Koalisi Ekonomi Membumi Dorong Pembiayaan Hijau
Senin, 15 September 2025 - 23:00 WIB
loading...
Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) mendorong hadirnya format baru pembiayaan konservasi berbasis proteksi. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) mendorong hadirnya format baru pembiayaan konservasi berbasis proteksi atau perlindungan ekosistem. Skema ini dinilai lebih adil dan inklusif, serta mampu menjangkau masyarakat di tingkat tapak sekaligus memberi kepastian bagi investor.
Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Damayanti Ratunanda, menjelaskan pihaknya kini mengelola 12 program dengan skema hibah, pinjaman, dan dana abadi. Salah satu inovasinya adalah Fasilitas Dana Bergulir Tunda Tebang, yang memungkinkan pohon milik petani dijadikan jaminan pembiayaan dengan syarat tidak ditebang.
"Pohon bisa menjadi jaminan, tapi tetap harus dijaga. Skema ini mendukung usaha produktif sekaligus memastikan kelestarian hutan," ujarnya dalam pernyataannya, Senin (15/9).
Baca Juga: Kredit Hijau Bank Himbara Tembus Rp1.452 Triliun di 2024, Intip Rinciannya
Perspektif serupa datang dari Conservation Strategy Fund (CSF) yang menyoroti keterkaitan antara kesejahteraan masyarakat dengan kelestarian alam. Direktur CSF Indonesia, Desta Pratama, menyebut masyarakat adat yang menjaga hutan sering kali lebih sejahtera dibanding masyarakat kota.
"Property rights harus ada di tangan masyarakat adat. Itu akan memberi kepastian bagi pengelolaan berbasis komunitas sekaligus membangun model usaha yang menopang protection-based financing," kata Desta.
Sementara itu, Direktur ANGIN Advisory, Saskia Tjokro, menekankan pentingnya orientasi jangka panjang bagi investor. Ia menyebut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar hutan sering kekurangan akses modal dan pengetahuan, padahal mereka merupakan penopang utama ekosistem ekonomi di kawasan tersebut. "Investasi berdampak harus menyeimbangkan keuntungan finansial dengan perlindungan jangka panjang," ujarnya.
Dari sisi investor, pendanaan untuk perlindungan hutan kerap dianggap memiliki skala lebih kecil dibanding proyek restorasi. Padahal, dampaknya terhadap masyarakat dan lanskap sama besar. Sumber pendanaan juga tersedia luas, mulai dari rantai pasok global, bilateral, hingga multilateral, yang dapat diarahkan untuk mendukung upaya proteksi.
Direktur Eksekutif Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN), Thomas Veriasa, mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama.
"Kalau bekerja dengan masyarakat jangan coba-coba, karena mereka bukan tempat uji coba. Social engineering yang baik bisa menumbuhkan rasa kepemilikan. Tingkat kegagalan penanaman pohon bahkan bisa ditekan hingga 3 persen," tegasnya.
Baca Juga: Konsisten Layani Keuangan Inklusif, BRI Diganjar Anugerah Ekonomi Hijau
Diskusi ini menegaskan bahwa proteksi hutan harus dipandang sebagai investasi berdampak yang menguntungkan ekosistem, masyarakat, dan ekonomi. Instrumen pendanaan hijau perlu menjangkau hingga tingkat lokal, memberi ruang bagi masyarakat adat maupun UMKM untuk berdaya, sekaligus membangun kepercayaan investor.
Panel bertajuk "Green Resilience by Protection: Unlocking Ecosystem-Based Financing to Secure Indonesia’s Living Ecoscapes" tersebut digelar Koalisi Ekonomi Membumi bersama Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta.
Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Damayanti Ratunanda, menjelaskan pihaknya kini mengelola 12 program dengan skema hibah, pinjaman, dan dana abadi. Salah satu inovasinya adalah Fasilitas Dana Bergulir Tunda Tebang, yang memungkinkan pohon milik petani dijadikan jaminan pembiayaan dengan syarat tidak ditebang.
"Pohon bisa menjadi jaminan, tapi tetap harus dijaga. Skema ini mendukung usaha produktif sekaligus memastikan kelestarian hutan," ujarnya dalam pernyataannya, Senin (15/9).
Baca Juga: Kredit Hijau Bank Himbara Tembus Rp1.452 Triliun di 2024, Intip Rinciannya
Perspektif serupa datang dari Conservation Strategy Fund (CSF) yang menyoroti keterkaitan antara kesejahteraan masyarakat dengan kelestarian alam. Direktur CSF Indonesia, Desta Pratama, menyebut masyarakat adat yang menjaga hutan sering kali lebih sejahtera dibanding masyarakat kota.
"Property rights harus ada di tangan masyarakat adat. Itu akan memberi kepastian bagi pengelolaan berbasis komunitas sekaligus membangun model usaha yang menopang protection-based financing," kata Desta.
Sementara itu, Direktur ANGIN Advisory, Saskia Tjokro, menekankan pentingnya orientasi jangka panjang bagi investor. Ia menyebut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar hutan sering kekurangan akses modal dan pengetahuan, padahal mereka merupakan penopang utama ekosistem ekonomi di kawasan tersebut. "Investasi berdampak harus menyeimbangkan keuntungan finansial dengan perlindungan jangka panjang," ujarnya.
Dari sisi investor, pendanaan untuk perlindungan hutan kerap dianggap memiliki skala lebih kecil dibanding proyek restorasi. Padahal, dampaknya terhadap masyarakat dan lanskap sama besar. Sumber pendanaan juga tersedia luas, mulai dari rantai pasok global, bilateral, hingga multilateral, yang dapat diarahkan untuk mendukung upaya proteksi.
Direktur Eksekutif Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN), Thomas Veriasa, mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama.
"Kalau bekerja dengan masyarakat jangan coba-coba, karena mereka bukan tempat uji coba. Social engineering yang baik bisa menumbuhkan rasa kepemilikan. Tingkat kegagalan penanaman pohon bahkan bisa ditekan hingga 3 persen," tegasnya.
Baca Juga: Konsisten Layani Keuangan Inklusif, BRI Diganjar Anugerah Ekonomi Hijau
Diskusi ini menegaskan bahwa proteksi hutan harus dipandang sebagai investasi berdampak yang menguntungkan ekosistem, masyarakat, dan ekonomi. Instrumen pendanaan hijau perlu menjangkau hingga tingkat lokal, memberi ruang bagi masyarakat adat maupun UMKM untuk berdaya, sekaligus membangun kepercayaan investor.
Panel bertajuk "Green Resilience by Protection: Unlocking Ecosystem-Based Financing to Secure Indonesia’s Living Ecoscapes" tersebut digelar Koalisi Ekonomi Membumi bersama Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta.
(nng)
Lihat Juga :
