Profil Anggito Abimanyu, Calon Ketua LPS yang Didukung Purbaya
Senin, 22 September 2025 - 21:24 WIB
loading...
Anggito Abimanyu masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2025-2030, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menkeu. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggito Abimanyu masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2025-2030, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Tercatat ada sebanyak lima nama calon Ketua LPS yang muncul, di antaranya Dwityapoetra Soeyasa Besar, Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji, Agresius R Kardiman, Ferdinan Dwikoraja Purba, dan Anggito Abimanyu yang merupakan Wakil Menteri Keuangan.
Dalam jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anggito pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Selain itu, Anggito juga pernah menduduki posisi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017-2022.
Anggito Abimanyu menduduki posisi Wamenkeu sejak Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih. Ia yang mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk salah satu dari tiga wamenkeu selain Suahasil Nazara dan Thomas A. Djiwandono.
Baca Juga: Purbaya Dukung Wakilnya Anggito Abimanyu Jadi Ketua DK LPS: Ya Udah Pindah Sana
Pria kelahiran 19 Februari 1963 ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada pada 1985. Kemudian dia melanjutkan studi master di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada 1990. Selanjutnya menyelesaikan jenjang doktor di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat.
Sebelum menjabat pimpinan tinggi Kemenkeu akhir tahun lalu, Anggito pernah menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2006-2009. Kemudian Anggito dipilih untukmengisi salah satu pos Wamenkeu mendampingi Sri Mulyani, dan kini Purbaya Yudhi Sadewa per 8 September 2025 lalu.
Sebelum menjabat Wamenkeu, Anggito pernah dikabarkan menjadi pilihan untuk memimpin Badan Penerimaan Negara (BPN). Lembaga itu rencananya merupakan pecahan dari Kemenkeu yang mencakup otoritas pajak dan Bea Cukai.
Selain Kemenkeu, pria 62 tahun itu juga pernah menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) pada 2012-2014, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2015-2017.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya, Anggito melaporkan kepemilikan harta Rp21,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia memiliki tanah dan bangunan senilai Rp18,3 miliar, satu mobil Nissan Serena Rp70 juta, surat berharga Rp1,88 miliar serta kas dan setara kas Rp1,19 miliar.
- Dosen, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 2018-sekarang.
- Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Republik Indonesia pada 2017-2022.
- Komisaris, BRI–Syaria, Indonesia pada 2015-2017.
- Chief Economist, BRI, Indonesia pada 2014-2017.
- Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Republik Indonesia pada 2012-2014
- Direktur P2EB (Peneltian dan Pelatihan Ekonomi dan Bisnis), Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada pada 2010-2012.
- Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 2003-2010.
- Staf Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 1999-2003.
- Research Fellow, World Bank, Washington DC pada 1992-1994.
- Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada 1988-2018.
Baca Juga: Kemungkinan Terjadinya Kekosongan Kepemimpinan di LPS, Apa yang Terjadi?
Setelah posisi Ketua LPS ditinggalkan Purbaya, Didik Madiyono menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua LPS. Namun masa jabatan itu akan berakhir 24 September 2025. Selain itu Wakil Ketua LPS Lana Soelistianingsih telah habis masa jabatannya sejak beberapa bulan sebelumnya.
Dalam jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anggito pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Selain itu, Anggito juga pernah menduduki posisi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017-2022.
Anggito Abimanyu menduduki posisi Wamenkeu sejak Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih. Ia yang mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk salah satu dari tiga wamenkeu selain Suahasil Nazara dan Thomas A. Djiwandono.
Baca Juga: Purbaya Dukung Wakilnya Anggito Abimanyu Jadi Ketua DK LPS: Ya Udah Pindah Sana
Pria kelahiran 19 Februari 1963 ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada pada 1985. Kemudian dia melanjutkan studi master di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada 1990. Selanjutnya menyelesaikan jenjang doktor di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat.
Sebelum menjabat pimpinan tinggi Kemenkeu akhir tahun lalu, Anggito pernah menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2006-2009. Kemudian Anggito dipilih untukmengisi salah satu pos Wamenkeu mendampingi Sri Mulyani, dan kini Purbaya Yudhi Sadewa per 8 September 2025 lalu.
Sebelum menjabat Wamenkeu, Anggito pernah dikabarkan menjadi pilihan untuk memimpin Badan Penerimaan Negara (BPN). Lembaga itu rencananya merupakan pecahan dari Kemenkeu yang mencakup otoritas pajak dan Bea Cukai.
Selain Kemenkeu, pria 62 tahun itu juga pernah menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) pada 2012-2014, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2015-2017.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya, Anggito melaporkan kepemilikan harta Rp21,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia memiliki tanah dan bangunan senilai Rp18,3 miliar, satu mobil Nissan Serena Rp70 juta, surat berharga Rp1,88 miliar serta kas dan setara kas Rp1,19 miliar.
Karir Anggito Abimanyu:
- Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM pada 2022-sekarang.- Dosen, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 2018-sekarang.
- Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Republik Indonesia pada 2017-2022.
- Komisaris, BRI–Syaria, Indonesia pada 2015-2017.
- Chief Economist, BRI, Indonesia pada 2014-2017.
- Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Republik Indonesia pada 2012-2014
- Direktur P2EB (Peneltian dan Pelatihan Ekonomi dan Bisnis), Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada pada 2010-2012.
- Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 2003-2010.
- Staf Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 1999-2003.
- Research Fellow, World Bank, Washington DC pada 1992-1994.
- Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada 1988-2018.
Posisi Kosong Kepemimpinan LPS
Posisi kepemimpinan LPS kosong usai ditinggalkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dua pekan lalu, Senin (8/9/2025). Purbaya awalnya telah lolos ke tahap fit and proper test DK LPS.Baca Juga: Kemungkinan Terjadinya Kekosongan Kepemimpinan di LPS, Apa yang Terjadi?
Setelah posisi Ketua LPS ditinggalkan Purbaya, Didik Madiyono menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua LPS. Namun masa jabatan itu akan berakhir 24 September 2025. Selain itu Wakil Ketua LPS Lana Soelistianingsih telah habis masa jabatannya sejak beberapa bulan sebelumnya.
(akr)
Lihat Juga :
