Menakar Peluang Merger GOTO dan Grab, Siapa yang Dicaplok?
Kamis, 13 November 2025 - 20:31 WIB
loading...
Membaca peluang merger antara GoTo dan Grab yang kembali mencuat di tengah keterlibatan pemerintah melalui danantara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Rencana penggabungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Grab mencuat setelah Istana ikut buka suara melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Aksi merger itu disebut masih berada pada tahap pembahasan dan menjadi bagian dari kajian pemerintah mengenai ekosistem transportasi daring nasional.
“Rencana begitu,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi awak media di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Sabtu (8/11).
Pembahasan mengenai penggabungan dua perusahaan besar di sektor transportasi digital ini merupakan bagian dari diskusi yang lebih luas terkait penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek daring. Dalam upaya penggabungan dua raksasa transportasi online itu, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bakal ikut memainkan peran.
Baca Juga: Gojek Buka Suara Soal Perpres Ojol: Bakal Atur Status, Perlindungan, dan Tarif
Pemerintah masih menimbang bentuk terbaik dari skema penggabungan, apakah akan dilakukan melalui mekanisme merger atau akuisisi. Menurutnya, langkah ini tidak hanya berkaitan dengan urusan korporasi, tetapi juga merupakan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan mitra pengemudi dan perusahaan aplikator, termasuk dalam hal kebijakan tarif layanan serta keberlanjutan ekosistem transportasi daring.
Terkait perkembangan peraturan presiden tentang ojek daring, Istana menyampaikan bahwa regulasi tersebut masih dalam tahap penyempurnaan dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan mitra pengemudi maupun perusahaan aplikator.
Ia mengaku telah mendapatkan masukan dari Pemerintah terkait rencana investasi ini. "Kan pemerintah juga sudah kasih masukan. Kita pasti ngikutin masukannya dari Pemerintah. Tapi yang terpenting unsur B to B -nya," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Selasa (11/11).
Namun demikian Pandu belum menjelaskan lebih jauh posisi Danantara dalam aksi korporasi perusahaan dengan kode saham GOTO ini. Namun Danantara siap untuk memberikan support kepada perusahaan anak bangsa untuk terus berkembang.
"Mereka harus ngikuti B2B, kita lihat prosesnya, nantinya kita pasti akan support. Tapi kita lihat, karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada, dan kita harus juga menjaga itu. Tapi kita tentu mendengarkan masukan pemerintah," lanjutnya.
"Rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tidak terkait dengan rencana tindakan korporasi apapun. Penyelenggaraan RUPSLB merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran," ungkap perseroan dalam keterbukaan BEI.
Diungkapkan juga bahwa agenda RUPSLB akan disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 25 November 2025 setelah dilakukan proses penelaahan secara menyeluruh oleh jajaran Direksi, Dewan Komisaris serta komite-komite terkait Perseroan. Direktur Utama, Direksi, dan manajemen terus berkomitmen penuh untuk bertindak secara profesional serta mengutamakan kepentingan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan.
Menanggapi pemberitaan media yang disebutkan adanya escrow fund sebesar USD300 juta di Singapura yang
dikaitkan dengan rencana transaksi strategis antara GoTo dan Grab serta spekulasi buyout saham GoTo yang dimiliki Telkomsel, Perseroan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan.
Toto menjelaskan, saat ini total investasi Telkom di GOTO sendiri tembus USD450 juta atau setara Rp6,4 triliun. Terdiri PT Telkom yang berinvestasi sejak 2023 senilai USD150 juta, dan melalui anak usahanya senilai USD300 juta.
"Investasinya kan kira-kira, mereka ini memiliki USD450 juta lah. Sehingga rencana Danantara ini dalam rangka mengamankan posisi kepemilikan Group Telekom di GOTO saya kira," ujarnya saat dihubungi MNC Portal.
Di satu sisi, Toto menilai strategi Danantara yang akan terlibat dalam proses merger Grab - GOTO ialah menjaga ekosistem digital di Tanah Air yang melibatkan jutaan orang di Indonesia, baik pengguna maupun mitra driver. Sehingga menurutnya diperlukan pemerintah dalam menjaga ekosistem digital yang masih terus berkembang di Indonesia.
Justru menurutnya, menjadi lebih berisiko jika tidak ada peran pemerintah ketika perusahaan asal Singapura, Grab, menjadi semakin besar lewat akuisisi GOTO di Indonesia. Sebab peluang intervensi pemerintah bakal semakin sempit jika kedua perusahaan tersebut melakukan ekspansi pasca merger di kemudian hari.
"Kalau mereka (Grab - GOTO) nanti misalnya melakukan aksi korporasi dengan merger dan lain-lain, mungkin Danantara berpikir ini menjadi sangat berbahaya. Karena mereka (GOTO) akan menjadi representasi negara bagaimana mengawal supaya ekosistem digital nasionalnya juga bisa tetap terjaga ya, kalau Danantara juga hadir di sana," kata Toto.
Peluang merger antara GOTO (PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk) dan Grab secara umum dinilai cukup besar, tetapi juga sangat kompleks dan penuh tantangan regulasi. Isu merger ini kembali menguat setelah ada indikasi diskusi di tingkat pemerintah Indonesia yang ingin memastikan stabilitas dan keberlangsungan ekosistem digital nasional.
Ada beberapa faktor yang bisa menjadi pendorong merger GOTO dan Grab yakni kebutuhan efisiensi dan profitabilitas: Kedua perusahaan diketahui telah lama terlibat dalam "perang harga" (bakar uang) melalui subsidi dan promosi yang mahal.
Merger akan segera mengakhiri persaingan yang destruktif dan secara masif mengurangi biaya operasional, pemasaran, dan overhead yang tumpang tindih. Pengurangan biaya ini adalah jalan tercepat untuk mencapai profitabilitas berkelanjutan.
Baca Juga: Bos Danantara Angkat Suara Soal Keterlibatan dalam Merger Grab dan GOTO
Dukungan konsolidasi dari investor, Banyak investor, terutama pemegang saham awal (seperti SoftBank atau pihak lain) yang mengalami kerugian besar akibat persaingan berkepanjangan, mendukung konsolidasi untuk memulihkan nilai investasi mereka.
Dominasi pasar, Perusahaan hasil merger akan menciptakan kekuatan monopoli de-facto di segmen ride-hailing (transportasi) dan pengiriman makanan di Indonesia, yang sangat menarik dari sudut pandang bisnis.
Keterlibatan pemerintah, adanya diskusi yang melibatkan pemerintah Indonesia menunjukkan adanya dorongan politik untuk menstabilkan ekosistem digital dan melindungi keberlangsungan usaha serta lapangan kerja mitra.Peluang merger antara GoTo dan Grab lebih mungkin terjadi dalam bentuk konsolidasi (pengambilalihan) dan aliansi strategis yang didorong oleh kebutuhan investor dan efisiensi, dibandingkan merger setara yang mulus.
“Rencana begitu,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi awak media di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Sabtu (8/11).
Pembahasan mengenai penggabungan dua perusahaan besar di sektor transportasi digital ini merupakan bagian dari diskusi yang lebih luas terkait penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek daring. Dalam upaya penggabungan dua raksasa transportasi online itu, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bakal ikut memainkan peran.
Baca Juga: Gojek Buka Suara Soal Perpres Ojol: Bakal Atur Status, Perlindungan, dan Tarif
Pemerintah masih menimbang bentuk terbaik dari skema penggabungan, apakah akan dilakukan melalui mekanisme merger atau akuisisi. Menurutnya, langkah ini tidak hanya berkaitan dengan urusan korporasi, tetapi juga merupakan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan mitra pengemudi dan perusahaan aplikator, termasuk dalam hal kebijakan tarif layanan serta keberlanjutan ekosistem transportasi daring.
Terkait perkembangan peraturan presiden tentang ojek daring, Istana menyampaikan bahwa regulasi tersebut masih dalam tahap penyempurnaan dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan mitra pengemudi maupun perusahaan aplikator.
Peran Danantara dalam Merger GOTO-Grab
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menerangkan soal keterlibatan perusahaan negara dalam proses merger PT Goto Gojek Tokopedia Tbk ( GOTO ) dan Grab Holdings Ltd. Dijelaskan bahwa intervensi dalam aksi korporasi kedua perusahaan swasta ini akan tetap mempertimbangkan sisi komersial dan imbal hasil yang menarik.Ia mengaku telah mendapatkan masukan dari Pemerintah terkait rencana investasi ini. "Kan pemerintah juga sudah kasih masukan. Kita pasti ngikutin masukannya dari Pemerintah. Tapi yang terpenting unsur B to B -nya," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Selasa (11/11).
Namun demikian Pandu belum menjelaskan lebih jauh posisi Danantara dalam aksi korporasi perusahaan dengan kode saham GOTO ini. Namun Danantara siap untuk memberikan support kepada perusahaan anak bangsa untuk terus berkembang.
"Mereka harus ngikuti B2B, kita lihat prosesnya, nantinya kita pasti akan support. Tapi kita lihat, karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada, dan kita harus juga menjaga itu. Tapi kita tentu mendengarkan masukan pemerintah," lanjutnya.
GOTO Buka Suara Soal Kabar Merger
GoTo buka suara soal spekulasi di media dan rumor yang bergulir kembali mengenai adanya rencana transaksi merger antara Perseroan dengan Grab. Perseroan juga menepis kabar upaya pencopotan posisi Chief Executive Officer (CEO) Patrick Walujo, seiring kabar sejumlah pemegang saham besar ingin menggantikannya."Rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tidak terkait dengan rencana tindakan korporasi apapun. Penyelenggaraan RUPSLB merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran," ungkap perseroan dalam keterbukaan BEI.
Diungkapkan juga bahwa agenda RUPSLB akan disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 25 November 2025 setelah dilakukan proses penelaahan secara menyeluruh oleh jajaran Direksi, Dewan Komisaris serta komite-komite terkait Perseroan. Direktur Utama, Direksi, dan manajemen terus berkomitmen penuh untuk bertindak secara profesional serta mengutamakan kepentingan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan.
Menanggapi pemberitaan media yang disebutkan adanya escrow fund sebesar USD300 juta di Singapura yang
dikaitkan dengan rencana transaksi strategis antara GoTo dan Grab serta spekulasi buyout saham GoTo yang dimiliki Telkomsel, Perseroan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan.
Menakar Peluang Penggabungan GOTO dan Grab
Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Universitas Indonesia, Toto Pranoto menilai rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara masuk dalam rencana merger PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab Holdings Ltd, dalam rangka menjaga posisi kepemilikan saham BUMN, dalam hal ini Group Telkom di GOTO.Toto menjelaskan, saat ini total investasi Telkom di GOTO sendiri tembus USD450 juta atau setara Rp6,4 triliun. Terdiri PT Telkom yang berinvestasi sejak 2023 senilai USD150 juta, dan melalui anak usahanya senilai USD300 juta.
"Investasinya kan kira-kira, mereka ini memiliki USD450 juta lah. Sehingga rencana Danantara ini dalam rangka mengamankan posisi kepemilikan Group Telekom di GOTO saya kira," ujarnya saat dihubungi MNC Portal.
Di satu sisi, Toto menilai strategi Danantara yang akan terlibat dalam proses merger Grab - GOTO ialah menjaga ekosistem digital di Tanah Air yang melibatkan jutaan orang di Indonesia, baik pengguna maupun mitra driver. Sehingga menurutnya diperlukan pemerintah dalam menjaga ekosistem digital yang masih terus berkembang di Indonesia.
Justru menurutnya, menjadi lebih berisiko jika tidak ada peran pemerintah ketika perusahaan asal Singapura, Grab, menjadi semakin besar lewat akuisisi GOTO di Indonesia. Sebab peluang intervensi pemerintah bakal semakin sempit jika kedua perusahaan tersebut melakukan ekspansi pasca merger di kemudian hari.
"Kalau mereka (Grab - GOTO) nanti misalnya melakukan aksi korporasi dengan merger dan lain-lain, mungkin Danantara berpikir ini menjadi sangat berbahaya. Karena mereka (GOTO) akan menjadi representasi negara bagaimana mengawal supaya ekosistem digital nasionalnya juga bisa tetap terjaga ya, kalau Danantara juga hadir di sana," kata Toto.
Peluang merger antara GOTO (PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk) dan Grab secara umum dinilai cukup besar, tetapi juga sangat kompleks dan penuh tantangan regulasi. Isu merger ini kembali menguat setelah ada indikasi diskusi di tingkat pemerintah Indonesia yang ingin memastikan stabilitas dan keberlangsungan ekosistem digital nasional.
Ada beberapa faktor yang bisa menjadi pendorong merger GOTO dan Grab yakni kebutuhan efisiensi dan profitabilitas: Kedua perusahaan diketahui telah lama terlibat dalam "perang harga" (bakar uang) melalui subsidi dan promosi yang mahal.
Merger akan segera mengakhiri persaingan yang destruktif dan secara masif mengurangi biaya operasional, pemasaran, dan overhead yang tumpang tindih. Pengurangan biaya ini adalah jalan tercepat untuk mencapai profitabilitas berkelanjutan.
Baca Juga: Bos Danantara Angkat Suara Soal Keterlibatan dalam Merger Grab dan GOTO
Dukungan konsolidasi dari investor, Banyak investor, terutama pemegang saham awal (seperti SoftBank atau pihak lain) yang mengalami kerugian besar akibat persaingan berkepanjangan, mendukung konsolidasi untuk memulihkan nilai investasi mereka.
Dominasi pasar, Perusahaan hasil merger akan menciptakan kekuatan monopoli de-facto di segmen ride-hailing (transportasi) dan pengiriman makanan di Indonesia, yang sangat menarik dari sudut pandang bisnis.
Keterlibatan pemerintah, adanya diskusi yang melibatkan pemerintah Indonesia menunjukkan adanya dorongan politik untuk menstabilkan ekosistem digital dan melindungi keberlangsungan usaha serta lapangan kerja mitra.Peluang merger antara GoTo dan Grab lebih mungkin terjadi dalam bentuk konsolidasi (pengambilalihan) dan aliansi strategis yang didorong oleh kebutuhan investor dan efisiensi, dibandingkan merger setara yang mulus.
(akr)
Lihat Juga :