Jelang Pengumuman Kenaikan Upah Minimum 2026, Pengusaha Minta Pemerintah Objektif
Rabu, 05 November 2025 - 20:31 WIB
loading...
Jelang pengumuman resmi kenaikan upah minimum pada 21 November 2025, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) minta pemerintah melihat secara objektif kondisi perekonomian nasional. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan mengumumkan secara resmi kenaikan upah minimum pada 21 November mendatang yang berlaku untuk tahun 2026. Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) minta pemerintah melihat secara objektif kondisi perekonomian nasional dalam memformulasikan besaran kenaikan upah .
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menegaskan prinsip utama dari formula pengupahan adalah mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kondisi kebutuhan hidup layak (KHL) di setiap wilayah. Dengan begitu, kebijakan kenaikan UMP bisa lebih objektif dan sesuai kemampuan daerah masing-masing.
"Kita mengharapkan pemerintah mengerti situasi yang ada. Karena ini (kenaikan upah) kan sangat berpengaruh ke banyak industri. Harapan kami bisa menjadi satu formula yang fair, baik untuk pemberi kerja maupun pekerja," ujarnya saat ditemui usai acara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: Buruh Sebut Angka Ideal Kenaikan UMR 8,5 Persen di 2026, Ini Alasannya
Shinta menyoroti kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% yang diumumkan tanpa menggunakan formula resmi. Menurutnya, hal itu cukup mengejutkan banyak pelaku usaha karena tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing daerah.
"Kalau 6,5 persen kemarin itu kan tanpa formula, hanya menyebutkan angka. Dampaknya agak surprising untuk banyak pihak. Padahal formula itu dibuat karena tidak bisa semua daerah disamaratakan. Ada daerah yang pertumbuhan ekonominya bagus, investasinya tinggi, jadi bisa menaikkan lebih besar. Tapi ada juga yang tidak," kata Shinta.
"Tidak bisa disamaratakan karena upah minimum dasarnya berbeda di setiap daerah. Tidak ada upah minimum nasional yang sama untuk semua," tambahnya.
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menegaskan prinsip utama dari formula pengupahan adalah mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kondisi kebutuhan hidup layak (KHL) di setiap wilayah. Dengan begitu, kebijakan kenaikan UMP bisa lebih objektif dan sesuai kemampuan daerah masing-masing.
"Kita mengharapkan pemerintah mengerti situasi yang ada. Karena ini (kenaikan upah) kan sangat berpengaruh ke banyak industri. Harapan kami bisa menjadi satu formula yang fair, baik untuk pemberi kerja maupun pekerja," ujarnya saat ditemui usai acara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: Buruh Sebut Angka Ideal Kenaikan UMR 8,5 Persen di 2026, Ini Alasannya
Shinta menyoroti kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% yang diumumkan tanpa menggunakan formula resmi. Menurutnya, hal itu cukup mengejutkan banyak pelaku usaha karena tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing daerah.
"Kalau 6,5 persen kemarin itu kan tanpa formula, hanya menyebutkan angka. Dampaknya agak surprising untuk banyak pihak. Padahal formula itu dibuat karena tidak bisa semua daerah disamaratakan. Ada daerah yang pertumbuhan ekonominya bagus, investasinya tinggi, jadi bisa menaikkan lebih besar. Tapi ada juga yang tidak," kata Shinta.
"Tidak bisa disamaratakan karena upah minimum dasarnya berbeda di setiap daerah. Tidak ada upah minimum nasional yang sama untuk semua," tambahnya.
Lihat Juga :
