AHY: Utang Whoosh Tak Boleh Hambat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Selasa, 21 Oktober 2025 - 18:00 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). FOTO/Instagram/@agusyudhoyono
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut bahwa utang kereta cepat ke China tidak boleh menghambat rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta - Surabaya.
Menurut dia pemerintah secara kolektif telah berkoordinasi dalam upaya menyelesaikan utang Whoosh yang mencekik. Ia juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah membahas restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta - Bandung yang dikelola oleh Whoosh.
"Utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya," ungkap Menko AHY usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Baca Juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Harus Dibayar Mandiri Tanpa APBN, Ini Alasannya
AHY menjelaskan, pemerintah masih mengkaji berbagai opsi penyelesaian dan skema pendanaan yang paling tepat dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melihat potensi peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek tersebut, serta kemungkinan dukungan dari Kementerian Keuangan.
Menurut dia pemerintah secara kolektif telah berkoordinasi dalam upaya menyelesaikan utang Whoosh yang mencekik. Ia juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah membahas restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta - Bandung yang dikelola oleh Whoosh.
"Utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya," ungkap Menko AHY usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Baca Juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Harus Dibayar Mandiri Tanpa APBN, Ini Alasannya
AHY menjelaskan, pemerintah masih mengkaji berbagai opsi penyelesaian dan skema pendanaan yang paling tepat dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melihat potensi peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek tersebut, serta kemungkinan dukungan dari Kementerian Keuangan.
Lihat Juga :
