Ekspatriat Bakal Pimpin BUMN, Bennix: Asal Dia Bisa Tangkap Tikus, Hire Aja!
Jum'at, 24 Oktober 2025 - 16:17 WIB
loading...
Founder Bennix Investor Group, Benny Batara podcast 8 Jam Nonstop Bicara Bangsa: Rapor Satu Tahun Asta Cita Prabowo–Gibran yang disiarkan langsung di kanal YouTube SindoNews, Jumat (24/10). FOTO/Tangkapan Layar/YouTube/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Founder Bennix Investor Group, Benny Batara, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi ekspatriat atau warga negara asing untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan keputusan berani dan realistis untuk memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah.
Menurutnya, kebijakan ini menandai era baru profesionalisme dan keterbukaan dalam pengelolaan BUMN yang selama ini kerap dinilai kurang efisien. "Kalau memang orang luar lebih ahli dan bisa membawa perubahan, kenapa tidak kita hire saja? Yang penting bisa kerja dan menghasilkan," ujar Benny dalam acara podcast "8 Jam Nonstop Bicara Bangsa: Rapor Satu Tahun Asta Cita Prabowo–Gibran" yang disiarkan langsung di kanal YouTube SindoNews, Jumat (24/10).
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, SindoNews Gelar Podcast 8 Jam Nonstop
Ia menilai, langkah Prabowo sejalan dengan prinsip meritokrasi yang lazim diterapkan di berbagai negara maju, termasuk Singapura. "Temasek saja, hampir 45% karyawannya bukan warga Singapura. Tapi buktinya jalan, untung, dan profesional,” ujarnya.
Benny menegaskan, nasionalisme tidak diukur dari siapa yang memimpin, melainkan dari hasil kerja yang membawa manfaat bagi bangsa. "Jangan alergi dengan orang asing. Warna kulit itu nggak penting, mau hitam, putih, kuning, pelangi juga terserah. Yang penting bisa tangkap tikus," ujarnya.
Pernyataan Benny tersebut menegaskan pandangannya bahwa profesionalisme dan kompetensi harus menjadi tolok ukur utama, bukan semata-mata asal-usul atau kewarganegaraan seseorang. Ia menyebutkan, bahkan di bidang olahraga seperti sepak bola, Indonesia sudah lama mempekerjakan pelatih asing dan hasilnya terbukti meningkatkan performa tim nasional.
"Selama dibayar profesional, mereka juga punya tanggung jawab moral untuk transfer knowledge. Jadi orang lokal bisa belajar dan mengambil alih ketika sudah siap," kata Benny. Ia menilai sistem seperti itu sudah lama diterapkan di PSSI dan terbukti memberi hasil positif dalam jangka panjang.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference 2025 mengungkapkan perubahan regulasi yang memperbolehkan ekspatriat memimpin BUMN. Ia menegaskan, pemerintah sedang mencari talenta terbaik tanpa batas kewarganegaraan demi membawa BUMN ke level kompetisi global.
"Kita ingin BUMN dikelola dengan standar internasional. Kalau ada orang luar yang lebih berpengalaman dan bisa meningkatkan efisiensi, kita buka peluang itu," ujar Prabowo kala itu.
Selain membuka kepemimpinan untuk ekspatriat, Prabowo juga berencana melakukan rasionalisasi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi sekitar 200 agar lebih ramping dan efisien. Langkah ini diharapkan meningkatkan profitabilitas dan daya saing BUMN di kancah global.
Kebijakan ini memunculkan diskusi luas di kalangan publik, terutama terkait isu kedaulatan ekonomi dan nasionalisme. Namun, banyak kalangan bisnis menilai, kebijakan tersebut merupakan terobosan penting agar BUMN tidak lagi terjebak dalam pola birokratis dan politis yang mengekang profesionalisme.
Baca Juga: Gagal dalam Pengawasan Pinjol, Bennix: OJK Harus Dirombak Total
Benny menilai, pandangan semacam itu perlu disikapi secara terbuka. "Kalau memang belum ahli, ya belajar dari yang lebih ahli. Kita bayar mereka bukan untuk selamanya, tapi untuk mentransfer kemampuan supaya kita bisa mandiri. Itu namanya investasi pengetahuan," tegasnya.
Ia berharap, kebijakan baru ini diiringi sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis kinerja agar tujuan modernisasi BUMN benar-benar tercapai. "Intinya sederhana, asal dia bisa tangkap tikus, hire aja!" pungkas Benny.
Menurutnya, kebijakan ini menandai era baru profesionalisme dan keterbukaan dalam pengelolaan BUMN yang selama ini kerap dinilai kurang efisien. "Kalau memang orang luar lebih ahli dan bisa membawa perubahan, kenapa tidak kita hire saja? Yang penting bisa kerja dan menghasilkan," ujar Benny dalam acara podcast "8 Jam Nonstop Bicara Bangsa: Rapor Satu Tahun Asta Cita Prabowo–Gibran" yang disiarkan langsung di kanal YouTube SindoNews, Jumat (24/10).
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, SindoNews Gelar Podcast 8 Jam Nonstop
Ia menilai, langkah Prabowo sejalan dengan prinsip meritokrasi yang lazim diterapkan di berbagai negara maju, termasuk Singapura. "Temasek saja, hampir 45% karyawannya bukan warga Singapura. Tapi buktinya jalan, untung, dan profesional,” ujarnya.
Benny menegaskan, nasionalisme tidak diukur dari siapa yang memimpin, melainkan dari hasil kerja yang membawa manfaat bagi bangsa. "Jangan alergi dengan orang asing. Warna kulit itu nggak penting, mau hitam, putih, kuning, pelangi juga terserah. Yang penting bisa tangkap tikus," ujarnya.
Pernyataan Benny tersebut menegaskan pandangannya bahwa profesionalisme dan kompetensi harus menjadi tolok ukur utama, bukan semata-mata asal-usul atau kewarganegaraan seseorang. Ia menyebutkan, bahkan di bidang olahraga seperti sepak bola, Indonesia sudah lama mempekerjakan pelatih asing dan hasilnya terbukti meningkatkan performa tim nasional.
"Selama dibayar profesional, mereka juga punya tanggung jawab moral untuk transfer knowledge. Jadi orang lokal bisa belajar dan mengambil alih ketika sudah siap," kata Benny. Ia menilai sistem seperti itu sudah lama diterapkan di PSSI dan terbukti memberi hasil positif dalam jangka panjang.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference 2025 mengungkapkan perubahan regulasi yang memperbolehkan ekspatriat memimpin BUMN. Ia menegaskan, pemerintah sedang mencari talenta terbaik tanpa batas kewarganegaraan demi membawa BUMN ke level kompetisi global.
"Kita ingin BUMN dikelola dengan standar internasional. Kalau ada orang luar yang lebih berpengalaman dan bisa meningkatkan efisiensi, kita buka peluang itu," ujar Prabowo kala itu.
Selain membuka kepemimpinan untuk ekspatriat, Prabowo juga berencana melakukan rasionalisasi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi sekitar 200 agar lebih ramping dan efisien. Langkah ini diharapkan meningkatkan profitabilitas dan daya saing BUMN di kancah global.
Kebijakan ini memunculkan diskusi luas di kalangan publik, terutama terkait isu kedaulatan ekonomi dan nasionalisme. Namun, banyak kalangan bisnis menilai, kebijakan tersebut merupakan terobosan penting agar BUMN tidak lagi terjebak dalam pola birokratis dan politis yang mengekang profesionalisme.
Baca Juga: Gagal dalam Pengawasan Pinjol, Bennix: OJK Harus Dirombak Total
Benny menilai, pandangan semacam itu perlu disikapi secara terbuka. "Kalau memang belum ahli, ya belajar dari yang lebih ahli. Kita bayar mereka bukan untuk selamanya, tapi untuk mentransfer kemampuan supaya kita bisa mandiri. Itu namanya investasi pengetahuan," tegasnya.
Ia berharap, kebijakan baru ini diiringi sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis kinerja agar tujuan modernisasi BUMN benar-benar tercapai. "Intinya sederhana, asal dia bisa tangkap tikus, hire aja!" pungkas Benny.
(nng)
Lihat Juga :
