Warga RI Ramai-ramai Pindah ke BBM Non Subsidi, 1,4 Juta KL Ludes dalam Sekejap
Rabu, 03 September 2025 - 20:40 WIB
loading...
Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) non subsidi terus meningkat. FOTO/iStock Photo
A
A
A
JAKARTA - Fenomena peralihan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari subsidi ke non-subsidi kian mencolok. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga pekan pertama September 2025, total volume peralihan konsumsi mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyebut peralihan ini menjadi salah satu faktor utama menipisnya stok BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP-AKR.
"Shifting ke BBM non-subsidi ini cukup besar, sekitar 1,4 juta KL. Itu yang menyebabkan adanya peningkatan permintaan di SPBU swasta," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9).
Baca Juga: SPBU Swasta Lagi-lagi Kehabisan Stok BBM, ESDM Minta Beli ke Pertamina
Yuliot menjelaskan, kebijakan penerapan QR Code untuk pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina menjadi salah satu pemicu utama peralihan konsumsi. Kebijakan ini membuat masyarakat, khususnya pengguna kendaraan pribadi, mulai melirik BBM dengan kualitas lebih tinggi meski tanpa subsidi.
Sementara, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menambahkan pergeseran pola konsumsi ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas BBM semakin meningkat. "Masyarakat kini tidak hanya mengandalkan BBM subsidi, tetapi mulai banyak menggunakan BBM dengan RON 90 ke atas,: ujarnya.
Menurut Laode, lonjakan permintaan ini memang menimbulkan kelangkaan di beberapa SPBU swasta. Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan penyesuaian pasokan dan distribusi, termasuk mengandalkan pasokan dari PT Pertamina sebagai penyedia utama BBM nasional.
"Kami mendorong SPBU swasta untuk memenuhi kebutuhan pasokan dengan membeli dari Pertamina. Spesifikasi BBM yang dijual juga harus sesuai dengan standar yang diatur Ditjen Migas," tegasnya.
Laode memastikan, aturan spesifikasi BBM telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM sehingga kualitas produk yang dijual di pasaran tetap terjamin. Penyesuaian ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan di tengah tren peningkatan konsumsi non-subsidi.
Baca Juga: Perbandingan Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 1 September 2025, Siapa Termurah?
Kementerian ESDM, lanjut Laode, juga telah menjadwalkan pemanggilan para operator SPBU swasta. Langkah ini bertujuan untuk menyinkronkan pola pengadaan BBM, agar pemenuhan kebutuhan tidak lagi sepenuhnya mengandalkan impor.
"Sinkronisasi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pasokan BBM dalam negeri, terutama dari Pertamina. Minggu depan kami jadwalkan pertemuan dengan operator SPBU swasta," ungkapnya.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyebut peralihan ini menjadi salah satu faktor utama menipisnya stok BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP-AKR.
"Shifting ke BBM non-subsidi ini cukup besar, sekitar 1,4 juta KL. Itu yang menyebabkan adanya peningkatan permintaan di SPBU swasta," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9).
Baca Juga: SPBU Swasta Lagi-lagi Kehabisan Stok BBM, ESDM Minta Beli ke Pertamina
Yuliot menjelaskan, kebijakan penerapan QR Code untuk pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina menjadi salah satu pemicu utama peralihan konsumsi. Kebijakan ini membuat masyarakat, khususnya pengguna kendaraan pribadi, mulai melirik BBM dengan kualitas lebih tinggi meski tanpa subsidi.
Sementara, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menambahkan pergeseran pola konsumsi ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas BBM semakin meningkat. "Masyarakat kini tidak hanya mengandalkan BBM subsidi, tetapi mulai banyak menggunakan BBM dengan RON 90 ke atas,: ujarnya.
Menurut Laode, lonjakan permintaan ini memang menimbulkan kelangkaan di beberapa SPBU swasta. Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan penyesuaian pasokan dan distribusi, termasuk mengandalkan pasokan dari PT Pertamina sebagai penyedia utama BBM nasional.
"Kami mendorong SPBU swasta untuk memenuhi kebutuhan pasokan dengan membeli dari Pertamina. Spesifikasi BBM yang dijual juga harus sesuai dengan standar yang diatur Ditjen Migas," tegasnya.
Laode memastikan, aturan spesifikasi BBM telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM sehingga kualitas produk yang dijual di pasaran tetap terjamin. Penyesuaian ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan di tengah tren peningkatan konsumsi non-subsidi.
Baca Juga: Perbandingan Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 1 September 2025, Siapa Termurah?
Kementerian ESDM, lanjut Laode, juga telah menjadwalkan pemanggilan para operator SPBU swasta. Langkah ini bertujuan untuk menyinkronkan pola pengadaan BBM, agar pemenuhan kebutuhan tidak lagi sepenuhnya mengandalkan impor.
"Sinkronisasi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pasokan BBM dalam negeri, terutama dari Pertamina. Minggu depan kami jadwalkan pertemuan dengan operator SPBU swasta," ungkapnya.
(nng)
Lihat Juga :
