Sasaran Hoaks Satu Tahun Prabowo-Gibran, Pertamina Terus Berikan Edukasi
Kamis, 23 Oktober 2025 - 16:32 WIB
loading...
Isu ekonomi dan energi seperti Pertamina menjadi salah satu yang mendominasi disinformasi atau hoaks di sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Isu ekonomi dan energi seperti Pertamina menjadi salah satu yang mendominasi disinformasi atau hoaks , selain politik pada urutan pertama di sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran . Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital masih menjadi arena utama pembentukan persepsi publik terhadap pemerintah.
Satu tahun Prabowo–Gibran memperlihatkan bahwa dinamika komunikasi publik di era digital masih rentan terhadap disinformasi. Data menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya menjadi cerminan polarisasi politik dan ketegangan sosial, tetapi juga menjadi indikator penting tingkat literasi digital masyarakat.
Melalui riset yang dilakukan sejak 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) memetakan 1.593 hoaks berdasarkan tema, target, saluran, tipe narasi, serta penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatannya.
Baca Juga: Viral Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Beli BBM, Pertamina: Hoaks
Lebih lanjut teridentifikasi adanya pergeseran pola target hoaks yang tadinya berfokus pada isu-isu elektoral, kini beralih menyoroti dan menyerang isu-isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan, ekonomi, dan pelayanan publik.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho menyatakan, “Selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, hoaks terus diproduksi dan berevolusi, menyusup di setiap gap regulasi dan gap literasi digital masyarakat. Evolusi dalam bentuk konten deepfake yang mudah diproduksi namun semakin sulit dideteksi, sudah mengadu domba masyarakat Indonesia”
Septiaji menambahkan, ”Scam merupakan salah satu jenis hoaks yang jarang dibahas tuntas di media, padahal korbannya sangat masif, dan bisa menimpa orang terdekat kita. Temuan Mafindo, scam semakin canggih, sudah mulai memanfaatkan AI, menggunakan big data dari hasil kebocoran data pribadi, ini membuat scam ancaman serius bagi siapapun.”
Sementara itu Loina Lalolo Krina Perangin-angin, Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang menyoroti peran kecerdasan buatan dalam produksi konten palsu. “Kami menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake yang sulit dideteksi oleh publik awam”.
Dari sisi akademik, Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business, Lely Arrianie menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan masyarakat.
“Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tapi juga kemampuan kritis dan sosial untuk memahami konteks di balik informasi yang beredar.”
Peningkatan ini terutama berkaitan dengan isu-isu internasional terkait Israel dan Palestina serta isu-isu nasional yang mendapat sorotan publik — seperti evaluasi kinerja kabinet, kebijakan energi, atau dinamika politik pasca 6–8 bulan pemerintahan berjalan.
Bulan November 2024 dan Januari 2025 juga menunjukkan lonjakan jumlah yang cukup signifikan. Setelah puncak penyebaran informasi di bulan Juli 2025, frekuensi penyebaran hoaks cenderung menurun dari Agustus hingga Oktober 2025, dengan kisaran antara 139–85 kasus atau 8,73%–5,34%.
Secara keseluruhan, data gambaran umum disinformasi pada satu tahun masa pemerintahan Prabowo – Gibran menunjukkan bahwa hoaks paling banyak beredar pada fase awal dan pertengahan pemerintahan baru, terutama saat publik mencari kepastian arah kebijakan dan figur pemimpin. Pola ini juga mencerminkan polarisasi politik dan isu ekonomi yang banyak menjadi sasaran manipulasi.
Pada fase Januari–Maret 2025 yang merupakan masa adaptasi awal pemerintahan, banyak memuat isu ekonomi dan kebijakan publik. Jumlah hoaks pada periode ini mencapai 371 kasus (23,3%) dari keseluruhan total hoaks setahun.
Pada periode ini Pemerintah mulai menjalankan program-program unggulan, seperti: bantuan sosial tambahan, persiapan makan siang gratis untuk pelajar, serta evaluasi subsidi BBM dan energi. Hoaks yang beredar pada fase ini banyak berkaitan dengan subsidi energi dan BBM, Pertamina, serta isu kenaikan harga.
Beberapa contoh hoaks terkait isu energi, BBM dan Pertamina adalah :
Hoaks "Erick Thohir Jadi Tersangka Korupsi Pertamina, Resmi Dipecat Prabowo".
Hoaks "Pertamina membagikan kompensasi Rp1,5 juta untuk korban Pertamax oplosan",
Hoaks “Sisa KWh Listik akan hangus setelah masa diskon berakhir”
Hoaks Video: “Pemusnahan Tabung LPG 3 Kg, karena kebijakan Kementerian akan diganti menggunakan DME
Secara umum dapat disimpulkan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan pola klasik siklus hoaks: tinggi di awal pemerintahan (transisi politik) → menurun saat stabilisasi → naik kembali menjelang evaluasi publik.
Beberapa isu dominan yang menjadi sasaran hoaks meliputi: Kebijakan ekonomi dan energi (Pertamina, subsidi, BBM, SPBU, Monopoli); Program sosial populis (makan siang gratis, bansos); serta Dinamika politik dan kabinet.
Penyebaran disinformasi atau HOAX ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan diarahkan kepada Pertamina dan Pemerintah.
Kondisi ini sangat disayangkan oleh Pertamina karena tidak saja merupakan pencemaran nama baik Pertamina sebagai BUMN namun juga terhadap pemerintah yang saat ini sedang membantu dan menjadi pengayom dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Maka, Pertamina Patra Niaga merasa perlu untuk meluruskan sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial. Berikut adalah deretan hoaks dan misinformasi dan fakta sebenarnya :
1. Informasi Pengujian RON BBM dengan Alat Portabel
Beredarnya hasil pengujian Research Octane Number (RON) bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan alat portabel, kami perlu memberikan klarifikasi bahwa metode tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengujian resmi untuk menentukan angka oktan suatu BBM.
Secara teknis, pengujian RON memiliki standar baku internasional yang hanya dapat dilakukan menggunakan mesin CFR (Cooperative Fuel Research Engine) sesuai metode ASTM D2699 untuk RON. Mesin CFR merupakan satu-satunya alat yang disertifikasi secara global untuk mengukur ketahanan bahan bakar terhadap detonasi yang menimbulkan knocking melalui proses pembakaran nyata dengan parameter suhu, tekanan, dan rasio kompresi yang dikontrol ketat.
Pengujian yang dilakukan dengan alat portabel Oktis-2 terhadap berbagai jenis BBM seluruh operator BBM menunjukkan hasil yang bervariasi, ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi dari standar sebenarnya, sehingga membuktikan ahwa alat tersebut tidak memiliki akurasi dan kepresisian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Di dalam alat ini juga terdapat pilihan sistem pengukuran USA dan RUS (Eropa), dimana di Eropa menggunakan standar RON, sementara USA menggunakan AKI (Anti Knocking Index atau setengah dari penjumlahan RON dan MON).
Secara konversi, RON 98 (Eropa) setara dengan AKI 91–92 (USA), sehingga di Amerika Serikat memang tidak dikenal istilah RON 98. Alat Oktis-2 hanya mengukur sifat dielektrik (penghantaran listrik) dari bahan bakar bukan mengukur RON dan tidak ada hubungan antara sifat dielektrik dengan RON.
2. Pembatasan Pengisian BBM
Ada isu soal pembatasan mengisi BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah tidak benar. Penyaluran BBM, khususnya BBM Subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan. Hal ini juga sudah disampaikan oleh kementerian ESDM melalui juru bicara KESDM.
3. Kebakaran SPBU Akibat Kebijakan Pembatasan BBM
Adanya kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM adalah Hoaks. Video yang beredar adalah rekaman lama dari peristiwa berbeda, yaitu insiden kebakaran SPBU di Aceh pada tahun 2024.
4. Masyarakat Menggeruduk SPBU
Video Viral Lumajang : masyarakat disebut menggeruduk SPBU adalah Hoaks. Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025, ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB.
Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. Tidak ada penjarahan atau kerusakan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar. Baca Juga: Awas, Beredar Hoaks Pengumuman Tes Seleksi Rekrutmen Pertamina
“Masyarakat perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti adanya hoaks seperti pembatasan pembelian BBM akhir-akhir ini dan juga informasi seperti pengujian-pengujian yang tidak dilakukan oleh ahlinya serta informasi-informasi hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang mengatasnamakan Pertamina,” ujar Roberth.
Pertamina Patra Niaga pun mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi perusahaan yakni Pertamina Call Center 135 dan akun resmi media sosial Pertamina.
Satu tahun Prabowo–Gibran memperlihatkan bahwa dinamika komunikasi publik di era digital masih rentan terhadap disinformasi. Data menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya menjadi cerminan polarisasi politik dan ketegangan sosial, tetapi juga menjadi indikator penting tingkat literasi digital masyarakat.
Melalui riset yang dilakukan sejak 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) memetakan 1.593 hoaks berdasarkan tema, target, saluran, tipe narasi, serta penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatannya.
Baca Juga: Viral Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Beli BBM, Pertamina: Hoaks
Lebih lanjut teridentifikasi adanya pergeseran pola target hoaks yang tadinya berfokus pada isu-isu elektoral, kini beralih menyoroti dan menyerang isu-isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan, ekonomi, dan pelayanan publik.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho menyatakan, “Selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, hoaks terus diproduksi dan berevolusi, menyusup di setiap gap regulasi dan gap literasi digital masyarakat. Evolusi dalam bentuk konten deepfake yang mudah diproduksi namun semakin sulit dideteksi, sudah mengadu domba masyarakat Indonesia”
Septiaji menambahkan, ”Scam merupakan salah satu jenis hoaks yang jarang dibahas tuntas di media, padahal korbannya sangat masif, dan bisa menimpa orang terdekat kita. Temuan Mafindo, scam semakin canggih, sudah mulai memanfaatkan AI, menggunakan big data dari hasil kebocoran data pribadi, ini membuat scam ancaman serius bagi siapapun.”
Sementara itu Loina Lalolo Krina Perangin-angin, Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang menyoroti peran kecerdasan buatan dalam produksi konten palsu. “Kami menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake yang sulit dideteksi oleh publik awam”.
Dari sisi akademik, Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business, Lely Arrianie menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan masyarakat.
“Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tapi juga kemampuan kritis dan sosial untuk memahami konteks di balik informasi yang beredar.”
Gambaran Disinformasi Satu Tahun Prabowo–Gibran
Selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, tercatat 1.593 kasus hoaks yang teridentifikasi dan diverifikasi oleh fact-checker Mafindo, tersebar setiap bulan di berbagai platform digital dengan variasi tingkat intensitas. Puncak frekuensi hoaks menurut data terjadi di bulan Juli 2025 yang mencatat frekuensi tertinggi, yaitu 180 hoaks atau sebanyak 11,30% dari total hoaks yang berhasil diverifikasi.Peningkatan ini terutama berkaitan dengan isu-isu internasional terkait Israel dan Palestina serta isu-isu nasional yang mendapat sorotan publik — seperti evaluasi kinerja kabinet, kebijakan energi, atau dinamika politik pasca 6–8 bulan pemerintahan berjalan.
Bulan November 2024 dan Januari 2025 juga menunjukkan lonjakan jumlah yang cukup signifikan. Setelah puncak penyebaran informasi di bulan Juli 2025, frekuensi penyebaran hoaks cenderung menurun dari Agustus hingga Oktober 2025, dengan kisaran antara 139–85 kasus atau 8,73%–5,34%.
Secara keseluruhan, data gambaran umum disinformasi pada satu tahun masa pemerintahan Prabowo – Gibran menunjukkan bahwa hoaks paling banyak beredar pada fase awal dan pertengahan pemerintahan baru, terutama saat publik mencari kepastian arah kebijakan dan figur pemimpin. Pola ini juga mencerminkan polarisasi politik dan isu ekonomi yang banyak menjadi sasaran manipulasi.
Pada fase Januari–Maret 2025 yang merupakan masa adaptasi awal pemerintahan, banyak memuat isu ekonomi dan kebijakan publik. Jumlah hoaks pada periode ini mencapai 371 kasus (23,3%) dari keseluruhan total hoaks setahun.
Pada periode ini Pemerintah mulai menjalankan program-program unggulan, seperti: bantuan sosial tambahan, persiapan makan siang gratis untuk pelajar, serta evaluasi subsidi BBM dan energi. Hoaks yang beredar pada fase ini banyak berkaitan dengan subsidi energi dan BBM, Pertamina, serta isu kenaikan harga.
Beberapa contoh hoaks terkait isu energi, BBM dan Pertamina adalah :
Hoaks "Erick Thohir Jadi Tersangka Korupsi Pertamina, Resmi Dipecat Prabowo".
Hoaks "Pertamina membagikan kompensasi Rp1,5 juta untuk korban Pertamax oplosan",
Hoaks “Sisa KWh Listik akan hangus setelah masa diskon berakhir”
Hoaks Video: “Pemusnahan Tabung LPG 3 Kg, karena kebijakan Kementerian akan diganti menggunakan DME
Secara umum dapat disimpulkan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan pola klasik siklus hoaks: tinggi di awal pemerintahan (transisi politik) → menurun saat stabilisasi → naik kembali menjelang evaluasi publik.
Beberapa isu dominan yang menjadi sasaran hoaks meliputi: Kebijakan ekonomi dan energi (Pertamina, subsidi, BBM, SPBU, Monopoli); Program sosial populis (makan siang gratis, bansos); serta Dinamika politik dan kabinet.
Pertamina Jaga Kebenaran Informasi
Pertamina Patra Niaga dalam beberapa bulan terakhir telah mengamati dan membaca adanya praktik manipulasi informasi atau bahkan penyesatan informasi seperti hoaks yang berpotensi membuat masyarakat dan konsumen menjadi tidak nyaman dan kuatir kondisi yang terjadi.Penyebaran disinformasi atau HOAX ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan diarahkan kepada Pertamina dan Pemerintah.
Kondisi ini sangat disayangkan oleh Pertamina karena tidak saja merupakan pencemaran nama baik Pertamina sebagai BUMN namun juga terhadap pemerintah yang saat ini sedang membantu dan menjadi pengayom dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Maka, Pertamina Patra Niaga merasa perlu untuk meluruskan sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial. Berikut adalah deretan hoaks dan misinformasi dan fakta sebenarnya :
1. Informasi Pengujian RON BBM dengan Alat Portabel
Beredarnya hasil pengujian Research Octane Number (RON) bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan alat portabel, kami perlu memberikan klarifikasi bahwa metode tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengujian resmi untuk menentukan angka oktan suatu BBM.
Secara teknis, pengujian RON memiliki standar baku internasional yang hanya dapat dilakukan menggunakan mesin CFR (Cooperative Fuel Research Engine) sesuai metode ASTM D2699 untuk RON. Mesin CFR merupakan satu-satunya alat yang disertifikasi secara global untuk mengukur ketahanan bahan bakar terhadap detonasi yang menimbulkan knocking melalui proses pembakaran nyata dengan parameter suhu, tekanan, dan rasio kompresi yang dikontrol ketat.
Pengujian yang dilakukan dengan alat portabel Oktis-2 terhadap berbagai jenis BBM seluruh operator BBM menunjukkan hasil yang bervariasi, ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi dari standar sebenarnya, sehingga membuktikan ahwa alat tersebut tidak memiliki akurasi dan kepresisian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Di dalam alat ini juga terdapat pilihan sistem pengukuran USA dan RUS (Eropa), dimana di Eropa menggunakan standar RON, sementara USA menggunakan AKI (Anti Knocking Index atau setengah dari penjumlahan RON dan MON).
Secara konversi, RON 98 (Eropa) setara dengan AKI 91–92 (USA), sehingga di Amerika Serikat memang tidak dikenal istilah RON 98. Alat Oktis-2 hanya mengukur sifat dielektrik (penghantaran listrik) dari bahan bakar bukan mengukur RON dan tidak ada hubungan antara sifat dielektrik dengan RON.
2. Pembatasan Pengisian BBM
Ada isu soal pembatasan mengisi BBM hingga 7 hari untuk mobil dan 4 hari untuk motor, serta larangan bagi penunggak pajak kendaraan adalah tidak benar. Penyaluran BBM, khususnya BBM Subsidi, tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku agar lebih tepat sasaran dan transparan. Hal ini juga sudah disampaikan oleh kementerian ESDM melalui juru bicara KESDM.
3. Kebakaran SPBU Akibat Kebijakan Pembatasan BBM
Adanya kebakaran SPBU akibat kebijakan pembatasan BBM adalah Hoaks. Video yang beredar adalah rekaman lama dari peristiwa berbeda, yaitu insiden kebakaran SPBU di Aceh pada tahun 2024.
4. Masyarakat Menggeruduk SPBU
Video Viral Lumajang : masyarakat disebut menggeruduk SPBU adalah Hoaks. Kejadian sebenarnya adalah pada Rabu, 17 September 2025, ketika ada karnaval di Desa Sentul, Lumajang. Karena hujan deras, penonton berdesakan berteduh di area SPBU yang sudah tutup sejak pukul 21.00 WIB.
Keributan terjadi akibat pengaruh minuman keras, bukan karena layanan SPBU. Tidak ada penjarahan atau kerusakan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar. Baca Juga: Awas, Beredar Hoaks Pengumuman Tes Seleksi Rekrutmen Pertamina
“Masyarakat perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti adanya hoaks seperti pembatasan pembelian BBM akhir-akhir ini dan juga informasi seperti pengujian-pengujian yang tidak dilakukan oleh ahlinya serta informasi-informasi hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang mengatasnamakan Pertamina,” ujar Roberth.
Pertamina Patra Niaga pun mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi perusahaan yakni Pertamina Call Center 135 dan akun resmi media sosial Pertamina.
(akr)
Lihat Juga :
