Agenda Keberlanjutan, Lippo Karawaci Perkuat Tata Kelola dan Transparansi
Jum'at, 14 November 2025 - 18:11 WIB
loading...
Sejalan dengan Agenda Keberlanjutan 2030, LPKR terus memperkuat komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sejalan dengan Agenda Keberlanjutan 2030, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) terus memperkuat komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Caranya melalui penerapan Kebijakan Pengadaan Berkelanjutan dan Kode Etik Pemasok di tingkat grup.
”Perusahaan terus memperkuat fondasi pengadaan yang berkelanjutan , transparan, dan adaptif terhadap dinamika bisnis modern, demi mewujudkan ekosistem rantai pasok yang tangguh dan bertanggung jawab,” kata CEO Grup Lippo Indonesia John Riady dalam siaran pers, Jumat (14/11/2025). Baca juga: Keberlanjutan Lingkungan, Lippo Karawaci Perkuat Komitmen Efisiensi Penggunaan Air
Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh mitra dan pemasok dalam menjunjung tinggi etika, menghormati hak asasi manusia, menjaga keselamatan kerja, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Langkah ini tidak hanya memperkuat tata kelola di sepanjang rantai nilai, tetapi juga mengurangi risiko hukum dan reputasi akibat potensi pelanggaran dari pihak pemasok.
Setiap pemasok diwajibkan menandatangani Supplier Statement of Commitment sebagai bentuk kesediaan mereka untuk mematuhi Kode Etik Pemasok. Proses ini diterapkan bagi seluruh mitra baru dan akan dilanjutkan secara bertahap untuk pemasok lama sesuai prioritas masing-masing unit bisnis. Bila ada pemasok yang menolak, penolakan tersebut harus disertai alasan tertulis yang jelas.
Prinsip utama LPKR meliputi etika bisnis dan persaingan usaha yang sehat, larangan perdagangan orang dalam, larangan pelecehan dan intimidasi, perlindungan hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, kerahasiaan informasi, larangan suap, korupsi, dan praktik nepotisme, serta kepedulian terhadap lingkungan
Perusahaan juga terus menyempurnakan kebijakan dan proses pengadaan untuk memastikan ketahanan rantai pasok, efisiensi biaya, dan integrasi digital. Sejumlah unit bisnis telah beralih dari sistem berbasis kertas menuju solusi digital berbasis SaaS, serta memanfaatkan Google Forms untuk mempercepat komunikasi dengan vendor. Baca juga: Perubahan Iklim dan Polusi Udara Jadi Faktor Melonjaknya Kasus ISPA di Jakarta
Pada 2024, perseroan meluncurkan Vendor Visit Form sebagai alat untuk menilai kredibilitas dan keandalan vendor serta kontraktor. Langkah ini membantu mencegah risiko munculnya perusahaan fiktif dan potensi penipuan, sekaligus memastikan seluruh mitra memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Digitalisasi juga menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam hubungan dengan pemasok, sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat, efisien, dan terukur. Di samping itu, manajemen biaya menjadi prioritas utama melalui strategi pembelian skala besar, laporan penghematan, dan pemanfaatan skala ekonomi.
”Perusahaan terus memperkuat fondasi pengadaan yang berkelanjutan , transparan, dan adaptif terhadap dinamika bisnis modern, demi mewujudkan ekosistem rantai pasok yang tangguh dan bertanggung jawab,” kata CEO Grup Lippo Indonesia John Riady dalam siaran pers, Jumat (14/11/2025). Baca juga: Keberlanjutan Lingkungan, Lippo Karawaci Perkuat Komitmen Efisiensi Penggunaan Air
Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh mitra dan pemasok dalam menjunjung tinggi etika, menghormati hak asasi manusia, menjaga keselamatan kerja, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Langkah ini tidak hanya memperkuat tata kelola di sepanjang rantai nilai, tetapi juga mengurangi risiko hukum dan reputasi akibat potensi pelanggaran dari pihak pemasok.
Setiap pemasok diwajibkan menandatangani Supplier Statement of Commitment sebagai bentuk kesediaan mereka untuk mematuhi Kode Etik Pemasok. Proses ini diterapkan bagi seluruh mitra baru dan akan dilanjutkan secara bertahap untuk pemasok lama sesuai prioritas masing-masing unit bisnis. Bila ada pemasok yang menolak, penolakan tersebut harus disertai alasan tertulis yang jelas.
Prinsip utama LPKR meliputi etika bisnis dan persaingan usaha yang sehat, larangan perdagangan orang dalam, larangan pelecehan dan intimidasi, perlindungan hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, kerahasiaan informasi, larangan suap, korupsi, dan praktik nepotisme, serta kepedulian terhadap lingkungan
Perusahaan juga terus menyempurnakan kebijakan dan proses pengadaan untuk memastikan ketahanan rantai pasok, efisiensi biaya, dan integrasi digital. Sejumlah unit bisnis telah beralih dari sistem berbasis kertas menuju solusi digital berbasis SaaS, serta memanfaatkan Google Forms untuk mempercepat komunikasi dengan vendor. Baca juga: Perubahan Iklim dan Polusi Udara Jadi Faktor Melonjaknya Kasus ISPA di Jakarta
Pada 2024, perseroan meluncurkan Vendor Visit Form sebagai alat untuk menilai kredibilitas dan keandalan vendor serta kontraktor. Langkah ini membantu mencegah risiko munculnya perusahaan fiktif dan potensi penipuan, sekaligus memastikan seluruh mitra memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Digitalisasi juga menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam hubungan dengan pemasok, sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat, efisien, dan terukur. Di samping itu, manajemen biaya menjadi prioritas utama melalui strategi pembelian skala besar, laporan penghematan, dan pemanfaatan skala ekonomi.
(poe)
Lihat Juga :
