Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dinilai Tak Mendesak, Hanya Keinginan Bukan Kebutuhan
Selasa, 11 November 2025 - 08:35 WIB
loading...
Pengamat transportasi menilai bahwa proyek cepat Jakarta-Surabaya bukan merupakan kebutuhan mendesak bagi sistem transportasi nasional. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pengamat transportasi Unika Soegijapranata sekaligus Ketua Umum Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bukan merupakan kebutuhan mendesak bagi sistem transportasi nasional.Ia menyebut proyek tersebut lebih mencerminkan keinginan daripada solusi atas persoalan utama transportasi di Pulau Jawa.
"Kereta cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan, padahal yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah pondasi transportasi yang kuat dan merata," ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah adalah pembangunan pondasi transportasi yang menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari.Hal itu meliputi penguatan transportasi umum di perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel yang selama ini tidak beroperasi, optimalisasi layanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), serta pemerataan akses jalan hingga ke pelosok desa.
Djoko menegaskan bahwa konektivitas antar kota di Pulau Jawa saat ini sudah cukup memadai berkat keberadaan Tol Trans Jawa dan jalur rel ganda. Namun, persoalan yang mendesak justru berada pada integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman yang belum terselesaikan.
Baca Juga: Prabowo Beri Tugas Khusus ke AHY: Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
"Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak," tegasnya.
Selain itu, Djoko mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya terus berfokus di Pulau Jawa. Ia mendorong agar percepatan pembangunan diarahkan ke luar Jawa dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan wilayah serta pemerataan pembangunan.
"Percepatan pembangunan harus beralih dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa. Dalam pelaksanaannya, pertimbangan utama haruslah pengembangan wilayah dan prinsip pemerataan, bukan sekadar pendekatan berbasis jumlah populasi," tandasnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (2025), perkeretaapian di Pulau Jawa memiliki jalur aktif sepanjang 4.921 km. Dilayani 473 unit stasiun dengan KA Regular sebanyak 5.923 unit dan KA Cepat 88 unit.
Baca Juga: AHY: Utang Whoosh Tak Boleh Hambat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Rincian panjang rel nonaktif di Pulau Jawa sepanjang 1.610 km yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah 585 km, Provinsi Jawa Timur (615 km), Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten (410 km). Reaktivasi (pengaktifan kembali) jalan rel diperlukan untuk menghidupkan kembali potensi ekonomi dan mobilitas di wilayah yang sebelumnya dilayani oleh jalur kereta api nonaktif.
"Kereta cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan, padahal yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah pondasi transportasi yang kuat dan merata," ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah adalah pembangunan pondasi transportasi yang menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari.Hal itu meliputi penguatan transportasi umum di perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel yang selama ini tidak beroperasi, optimalisasi layanan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), serta pemerataan akses jalan hingga ke pelosok desa.
Djoko menegaskan bahwa konektivitas antar kota di Pulau Jawa saat ini sudah cukup memadai berkat keberadaan Tol Trans Jawa dan jalur rel ganda. Namun, persoalan yang mendesak justru berada pada integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman yang belum terselesaikan.
Baca Juga: Prabowo Beri Tugas Khusus ke AHY: Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
"Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak," tegasnya.
Selain itu, Djoko mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya terus berfokus di Pulau Jawa. Ia mendorong agar percepatan pembangunan diarahkan ke luar Jawa dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan wilayah serta pemerataan pembangunan.
"Percepatan pembangunan harus beralih dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa. Dalam pelaksanaannya, pertimbangan utama haruslah pengembangan wilayah dan prinsip pemerataan, bukan sekadar pendekatan berbasis jumlah populasi," tandasnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (2025), perkeretaapian di Pulau Jawa memiliki jalur aktif sepanjang 4.921 km. Dilayani 473 unit stasiun dengan KA Regular sebanyak 5.923 unit dan KA Cepat 88 unit.
Baca Juga: AHY: Utang Whoosh Tak Boleh Hambat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Rincian panjang rel nonaktif di Pulau Jawa sepanjang 1.610 km yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah 585 km, Provinsi Jawa Timur (615 km), Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten (410 km). Reaktivasi (pengaktifan kembali) jalan rel diperlukan untuk menghidupkan kembali potensi ekonomi dan mobilitas di wilayah yang sebelumnya dilayani oleh jalur kereta api nonaktif.
(akr)
Lihat Juga :
