Jabar Petakan Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%
Jum'at, 21 November 2025 - 14:30 WIB
loading...
Economics 360° Roundtable Discussions dengan tema Jabar untuk 8 Persen Ekonomi – Menuju Indonesia Emas 2045. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Jawa Barat mematangkan strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8% sebagai bagian dari agenda besar Indonesia Emas 2045. Dengan PDRB saat ini berada di kisaran Rp2.823 triliun, Jawa Barat menargetkan peningkatan nilai tersebut menjadi Rp4.000 triliun dalam lima tahun ke depan.
"Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencapai target peningkatan PDRB secara berkelanjutan," ucap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam forum strategis Economics 360° Roundtable Discussions, baru-baru ini.
Dia menegaskan, untuk mencapai akselerasi tersebut, diperlukan integrasi kebijakan yang solid di antara semua pihak. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar, menuturkan pentingnya peran data sebagai tulang punggung pengambilan keputusan. Ia menekankan perlunya pendekatan berbasis data yang akurat untuk memetakan sumber-sumber pertumbuhan potensial dan merumuskan strategi pencapaian PDRB Rp4.000 triliun.
Baca Juga: BPS dan Kemendag Perkuat Sinergi Penyediaan Data Harga Bahan Pokok
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina BA Center, Burhanuddin Abdullah, menggarisbawahi perlunya efisiensi dan tata kelola yang berbasis bukti (evidence-based) dalam kebijakan fiskal daerah. “Kebijakan fiskal daerah yang efisien dan berbasis evidensi menjadi fondasi dalam mendukung pertumbuhan menuju 8%," kata dia.
Aspek akuntabilitas belanja publik menjadi penekanan lain dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan. Ia menyebutkan bahwa efektivitas belanja publik dan tata kelola yang baik merupakan pilar yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan ekonomi daerah. Akuntabilitas anggaran menjadi jaminan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi maksimal pada pertumbuhan.
Secara sektoral, ekonomi kreatif, digital, dan koperasi modern ditempatkan sebagai penggerak. Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital, Ahmad Ridha Sabana, menyampaikan bahwa penguatan sektor kreatif dan digital adalah bagian dari strategi nasional untuk memperluas kontribusi ekonomi baru berbasis inovasi di daerah.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Guncangan Global
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koperasi, Rully Nuryanto, menyampaikan bahwa revitalisasi koperasi modern diharapkan mampu menjadi tulang punggung partisipasi ekonomi warga dan meningkatkan pembiayaan produktif. Founder The Economics 360 & Runway Project Indonesia, Poppy Zeidra, menambahkan, forum ini hadir sebagai wadah yang merangkai gagasan lintas pemangku kepentingan, termasuk OJK, BI, Bank BJB, dan dunia usaha. Tujuannya adalah merumuskan langkah percepatan ekonomi secara terukur dan berbasis data.
Melalui sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga riset, dan sektor swasta ini, Jawa Barat diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi terintegrasi. Ekosistem ini diharapkan mampu mempercepat arus investasi, memperkuat sektor UMKM, dan mencapai target pertumbuhan 8%, sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
"Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencapai target peningkatan PDRB secara berkelanjutan," ucap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam forum strategis Economics 360° Roundtable Discussions, baru-baru ini.
Dia menegaskan, untuk mencapai akselerasi tersebut, diperlukan integrasi kebijakan yang solid di antara semua pihak. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar, menuturkan pentingnya peran data sebagai tulang punggung pengambilan keputusan. Ia menekankan perlunya pendekatan berbasis data yang akurat untuk memetakan sumber-sumber pertumbuhan potensial dan merumuskan strategi pencapaian PDRB Rp4.000 triliun.
Baca Juga: BPS dan Kemendag Perkuat Sinergi Penyediaan Data Harga Bahan Pokok
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina BA Center, Burhanuddin Abdullah, menggarisbawahi perlunya efisiensi dan tata kelola yang berbasis bukti (evidence-based) dalam kebijakan fiskal daerah. “Kebijakan fiskal daerah yang efisien dan berbasis evidensi menjadi fondasi dalam mendukung pertumbuhan menuju 8%," kata dia.
Aspek akuntabilitas belanja publik menjadi penekanan lain dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan. Ia menyebutkan bahwa efektivitas belanja publik dan tata kelola yang baik merupakan pilar yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan ekonomi daerah. Akuntabilitas anggaran menjadi jaminan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi maksimal pada pertumbuhan.
Secara sektoral, ekonomi kreatif, digital, dan koperasi modern ditempatkan sebagai penggerak. Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital, Ahmad Ridha Sabana, menyampaikan bahwa penguatan sektor kreatif dan digital adalah bagian dari strategi nasional untuk memperluas kontribusi ekonomi baru berbasis inovasi di daerah.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Guncangan Global
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koperasi, Rully Nuryanto, menyampaikan bahwa revitalisasi koperasi modern diharapkan mampu menjadi tulang punggung partisipasi ekonomi warga dan meningkatkan pembiayaan produktif. Founder The Economics 360 & Runway Project Indonesia, Poppy Zeidra, menambahkan, forum ini hadir sebagai wadah yang merangkai gagasan lintas pemangku kepentingan, termasuk OJK, BI, Bank BJB, dan dunia usaha. Tujuannya adalah merumuskan langkah percepatan ekonomi secara terukur dan berbasis data.
Melalui sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga riset, dan sektor swasta ini, Jawa Barat diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi terintegrasi. Ekosistem ini diharapkan mampu mempercepat arus investasi, memperkuat sektor UMKM, dan mencapai target pertumbuhan 8%, sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
(nng)
Lihat Juga :
