Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Ekonom Beri Sederet Catatan
Sabtu, 11 Oktober 2025 - 11:20 WIB
loading...
Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah catatan kritis muncul dari kalangan ekonom terkait kondisi perekonomian nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga daya beli yang lesu. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto , sejumlah catatan kritis muncul dari kalangan ekonom terkait kondisi perekonomian nasional . Salah satunya datang dari Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda.
Ia menilai terdapat beberapa persoalan mendasar, khususnya di bidang ekonomi yang perlu segera dievaluasi oleh Pemerintah. Terutama terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat , dan efektivitas kebijakan fiskal.
Menurut Huda, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pelemahan sepanjang 2025. Ia menyoroti bahwa pada triwulan 1 2025, ekonomi hanya tumbuh 4,87%, relatif rendah mengingat periode tersebut bertepatan dengan momentum Ramadan dan Lebaran.
Baca Juga: RI Kumpulkan Investasi Rp1.400 Triliun, Menko Airlangga: Target Kuartal III Tercapai
"Triwulan 2 2025 meskipun diklaim tumbuh 5,12 persen, namun masih ada kejanggalan yang saya rasa membuat klaim tersebut tidak valid. Indikator lainnya menunjukkan kondisi ekonomi sedang dalam tidak baik," ungkapnya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (10/10).
Kinerja industri manufaktur juga disebut Huda mengalami kondisi perlambatan dimana purchasing manager index (PMI) industri manufaktur mencapai di titik terendah pasca Covid-19 yang terjadi di April 2025, sebesar 46,7 poin.
Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga lebih dari 30 persen per Juni 2025 serta turunnya produksi otomotif secara tahunan. "Meskipun pemerintah mengklaim industri manufaktur tumbuh signifikan di triwulan II 2025, namun kondisi PHK tidak bisa berbohong," kata Huda.
Dari sisi konsumsi masyarakat, Huda menyebut daya beli masih tertekan. Hal ini terlihat dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai level 115 pada September 2025, terendah sejak April 2022.
Huda menilai angka tersebut menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat yang berimbas pada stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga stagnan di angka 4,97-4,98% saja. Tidak mampu tumbuh 5% lebih.
Selain itu penerimaan perpajakan juga mengalami pelemahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Huda menilai penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah serta masalah implementasi sistem Coretax.
"Ketika penerimaan terjadi shortfall, pengeluaran meningkat tajam karena program MBG dan lainnya, maka defisit APBN membengkak," sebutnya.
Lebih lanjut, Huda menilai berbagai stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah juga belum efektif mendorong perekonomian.
"Bantuan stimulus yang dikeluarkan cenderung tidak terarah seperti diskon transportasi hingga jalan tol, bahkan program MBG tidak berdampak signifikan. Perekonomian tidak terdorong karena program stimulus tersebut. Triliunan uang yang dialokasikan menjadi percuma," ujar Huda.
Ia juga mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai menekan aktivitas ekonomi di sejumlah sektor. Menurutnya, ada sektor perhotelan yang sangat terguncang akibat program efisiensi anggaran, yang mengakibatkan puluhan ribu orang terkena PHK atau status pekerjanya dijadikan pekerja harian.
Baca Juga: Purbaya Targetkan Ekonomi Indonesia Kuartal IV Tumbuh di Atas 5,5%
Di tingkat daerah, pemangkasan anggaran disebut membuat banyak pemerintah daerah menaikkan pajak lokal untuk menutup kekurangan. Namun kebijakan ini justru memperburuk daya beli dan memperlemah perekonomian daerah.
"Daerah yang terpangkas ramai-ramai menaikkan tarif pajak daerah yang pada akhirnya membuat daya beli semakin menurun, perekonomian daerah menjadi lebih buruk," pungkasnya.
Ia menilai terdapat beberapa persoalan mendasar, khususnya di bidang ekonomi yang perlu segera dievaluasi oleh Pemerintah. Terutama terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat , dan efektivitas kebijakan fiskal.
Menurut Huda, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pelemahan sepanjang 2025. Ia menyoroti bahwa pada triwulan 1 2025, ekonomi hanya tumbuh 4,87%, relatif rendah mengingat periode tersebut bertepatan dengan momentum Ramadan dan Lebaran.
Baca Juga: RI Kumpulkan Investasi Rp1.400 Triliun, Menko Airlangga: Target Kuartal III Tercapai
"Triwulan 2 2025 meskipun diklaim tumbuh 5,12 persen, namun masih ada kejanggalan yang saya rasa membuat klaim tersebut tidak valid. Indikator lainnya menunjukkan kondisi ekonomi sedang dalam tidak baik," ungkapnya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (10/10).
Kinerja industri manufaktur juga disebut Huda mengalami kondisi perlambatan dimana purchasing manager index (PMI) industri manufaktur mencapai di titik terendah pasca Covid-19 yang terjadi di April 2025, sebesar 46,7 poin.
Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga lebih dari 30 persen per Juni 2025 serta turunnya produksi otomotif secara tahunan. "Meskipun pemerintah mengklaim industri manufaktur tumbuh signifikan di triwulan II 2025, namun kondisi PHK tidak bisa berbohong," kata Huda.
Dari sisi konsumsi masyarakat, Huda menyebut daya beli masih tertekan. Hal ini terlihat dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai level 115 pada September 2025, terendah sejak April 2022.
Huda menilai angka tersebut menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat yang berimbas pada stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga stagnan di angka 4,97-4,98% saja. Tidak mampu tumbuh 5% lebih.
Selain itu penerimaan perpajakan juga mengalami pelemahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Huda menilai penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah serta masalah implementasi sistem Coretax.
"Ketika penerimaan terjadi shortfall, pengeluaran meningkat tajam karena program MBG dan lainnya, maka defisit APBN membengkak," sebutnya.
Lebih lanjut, Huda menilai berbagai stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah juga belum efektif mendorong perekonomian.
"Bantuan stimulus yang dikeluarkan cenderung tidak terarah seperti diskon transportasi hingga jalan tol, bahkan program MBG tidak berdampak signifikan. Perekonomian tidak terdorong karena program stimulus tersebut. Triliunan uang yang dialokasikan menjadi percuma," ujar Huda.
Ia juga mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai menekan aktivitas ekonomi di sejumlah sektor. Menurutnya, ada sektor perhotelan yang sangat terguncang akibat program efisiensi anggaran, yang mengakibatkan puluhan ribu orang terkena PHK atau status pekerjanya dijadikan pekerja harian.
Baca Juga: Purbaya Targetkan Ekonomi Indonesia Kuartal IV Tumbuh di Atas 5,5%
Di tingkat daerah, pemangkasan anggaran disebut membuat banyak pemerintah daerah menaikkan pajak lokal untuk menutup kekurangan. Namun kebijakan ini justru memperburuk daya beli dan memperlemah perekonomian daerah.
"Daerah yang terpangkas ramai-ramai menaikkan tarif pajak daerah yang pada akhirnya membuat daya beli semakin menurun, perekonomian daerah menjadi lebih buruk," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
