SPBU Swasta Sudah Bisa Manfaatkan Kargo Impor BBM Pertamina, Ini Spesifikasinya
Jum'at, 26 September 2025 - 07:40 WIB
loading...
Kementerian ESDM memastikan kargo base fuel atau bahan bakar dasar milik Pertamina yang tiba di Jakarta dapat digunakan badan usaha swasta. FOTO/PIS/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kargo base fuel atau bahan bakar dasar milik Pertamina yang telah tiba di Jakarta dapat dimanfaatkan badan usaha swasta. Langkah impor ini merupakan tindak lanjut atas kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta dalam sebulan terakhir.
"Kargo yang sudah tiba sudah bisa dimanfaatkan," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dikutip Jumat (26/9).
Baca Juga: Stok BBM SPBU Asing di Jakarta Makin Tiris, Shell: Belum Dapat Dipastikan
Dia menjelaskan, base fuel merupakan produk bahan bakar minyak (BBM) yang sudah jadi, tetapi belum diberi zat aditif dan pewarna. Penambahan aditif inilah yang membedakan jenis produk BBM yang kemudian dijual di SPBU.
Menurut Laode, pasokan base fuel dari Pertamina akan disesuaikan dengan kebutuhan SPBU swasta. "Base fuel itu memang permintaan dari SPBU swasta," ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap produk BBM memiliki kadar oktan tertentu yang sudah diatur regulasi. Untuk RON 90 merujuk pada Keputusan Dirjen Migas Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017, RON 92 melalui Keputusan Nomor 110.K/MG.01/DJM/2022, RON 95 melalui Keputusan Nomor 252.K/HK.02/DJM/2023, dan RON 98 berdasarkan Keputusan Nomor 0177.K/10/DJM/2018.
Sementara, Pertamina Patra Niaga memastikan kargo base fuel impor tersebut telah memenuhi spesifikasi Ditjen Migas. Mekanisme pengawasan kualitas akan dilakukan melalui join surveyor, sementara pertemuan individual dengan badan usaha (BU) swasta akan digelar untuk membahas kebutuhan dan distribusi. Adapun rapat koordinasi antara Kementerian ESDM, Pertamina, dan badan usaha swasta memutuskan pengadaan base fuel melalui mekanisme impor oleh Pertamina.
Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan pihaknya membuka ruang kolaborasi dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. "Harapan kami, badan usaha swasta dapat berkolaborasi dengan niat baik sambil tetap menghormati regulasi dan aspek kepatuhan yang berlaku," ujarnya.
Baca Juga: 4 Kesepakatan SPBU Swasta dan Pemerintah Atasi Stok BBM Kosong
Menurut Roberth, seluruh aspek komersial akan dibahas lebih lanjut agar sesuai dengan hukum, aturan pemerintah, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sejumlah perusahaan, kata dia, masih membutuhkan waktu untuk koordinasi dengan kantor pusat global, namun menyatakan komitmen memenuhi kuota tambahan BBM.
Ia menambahkan, melalui pertemuan bersama BU swasta, Pertamina berharap memperoleh data kebutuhan pasokan secara lebih detail. Dengan demikian, penyaluran ke masyarakat dapat berjalan lancar. "Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM agar stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, segera tersedia sesuai kebutuhan masyarakat," kata Roberth.
"Kargo yang sudah tiba sudah bisa dimanfaatkan," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dikutip Jumat (26/9).
Baca Juga: Stok BBM SPBU Asing di Jakarta Makin Tiris, Shell: Belum Dapat Dipastikan
Dia menjelaskan, base fuel merupakan produk bahan bakar minyak (BBM) yang sudah jadi, tetapi belum diberi zat aditif dan pewarna. Penambahan aditif inilah yang membedakan jenis produk BBM yang kemudian dijual di SPBU.
Menurut Laode, pasokan base fuel dari Pertamina akan disesuaikan dengan kebutuhan SPBU swasta. "Base fuel itu memang permintaan dari SPBU swasta," ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap produk BBM memiliki kadar oktan tertentu yang sudah diatur regulasi. Untuk RON 90 merujuk pada Keputusan Dirjen Migas Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017, RON 92 melalui Keputusan Nomor 110.K/MG.01/DJM/2022, RON 95 melalui Keputusan Nomor 252.K/HK.02/DJM/2023, dan RON 98 berdasarkan Keputusan Nomor 0177.K/10/DJM/2018.
Sementara, Pertamina Patra Niaga memastikan kargo base fuel impor tersebut telah memenuhi spesifikasi Ditjen Migas. Mekanisme pengawasan kualitas akan dilakukan melalui join surveyor, sementara pertemuan individual dengan badan usaha (BU) swasta akan digelar untuk membahas kebutuhan dan distribusi. Adapun rapat koordinasi antara Kementerian ESDM, Pertamina, dan badan usaha swasta memutuskan pengadaan base fuel melalui mekanisme impor oleh Pertamina.
Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan pihaknya membuka ruang kolaborasi dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. "Harapan kami, badan usaha swasta dapat berkolaborasi dengan niat baik sambil tetap menghormati regulasi dan aspek kepatuhan yang berlaku," ujarnya.
Baca Juga: 4 Kesepakatan SPBU Swasta dan Pemerintah Atasi Stok BBM Kosong
Menurut Roberth, seluruh aspek komersial akan dibahas lebih lanjut agar sesuai dengan hukum, aturan pemerintah, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sejumlah perusahaan, kata dia, masih membutuhkan waktu untuk koordinasi dengan kantor pusat global, namun menyatakan komitmen memenuhi kuota tambahan BBM.
Ia menambahkan, melalui pertemuan bersama BU swasta, Pertamina berharap memperoleh data kebutuhan pasokan secara lebih detail. Dengan demikian, penyaluran ke masyarakat dapat berjalan lancar. "Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM agar stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, segera tersedia sesuai kebutuhan masyarakat," kata Roberth.
(nng)
Lihat Juga :
