Prof Didin Sarankan Purbaya Terapkan Habibienomics, Apa Itu?
Jum'at, 12 September 2025 - 11:37 WIB
loading...
Ekonom senior Prof Didin S. Damanhuri. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ekonom senior juga Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Asprindo), Prof Didin S. Damanhuri, menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa disarankan menerapkan konsep ekonomi ala Habibie atau yang dikenal dengan istilah "Habibienomics". Istilah tersebut menandai harapan agar Purbaya mampu mengintegrasikan pendekatan teknokratis dan pragmatis dalam mengelola ekonomi Indonesia.
Menurut Prof Didin, pergantian Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya menimbulkan berbagai interpretasi di publik, terutama menyusul komentar Purbaya terkait tuntutan sejumlah pihak yang dianggap kurang sensitif dan memicu kritik.
"Sebagai menteri yang baru pertama kali menjabat, Purbaya belum sepenuhnya memahami bahwa posisi ini bukan hanya jabatan teknokrat, tetapi juga politis. Oleh karena itu, dia seharusnya dapat menyerap aspirasi publik dan memberi jawaban yang mampu mengakomodasi berbagai pihak," ujar Prof Didin dalam pernyataannya, Jumat (12/9).
Baca Juga: Daftar 6 Bank yang Bakal Ditransfer Rp200 Triliun dari Menkeu Purbaya, Berapa Porsi Masing-masing?
Berdasarkan latar belakangnya sebagai insinyur yang masuk ke ranah ekonomi, Prof Didin menilai Purbaya melihat persoalan ekonomi secara ekonometris, cenderung hanya dari sisi angka dan pertumbuhan saja. Pernyataan Purbaya yang menyebutkan bahwa jika ekonomi sudah tumbuh 6-7 persen maka masyarakat tidak perlu berdemo, dinilai kurang tepat.
"Menkeu baru ini belum berpengalaman dalam menghadapi kompleksitas kebijakan ekonomi yang harus disusun secara matang dan sensitif terhadap kondisi sosial," kata Prof Didin.
Profesor didalam dunia ekonomi ini menekankan Purbaya harus banyak belajar dari pengalaman awalnya, karena peran Menteri Keuangan sangat sentral dalam mendukung pemerintahan Presiden, termasuk dalam pengelolaan fiskal yang kreatif dan inovatif.
"Purbaya harus mampu menyusun kebijakan yang inovatif dan kreatif, menjawab berbagai persoalan seperti target pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, rendahnya rasio pajak, dan penumpukan utang negara," jelasnya.
Prof Didin juga melihat peluang bahwa Purbaya dapat menghadirkan "Habibienomics" sebuah pendekatan ekonomi yang mengombinasikan faktor determinan seperti keterbatasan anggaran dan perputaran uang untuk memberikan perspektif baru dalam pengelolaan ekonomi.
Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Perkuat Barisan 6 Menteri Alumni ITB di Kabinet Prabowo
Dia mengajak semua pihak menunggu langkah konkret dan sikap Menkeu Purbaya menghadapi tantangan termasuk kritik dari anggota Dewan dan publik terkait alokasi anggaran. Misalnya budget sekitar Rp300 triliun untuk Merdeka Belajar Guru (MBG) atau dana bagi Koperasi Desa Merah Putih yang ditujukan untuk mengatasi stagnasi ekonomi dan ketimpangan.
Namun ia menegaskan perlu adanya timeline dan harmonisasi kebijakan fiskal yang prudent agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Didin berharap Purbaya dapat meluncurkan kebijakan-kebijakan baru yang bersifat inovatif dalam tiga bulan mendatang, seperti negosiasi pajak atas platform digital yang selama ini belum optimal, sehingga rasio pajak nasional dapat meningkat dari posisi 10 persen.
"Langkah produktif lain yang bisa ditempuh adalah mengelola pinjaman digital agar tidak memberi dampak negatif, melainkan menjadi solusi ekonomi," imbuhnya.
Prof Didin berharap Menkeu baru mampu menutup keraguan publik yang muncul akibat pernyataan awalnya yang dianggap blunder, dan mampu membawa terobosan yang membawa Indonesia ke arah pertumbuhan ekonomi nyata dan inklusif.
Menurut Prof Didin, pergantian Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya menimbulkan berbagai interpretasi di publik, terutama menyusul komentar Purbaya terkait tuntutan sejumlah pihak yang dianggap kurang sensitif dan memicu kritik.
"Sebagai menteri yang baru pertama kali menjabat, Purbaya belum sepenuhnya memahami bahwa posisi ini bukan hanya jabatan teknokrat, tetapi juga politis. Oleh karena itu, dia seharusnya dapat menyerap aspirasi publik dan memberi jawaban yang mampu mengakomodasi berbagai pihak," ujar Prof Didin dalam pernyataannya, Jumat (12/9).
Baca Juga: Daftar 6 Bank yang Bakal Ditransfer Rp200 Triliun dari Menkeu Purbaya, Berapa Porsi Masing-masing?
Berdasarkan latar belakangnya sebagai insinyur yang masuk ke ranah ekonomi, Prof Didin menilai Purbaya melihat persoalan ekonomi secara ekonometris, cenderung hanya dari sisi angka dan pertumbuhan saja. Pernyataan Purbaya yang menyebutkan bahwa jika ekonomi sudah tumbuh 6-7 persen maka masyarakat tidak perlu berdemo, dinilai kurang tepat.
"Menkeu baru ini belum berpengalaman dalam menghadapi kompleksitas kebijakan ekonomi yang harus disusun secara matang dan sensitif terhadap kondisi sosial," kata Prof Didin.
Profesor didalam dunia ekonomi ini menekankan Purbaya harus banyak belajar dari pengalaman awalnya, karena peran Menteri Keuangan sangat sentral dalam mendukung pemerintahan Presiden, termasuk dalam pengelolaan fiskal yang kreatif dan inovatif.
"Purbaya harus mampu menyusun kebijakan yang inovatif dan kreatif, menjawab berbagai persoalan seperti target pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, rendahnya rasio pajak, dan penumpukan utang negara," jelasnya.
Prof Didin juga melihat peluang bahwa Purbaya dapat menghadirkan "Habibienomics" sebuah pendekatan ekonomi yang mengombinasikan faktor determinan seperti keterbatasan anggaran dan perputaran uang untuk memberikan perspektif baru dalam pengelolaan ekonomi.
Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Perkuat Barisan 6 Menteri Alumni ITB di Kabinet Prabowo
Dia mengajak semua pihak menunggu langkah konkret dan sikap Menkeu Purbaya menghadapi tantangan termasuk kritik dari anggota Dewan dan publik terkait alokasi anggaran. Misalnya budget sekitar Rp300 triliun untuk Merdeka Belajar Guru (MBG) atau dana bagi Koperasi Desa Merah Putih yang ditujukan untuk mengatasi stagnasi ekonomi dan ketimpangan.
Namun ia menegaskan perlu adanya timeline dan harmonisasi kebijakan fiskal yang prudent agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Didin berharap Purbaya dapat meluncurkan kebijakan-kebijakan baru yang bersifat inovatif dalam tiga bulan mendatang, seperti negosiasi pajak atas platform digital yang selama ini belum optimal, sehingga rasio pajak nasional dapat meningkat dari posisi 10 persen.
"Langkah produktif lain yang bisa ditempuh adalah mengelola pinjaman digital agar tidak memberi dampak negatif, melainkan menjadi solusi ekonomi," imbuhnya.
Prof Didin berharap Menkeu baru mampu menutup keraguan publik yang muncul akibat pernyataan awalnya yang dianggap blunder, dan mampu membawa terobosan yang membawa Indonesia ke arah pertumbuhan ekonomi nyata dan inklusif.
(nng)
Lihat Juga :
