Pengusaha Mamin Ingin Kepastian Pasokan Gas bagi Industri
Sabtu, 16 Agustus 2025 - 22:51 WIB
loading...
Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) mendesak kepastian soal ketersediaan pasokan gas bagi industri makanan dan minuman. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) mendesak PT Perusahaan Gas Negara Tbk ( PGN ) untuk memastikan ketersediaan pasokan gas bagi industri makanan dan minuman . Hal ini merupakan buntut dari kebijakan PGN mengenai pengendalian pemakaian gas yang diterapkan pada Agustus 2025 yang berpotensi mengancam keberlangsungan operasional serta pencapaian target pertumbuhan industri makanan dan minuman nasional.
GAPMMI juga berharap adanya ruang dialog dan kajian bersama guna memastikan kebijakan yang diterapkan tetap mendukung iklim usaha yang berkelanjutan. Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan tersebut, terlebih karena kebijakan ini dikeluarkan tanpa adanya diskusi terlebih dahulu.
“Surat ini kami terima secara mendadak dan sepihak, tanpa dialog maupun pemberitahuan sebelumnya. Dampaknya sangat signifikan, karena secara langsung akan mengurangi kapasitas produksi anggota-anggota kami,” ujar Adhi.
Baca Juga: Ekspor Mamin Indonesia ke AS Lebih Kompetitif Berkat Penurunan Tarif
GAPMMI menekankan bahwa industri makanan dan minuman saat ini sedang berupaya keras untuk berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang dicanangkan oleh Pemerintah. Sesuai rilis BPS, pada Triwulan II – 2025, pertumbuhan industri makanan minuman Indonesia mencapai 6,15% (y-on-y), dengan kontribusi sebesar 41,00% terhadap PDB industri pengolahan non-migas, dan 6,94% terhadap PDB Nasional.
"Langkah PGN ini justru berlawanan dengan semangat tersebut dan dapat menghambat daya saing industri kami," tambahnya.
Terlebih, penurunan pasokan tersebut tidak hanya berdampak pada industri makanan dan minuman, tetapi juga pada ekosistem pendukungnya yang mencakup jaringan pemasok, ritel, distributor, serta berbagai pihak lainnya. Kondisi ini bahkan berpotensi memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.
GAPMMI juga berharap adanya ruang dialog dan kajian bersama guna memastikan kebijakan yang diterapkan tetap mendukung iklim usaha yang berkelanjutan. Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan tersebut, terlebih karena kebijakan ini dikeluarkan tanpa adanya diskusi terlebih dahulu.
“Surat ini kami terima secara mendadak dan sepihak, tanpa dialog maupun pemberitahuan sebelumnya. Dampaknya sangat signifikan, karena secara langsung akan mengurangi kapasitas produksi anggota-anggota kami,” ujar Adhi.
Baca Juga: Ekspor Mamin Indonesia ke AS Lebih Kompetitif Berkat Penurunan Tarif
GAPMMI menekankan bahwa industri makanan dan minuman saat ini sedang berupaya keras untuk berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang dicanangkan oleh Pemerintah. Sesuai rilis BPS, pada Triwulan II – 2025, pertumbuhan industri makanan minuman Indonesia mencapai 6,15% (y-on-y), dengan kontribusi sebesar 41,00% terhadap PDB industri pengolahan non-migas, dan 6,94% terhadap PDB Nasional.
"Langkah PGN ini justru berlawanan dengan semangat tersebut dan dapat menghambat daya saing industri kami," tambahnya.
Terlebih, penurunan pasokan tersebut tidak hanya berdampak pada industri makanan dan minuman, tetapi juga pada ekosistem pendukungnya yang mencakup jaringan pemasok, ritel, distributor, serta berbagai pihak lainnya. Kondisi ini bahkan berpotensi memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.
Lihat Juga :
