BI Rate Turun, Ekonom Sebut Kebijakan Fiskal dan Moneter Satu Arah Dorong Pemulihan Ekonomi
Kamis, 18 September 2025 - 08:59 WIB
loading...
Keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% dinilai sebagai langkah strategis yang menyelaraskan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% dinilai sebagai langkah strategis yang menyelaraskan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah. Menurut ekonom Syafruddin Karimi dari Universitas Andalas, konsistensi ini menciptakan pondasi baru untuk pemulihan permintaan domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Ini pemangkasan keenam sejak siklus pelonggaran dimulai pada September 2024, sinyal konsisten bahwa otoritas moneter memilih menstimulasi permintaan saat inflasi terjaga," tegas Syafruddin dalam risetnya, Kamis (18/9/2025).
Syafruddin menambahkan, dari domestik pasar fokus pada kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank BUMN untuk memperkuat likuiditas dan mendorong kredit sektor riil yang diproyeksikan memberi katalis positif bagi sektor perbankan.
Baca Juga: BI Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps ke Level 4,75 Persen
Selain itu, Syafruddin menjelaskan, kebijakan moneter BI yang menurunkan suku bunga akan mengurangi biaya dana bagi perbankan, sementara kebijakan fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan dana Rp200 triliun ke bank Himbara memastikan likuiditas benar-benar masuk ke sistem perbankan.
"Moneter mengurangi harga uang; fiskal memastikan amunisi benar-benar masuk ke sektor riil," kata Syafruddin.
Ia menambahkan, jika perbankan merespons dengan menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), maka biaya pinjaman bagi dunia usaha dan rumah tangga akan ikut turun. Hal ini akan memicu peningkatan konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Agar sinergi ini berjalan optimal, Syafruddin menekankan pentingnya komitmen dari perbankan. Ia menyarankan agar pemerintah dan BI menetapkan target pembiayaan spesifik, terutama untuk sektor-sektor seperti perumahan rakyat, manufaktur padat karya, agro, dan logistik.
"Agar transmisi bekerja, pemerintah dan BI perlu mengikat komitmen bank dengan target pembiayaan sektoral pada perumahan rakyat, manufaktur padat karya, agro, dan logistik," jelas Syafruddin.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat untuk memastikan dana disalurkan ke sektor produktif, bukan untuk spekulasi.
"Disiplin disinflasi harus terjaga, kualitas kredit perlu diawasi saat ekspansi membesar, dan aliran likuiditas mesti tetap diarahkan ke produksi bukannya spekulasi portofolio," pungkasnya.
Baca Juga: 4 Kali Pangkas Suku Bunga Acuan, Gubernur Perry: BI Rate Masih Bisa Turun Lagi
Dengan orkestrasi yang rapi antara kebijakan moneter dan fiskal, Syafruddin optimistis Indonesia memiliki kesempatan langka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Ini pemangkasan keenam sejak siklus pelonggaran dimulai pada September 2024, sinyal konsisten bahwa otoritas moneter memilih menstimulasi permintaan saat inflasi terjaga," tegas Syafruddin dalam risetnya, Kamis (18/9/2025).
Syafruddin menambahkan, dari domestik pasar fokus pada kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank BUMN untuk memperkuat likuiditas dan mendorong kredit sektor riil yang diproyeksikan memberi katalis positif bagi sektor perbankan.
Baca Juga: BI Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps ke Level 4,75 Persen
Selain itu, Syafruddin menjelaskan, kebijakan moneter BI yang menurunkan suku bunga akan mengurangi biaya dana bagi perbankan, sementara kebijakan fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan dana Rp200 triliun ke bank Himbara memastikan likuiditas benar-benar masuk ke sistem perbankan.
"Moneter mengurangi harga uang; fiskal memastikan amunisi benar-benar masuk ke sektor riil," kata Syafruddin.
Ia menambahkan, jika perbankan merespons dengan menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), maka biaya pinjaman bagi dunia usaha dan rumah tangga akan ikut turun. Hal ini akan memicu peningkatan konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Agar sinergi ini berjalan optimal, Syafruddin menekankan pentingnya komitmen dari perbankan. Ia menyarankan agar pemerintah dan BI menetapkan target pembiayaan spesifik, terutama untuk sektor-sektor seperti perumahan rakyat, manufaktur padat karya, agro, dan logistik.
"Agar transmisi bekerja, pemerintah dan BI perlu mengikat komitmen bank dengan target pembiayaan sektoral pada perumahan rakyat, manufaktur padat karya, agro, dan logistik," jelas Syafruddin.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat untuk memastikan dana disalurkan ke sektor produktif, bukan untuk spekulasi.
"Disiplin disinflasi harus terjaga, kualitas kredit perlu diawasi saat ekspansi membesar, dan aliran likuiditas mesti tetap diarahkan ke produksi bukannya spekulasi portofolio," pungkasnya.
Baca Juga: 4 Kali Pangkas Suku Bunga Acuan, Gubernur Perry: BI Rate Masih Bisa Turun Lagi
Dengan orkestrasi yang rapi antara kebijakan moneter dan fiskal, Syafruddin optimistis Indonesia memiliki kesempatan langka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(akr)
Lihat Juga :
