Kebijakan Ekonomi Kerakyatan Harus Berakar dari Kebutuhan Nyata di Lapangan
Rabu, 01 Oktober 2025 - 17:45 WIB
loading...
Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison dalam kegiatan Berdaya Bersama Kupang di Kupang, NTT. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menetapkan dialog yang terbuka dan berkelanjutan dengan seluruh lapisan masyarakat sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan. Pendekatan ini dipercaya akan melahirkan program yang tidak bersifat instruktif (top-down), melainkan kolaboratif dan tepat sasaran.
Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa kebijakan yang efektif tidak bisa lahir dari asumsi di tingkat pusat. Menurutnya, pemahaman mendalam atas aspirasi dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan adalah kunci.
"Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading. Kami di Kemenko PM percaya bahwa kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat," ujar Leontinus dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga: Kemenko PM Dukung UMKM di Jakarta Perluas Akses Pendanaan
Ia menambahkan, tugas pemerintah adalah mendengar, memahami, dan menerjemahkan tantangan unik setiap kelompok—mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa hingga gig workers di kota—menjadi program yang relevan dan solutif.
Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan "Berdaya Bersama Kupang" yang baru saja digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara tersebut mempertemukan Kemenko PM dengan lebih dari seribu peserta yang terdiri dari pelaku ekonomi kreatif, gig workers, UMKM, serta tokoh komunitas dan lintas agama.
Leontinus menjadikan kegiatan di Kupang sebagai contoh nyata dialog sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, sekaligus manifestasi komitmen untuk tidak hanya berbicara kepada masyarakat, tetapi berbicara bersama masyarakat. Dari dialog tersebut, Kemenko PM menerima masukan langsung mengenai kebutuhan akan kejelasan status kerja, akses terhadap perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, hingga standarisasi keterampilan agar dapat bersaing di pasar global.
Masukan-masukan faktual tersebut, kata Leontinus, memperkaya proses perumusan regulasi dan program pemerintah agar lebih tepat sasaran. Pendekatan dialogis ini menjamin program memiliki potensi keberhasilan lebih tinggi karena adanya rasa kepemilikan bersama dari masyarakat. Model dialog partisipatif ini sendiri telah lebih dulu diuji coba di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung.
"Model dialog seperti di Kupang ini akan terus kami perkuat di berbagai daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.
Baca Juga: Kemenko PM Libatkan Pelaku Ekonomi Kreatif Susun Program Berdaya Berusaha
Sebagai informasi, NTT memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang signifikan. Data per Agustus 2025 mencatat ada 366.473 unit UMKM di NTT. Sementara itu, nilai tambah ekonomi kreatif tahun 2024 mencapai Rp934,7 miliar, didominasi subsektor kriya/tenun dan kerajinan, diikuti kuliner dan fesyen. Rangkaian acara "Berdaya Bersama Kupang" sendiri diawali dengan workshop kewirausahaan yang juga membekali peserta dengan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan strategi pemasaran modern.
Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa kebijakan yang efektif tidak bisa lahir dari asumsi di tingkat pusat. Menurutnya, pemahaman mendalam atas aspirasi dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan adalah kunci.
"Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading. Kami di Kemenko PM percaya bahwa kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat," ujar Leontinus dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga: Kemenko PM Dukung UMKM di Jakarta Perluas Akses Pendanaan
Ia menambahkan, tugas pemerintah adalah mendengar, memahami, dan menerjemahkan tantangan unik setiap kelompok—mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa hingga gig workers di kota—menjadi program yang relevan dan solutif.
Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan "Berdaya Bersama Kupang" yang baru saja digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara tersebut mempertemukan Kemenko PM dengan lebih dari seribu peserta yang terdiri dari pelaku ekonomi kreatif, gig workers, UMKM, serta tokoh komunitas dan lintas agama.
Leontinus menjadikan kegiatan di Kupang sebagai contoh nyata dialog sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, sekaligus manifestasi komitmen untuk tidak hanya berbicara kepada masyarakat, tetapi berbicara bersama masyarakat. Dari dialog tersebut, Kemenko PM menerima masukan langsung mengenai kebutuhan akan kejelasan status kerja, akses terhadap perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, hingga standarisasi keterampilan agar dapat bersaing di pasar global.
Masukan-masukan faktual tersebut, kata Leontinus, memperkaya proses perumusan regulasi dan program pemerintah agar lebih tepat sasaran. Pendekatan dialogis ini menjamin program memiliki potensi keberhasilan lebih tinggi karena adanya rasa kepemilikan bersama dari masyarakat. Model dialog partisipatif ini sendiri telah lebih dulu diuji coba di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung.
"Model dialog seperti di Kupang ini akan terus kami perkuat di berbagai daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.
Baca Juga: Kemenko PM Libatkan Pelaku Ekonomi Kreatif Susun Program Berdaya Berusaha
Sebagai informasi, NTT memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang signifikan. Data per Agustus 2025 mencatat ada 366.473 unit UMKM di NTT. Sementara itu, nilai tambah ekonomi kreatif tahun 2024 mencapai Rp934,7 miliar, didominasi subsektor kriya/tenun dan kerajinan, diikuti kuliner dan fesyen. Rangkaian acara "Berdaya Bersama Kupang" sendiri diawali dengan workshop kewirausahaan yang juga membekali peserta dengan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan strategi pemasaran modern.
(nng)
Lihat Juga :
