Wuih! 9 BUMN Dibanjiri Duit Rp42,3 Triliun, Ini Rinciannya
Senin, 14 September 2020 - 22:19 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat, biaya investasi senilai Rp42,3 triliun yang nantinya dialokasikan pemerintah kepada sembilan perseroan pelat merah tidak termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp37,18 triliun yang tengah dibahas bersama Komisi VI DPR.
Erick mengatakan, dana investasi perseroan negara mayoritas berasal dari cash flow Kementerian BUMN. Meski demikian, Erick tak menafikan adanya 'campur aduk' antara anggaran PMN dan investasi yang nantinya digunakan sejumlah BUMN dalam mendorong kinerja bisnisnya.
"Kalau biaya investasi itu ada cash flow-nya sendiri di BUMN. Tapi kita mengharapkan PMN itu ke depan itu daripada penugasan, jadi mem-breakdown mana penugasan, mana investasi. Kalau sekarang tercampur (anggaran)," ujar Erick saat ditemui di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (14/9/2020). (Baca juga: 59 Negara Blokir Indonesia, Investasi hingga Pekerja Kena Imbasnya )
Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendetilkan dan memperjelas sejumlah anggaran yang 'campur aduk'. Langkah itu dilakukan agar bisa menjadi acuan bagi sejumlah dirut perusahaan pelat merah.
Sementara terkait dengan postur biaya investasi sembilan perseroan negara, Kementerian BUMN telah membahas bersama dengan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, pada Senin siang tadi juga sudah memaparkan jumlah anggaran yang nantinya akan diperoleh kesembilan BUMN. "Soal biaya investasi sejumlah perusahaan BUMN, itu detilnya ada," kata dia.
Adapun rincian alokasi dana investasi bagi sembilan BUMN diantaranya, pertama, PT PLN (Persero) mendapat biaya investasi senilai Rp5 triliun. Dana itu akan digunakan sebagai pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi untuk listrik pedesaan.
Kedua, Hutama Karya memperoleh biayaan investasi senilai Rp6,2 triliun. Dana ini digunakan untuk mengembangkan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tiga ruas tol. (Baca juga: Tarif Tol Layang Berlaku Februari 2021, 4 Gerbang Lainnya Menyesuaikan )
Erick mengatakan, dana investasi perseroan negara mayoritas berasal dari cash flow Kementerian BUMN. Meski demikian, Erick tak menafikan adanya 'campur aduk' antara anggaran PMN dan investasi yang nantinya digunakan sejumlah BUMN dalam mendorong kinerja bisnisnya.
"Kalau biaya investasi itu ada cash flow-nya sendiri di BUMN. Tapi kita mengharapkan PMN itu ke depan itu daripada penugasan, jadi mem-breakdown mana penugasan, mana investasi. Kalau sekarang tercampur (anggaran)," ujar Erick saat ditemui di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (14/9/2020). (Baca juga: 59 Negara Blokir Indonesia, Investasi hingga Pekerja Kena Imbasnya )
Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendetilkan dan memperjelas sejumlah anggaran yang 'campur aduk'. Langkah itu dilakukan agar bisa menjadi acuan bagi sejumlah dirut perusahaan pelat merah.
Sementara terkait dengan postur biaya investasi sembilan perseroan negara, Kementerian BUMN telah membahas bersama dengan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, pada Senin siang tadi juga sudah memaparkan jumlah anggaran yang nantinya akan diperoleh kesembilan BUMN. "Soal biaya investasi sejumlah perusahaan BUMN, itu detilnya ada," kata dia.
Adapun rincian alokasi dana investasi bagi sembilan BUMN diantaranya, pertama, PT PLN (Persero) mendapat biaya investasi senilai Rp5 triliun. Dana itu akan digunakan sebagai pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi untuk listrik pedesaan.
Kedua, Hutama Karya memperoleh biayaan investasi senilai Rp6,2 triliun. Dana ini digunakan untuk mengembangkan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tiga ruas tol. (Baca juga: Tarif Tol Layang Berlaku Februari 2021, 4 Gerbang Lainnya Menyesuaikan )
Lihat Juga :
