Menkeu Purbaya Didorong Perkuat Insentif Industri dan Reformasi Pajak
Selasa, 09 September 2025 - 11:21 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera melakukan reformasi sistem perpajakan dan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada dunia usaha. Desakan ini muncul seiring dinamika politik nasional yang ditandai dengan reshuffle kabinet oleh Presiden.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, yang terpenting bagi kalangan industri adalah konsistensi arah kebijakan fiskal agar pelaku usaha tidak terjebak dalam ketidakpastian.
"Kami memandang pergantian Menkeu sebagai bagian dari dinamika politik. Yang penting, transisi ini tidak menimbulkan ketidakpastian berlebihan terhadap dunia usaha," kata Saleh dalam pernyataannya, Selasa (9/9).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Janji Bakal Bikin Warga RI Sibuk Makan Enak Dibandingkan Demo
Menurut Saleh penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa membawa harapan baru bagi pelaku industri. Ia optimistis koordinasi antara kebijakan fiskal dan sektor riil akan semakin kuat, sehingga dapat menjaga stabilitas makro sekaligus memperluas ruang pertumbuhan industri serta penciptaan lapangan kerja.
Dia menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang pro pertumbuhan, khususnya melalui insentif bagi industri pengolahan. Bentuknya dapat berupa keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau, maupun stimulus investasi. Selain itu, harmonisasi tarif dan bea masuk juga dianggap krusial untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Saleh menambahkan, reformasi struktural di bidang perpajakan menjadi pekerjaan rumah utama. Sistem perpajakan, katanya, harus dibuat lebih adil, sederhana, dan mampu mendorong kepatuhan sukarela. Sementara dari sisi pengeluaran negara, pemerintah perlu memperkuat belanja produktif, terutama untuk infrastruktur, pendidikan vokasi, dan riset industri. "Pengelolaan APBN juga perlu reformasi birokrasi agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, yang terpenting bagi kalangan industri adalah konsistensi arah kebijakan fiskal agar pelaku usaha tidak terjebak dalam ketidakpastian.
"Kami memandang pergantian Menkeu sebagai bagian dari dinamika politik. Yang penting, transisi ini tidak menimbulkan ketidakpastian berlebihan terhadap dunia usaha," kata Saleh dalam pernyataannya, Selasa (9/9).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Janji Bakal Bikin Warga RI Sibuk Makan Enak Dibandingkan Demo
Menurut Saleh penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa membawa harapan baru bagi pelaku industri. Ia optimistis koordinasi antara kebijakan fiskal dan sektor riil akan semakin kuat, sehingga dapat menjaga stabilitas makro sekaligus memperluas ruang pertumbuhan industri serta penciptaan lapangan kerja.
Dia menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang pro pertumbuhan, khususnya melalui insentif bagi industri pengolahan. Bentuknya dapat berupa keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau, maupun stimulus investasi. Selain itu, harmonisasi tarif dan bea masuk juga dianggap krusial untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Saleh menambahkan, reformasi struktural di bidang perpajakan menjadi pekerjaan rumah utama. Sistem perpajakan, katanya, harus dibuat lebih adil, sederhana, dan mampu mendorong kepatuhan sukarela. Sementara dari sisi pengeluaran negara, pemerintah perlu memperkuat belanja produktif, terutama untuk infrastruktur, pendidikan vokasi, dan riset industri. "Pengelolaan APBN juga perlu reformasi birokrasi agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha," ujarnya.
Lihat Juga :
