewan Energi Nasional (DEN) menilai upaya peningkatan produksi migas berjalan di jalur yang tepat.
Anggota DEN, Abadi Poernomo optimistis target produksi satu juta barel minyak per hari (bph) bisa tercapai pada 2030. Optimisme ini sejalan dengan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) yang mencatat peningkatan lifting minyak dari 576.000 bph pada pertengahan 2024 menjadi 580.000 bph pada periode yang sama tahun 2025.
Baca Juga: Bahlil Ungkap 3 Biang Kerok Lifting Minyak Indonesia Belum Tercapai
"Peningkatan lifting minyak ini sudah on track untuk target satu juta bph. Namun memang masih ada kesenjangan antara kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang mencapai sekitar 1,5 juta bph dengan hasil lifting. Kondisi ini pun akhirnya memaksa kita untuk masih impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk jadi BBM," kata Abadi dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya, pencapaian target satu juta bph akan menjadi langkah menuju swasembada energi, yaitu kondisi ketika seluruh kebutuhan energi primer dipenuhi dari sumber dalam negeri. Hal ini berbeda dengan ketahanan energi yang hanya menekankan ketersediaan pasokan, termasuk dari impor.
Untuk mendukung target tersebut, SKK Migas telah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari eksplorasi cadangan baru, reaktivasi sumur-sumur tua, hingga penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).
"Meskipun hasil dari sumur tua kecil-kecil, kalau jumlahnya banyak maka hasilnya signifikan," ujar Abadi.
Presiden Prabowo sebelumnya juga menyinggung besarnya beban impor migas Indonesia yang mencapai USD40 miliar atau sekitar Rp650 triliun per tahun. Ia menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan impor demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak menegaskan, bahwa transisi energi harus memperhatikan realitas. Menurutnya energi fosil masih menyumbang lebih dari 80% bauran energi nasional, sehingga peran hulu migas tidak bisa dikesampingkan.
"Transisi energi harus berjalan mulus dengan mengombinasikan fosil dan energi terbarukan secara bertahap. Peningkatan produksi hulu migas juga penting untuk mengurangi ketergantungan impor," jelas Ali.
Baca Juga: Menghidupkan Kembali Semangat Pertamina untuk Indonesia Berdaulat Energi
Data SKK Migas menunjukkan aktivitas pengeboran dan pengembangan migas terus meningkat. Hingga pertengahan 2025, tercatat 409 sumur pengembangan selesai dibor atau naik 14% dari tahun sebelumnya.
Selain itu kegiatan workover mencapai 517 sumur (naik 6%) dan layanan sumur (well service) menembus 20.644 kegiatan (naik 12%). Meski demikian, Ali menekankan pentingnya dukungan pemerintah agar sektor hulu migas dapat berkembang.
"Industri ini padat modal, padat teknologi, dan penuh risiko. Pemerintah perlu memberi kepastian hukum serta insentif fiskal, seperti pemotongan pajak, untuk menarik lebih banyak investor," ujarnya.
Pemerintah bahkan menyiapkan dukungan fiskal sebesar Rp402,4 triliun pada 2026 untuk memperkuat agenda ini. Dewan Energi Nasional (DEN) menilai upaya peningkatan produksi migas berjalan di jalur yang tepat.
Anggota DEN, Abadi Poernomo optimistis target produksi satu juta barel minyak per hari (bph) bisa tercapai pada 2030. Optimisme ini sejalan dengan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) yang mencatat peningkatan lifting minyak dari 576.000 bph pada pertengahan 2024 menjadi 580.000 bph pada periode yang sama tahun 2025.
Baca Juga: Bahlil Ungkap 3 Biang Kerok Lifting Minyak Indonesia Belum Tercapai
"Peningkatan lifting minyak ini sudah on track untuk target satu juta bph. Namun memang masih ada kesenjangan antara kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang mencapai sekitar 1,5 juta bph dengan hasil lifting. Kondisi ini pun akhirnya memaksa kita untuk masih impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk jadi BBM," kata Abadi dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya, pencapaian target satu juta bph akan menjadi langkah menuju swasembada energi, yaitu kondisi ketika seluruh kebutuhan energi primer dipenuhi dari sumber dalam negeri. Hal ini berbeda dengan ketahanan energi yang hanya menekankan ketersediaan pasokan, termasuk dari impor.
Untuk mendukung target tersebut, SKK Migas telah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari eksplorasi cadangan baru, reaktivasi sumur-sumur tua, hingga penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).
"Meskipun hasil dari sumur tua kecil-kecil, kalau jumlahnya banyak maka hasilnya signifikan," ujar Abadi.
Presiden Prabowo sebelumnya juga menyinggung besarnya beban impor migas Indonesia yang mencapai USD40 miliar atau sekitar Rp650 triliun per tahun. Ia menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan impor demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak menegaskan, bahwa transisi energi harus memperhatikan realitas. Menurutnya energi fosil masih menyumbang lebih dari 80% bauran energi nasional, sehingga peran hulu migas tidak bisa dikesampingkan.
"Transisi energi harus berjalan mulus dengan mengombinasikan fosil dan energi terbarukan secara bertahap. Peningkatan produksi hulu migas juga penting untuk mengurangi ketergantungan impor," jelas Ali.
Baca Juga: Menghidupkan Kembali Semangat Pertamina untuk Indonesia Berdaulat Energi
Data SKK Migas menunjukkan aktivitas pengeboran dan pengembangan migas terus meningkat. Hingga pertengahan 2025, tercatat 409 sumur pengembangan selesai dibor atau naik 14% dari tahun sebelumnya.
Selain itu kegiatan workover mencapai 517 sumur (naik 6%) dan layanan sumur (well service) menembus 20.644 kegiatan (naik 12%). Meski demikian, Ali menekankan pentingnya dukungan pemerintah agar sektor hulu migas dapat berkembang.
"Industri ini padat modal, padat teknologi, dan penuh risiko. Pemerintah perlu memberi kepastian hukum serta insentif fiskal, seperti pemotongan pajak, untuk menarik lebih banyak investor," ujarnya.
(akr)
Lihat Juga :
