Indonesia Dorong Penguatan Institusi dan Peran Sentral RCEP di Pertemuan Leaders' Summit
Senin, 27 Oktober 2025 - 18:43 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-5 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/10). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan dan peran sentral Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) dalam sistem perdagangan multilateral global. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) RCEP ke-5 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/10).
Airlangga hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dalam forum yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-47 dan pertemuan terkait lainnya. Sebagai Country Coordinator RCEP, Indonesia memainkan peran strategis dalam mendorong arah kebijakan dan koordinasi antarnegara anggota.
RCEP merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia yang mencakup 15 negara—10 anggota ASEAN dan lima mitra, yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian ini merepresentasikan 28,6 persen populasi dunia serta 28 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara membahas dua agenda utama, yakni arah strategis implementasi RCEP di tengah dinamika ekonomi global serta penyusunan Joint Leaders’ Statement on RCEP. Dokumen itu menegaskan kembali komitmen negara anggota terhadap prinsip perdagangan internasional yang terbuka, transparan, adil, dan berbasis aturan (rule-based system) sebagaimana diatur dalam kerangka World Trade Organization (WTO).
Baca Juga: KTT ASEAN Plus Three, Prabowo Dorong Kerja Sama Konkret dan Integrasi Kawasan
Dalam sesi intervensi pembukaan, Airlangga mendorong pembentukan Sekretariat RCEP sebagai langkah konkret memperkuat koordinasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan keberlanjutan kerja sama ekonomi kawasan. Ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP di Jakarta.
"Sekretariat RCEP akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat institusi dan efektivitas kerja sama ekonomi di kawasan, sekaligus memastikan RCEP tetap relevan menghadapi perubahan global," ujar Airlangga dalam keterangan pers, Senin (27/10).
Para pemimpin RCEP kemudian sepakat untuk mengadopsi Leaders’ Statement secara resmi, yang menegaskan kembali komitmen bersama memperkuat sistem perdagangan multilateral dan menjaga pasar tetap terbuka, bebas, serta berbasis aturan. Mereka juga sepakat untuk mengurangi hambatan perdagangan, memperkuat fasilitasi investasi, dan mendukung reformasi domestik di masing-masing negara anggota guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh.
Baca Juga: Prabowo: Sinergi Digital ASEAN–Korsel Berpeluang Ciptakan Nilai Ekonomi Rp16.620 Triliun
Selain menekankan sentralitas ASEAN dalam struktur kerja sama kawasan, para pemimpin juga menyepakati sejumlah langkah konkret ke depan. Di antaranya, implementasi penuh Perjanjian RCEP, percepatan proses aksesi bagi calon anggota baru seperti Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, dan Chile, serta pembentukan Sekretariat RCEP sebagai pilar kelembagaan baru.
Untuk menjaga relevansi perjanjian terhadap dinamika ekonomi dunia, RCEP juga akan melaksanakan General Review yang dijadwalkan dimulai pada 2027. Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar penguatan lanjutan terhadap integrasi ekonomi kawasan dan peningkatan peran RCEP dalam sistem perdagangan global.
Airlangga hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dalam forum yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-47 dan pertemuan terkait lainnya. Sebagai Country Coordinator RCEP, Indonesia memainkan peran strategis dalam mendorong arah kebijakan dan koordinasi antarnegara anggota.
RCEP merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia yang mencakup 15 negara—10 anggota ASEAN dan lima mitra, yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian ini merepresentasikan 28,6 persen populasi dunia serta 28 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara membahas dua agenda utama, yakni arah strategis implementasi RCEP di tengah dinamika ekonomi global serta penyusunan Joint Leaders’ Statement on RCEP. Dokumen itu menegaskan kembali komitmen negara anggota terhadap prinsip perdagangan internasional yang terbuka, transparan, adil, dan berbasis aturan (rule-based system) sebagaimana diatur dalam kerangka World Trade Organization (WTO).
Baca Juga: KTT ASEAN Plus Three, Prabowo Dorong Kerja Sama Konkret dan Integrasi Kawasan
Dalam sesi intervensi pembukaan, Airlangga mendorong pembentukan Sekretariat RCEP sebagai langkah konkret memperkuat koordinasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan keberlanjutan kerja sama ekonomi kawasan. Ia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP di Jakarta.
"Sekretariat RCEP akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat institusi dan efektivitas kerja sama ekonomi di kawasan, sekaligus memastikan RCEP tetap relevan menghadapi perubahan global," ujar Airlangga dalam keterangan pers, Senin (27/10).
Para pemimpin RCEP kemudian sepakat untuk mengadopsi Leaders’ Statement secara resmi, yang menegaskan kembali komitmen bersama memperkuat sistem perdagangan multilateral dan menjaga pasar tetap terbuka, bebas, serta berbasis aturan. Mereka juga sepakat untuk mengurangi hambatan perdagangan, memperkuat fasilitasi investasi, dan mendukung reformasi domestik di masing-masing negara anggota guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh.
Baca Juga: Prabowo: Sinergi Digital ASEAN–Korsel Berpeluang Ciptakan Nilai Ekonomi Rp16.620 Triliun
Selain menekankan sentralitas ASEAN dalam struktur kerja sama kawasan, para pemimpin juga menyepakati sejumlah langkah konkret ke depan. Di antaranya, implementasi penuh Perjanjian RCEP, percepatan proses aksesi bagi calon anggota baru seperti Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, dan Chile, serta pembentukan Sekretariat RCEP sebagai pilar kelembagaan baru.
Untuk menjaga relevansi perjanjian terhadap dinamika ekonomi dunia, RCEP juga akan melaksanakan General Review yang dijadwalkan dimulai pada 2027. Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar penguatan lanjutan terhadap integrasi ekonomi kawasan dan peningkatan peran RCEP dalam sistem perdagangan global.
(nng)
Lihat Juga :
