Indonesia Pamer QRIS di KTT G20, Bisa Dipakai di ASEAN, Jepang hingga Korsel
Minggu, 23 November 2025 - 11:28 WIB
loading...
Indonesia memamerkan sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu solusi digital yang murah dan sederhana. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Indonesia memamerkan sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu solusi digital yang murah dan sederhana untuk mendorong inklusi keuangan global dalam pertemuan KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa sistem QRIS yang telah menjadi standar regional ini menjadi contoh konkret kontribusi Indonesia dalam mendorong pemerataan pembangunan.
"Salah satu contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah, itu salah satunya QR, dan QR ini diadopsi oleh berbagai negara di ASEAN, bahkan negara lain di Jepang maupun di Korea," ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait Hasil KTT G20 Afrika Selatan 2025, Minggu (23/11/2025).
Baca Juga: QRIS Bisa Dipakai di China dan Korsel Mulai Tahun Depan, BI Kejar India dan Arab
Airlangga menegaskan, penguatan ekonomi inklusif harus dibarengi dengan akses pembiayaan internasional yang adil, prediktif, dan mudah diakses, khususnya bagi negara-negara berkembang.
"Pertumbuhan perekonomian global harus kuat, adil, dan inklusif. Dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi setara khususnya bagi negara-negara berkembang,” jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Tugaskan Gibran Hadiri KTT G20 di Johannesburg Afsel
Selain isu digital, Indonesia juga mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan buatan (AI). Tujuan dari dorongan ini adalah untuk memastikan bahwa teknologi finansial berkembang dengan tata kelola yang bertanggung jawab dan mendukung pemerataan pembangunan.
Dalam forum yang dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, Indonesia juga menyoroti berbagai agenda global lainnya, termasuk, ketahanan pangan, perubahan iklim, pengurangan risiko bencana dan penegakan nilai kemanusiaan sebagai inti tata kelola global. Wapres Gibran, selama berada di KTT, juga mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dan organisasi internasional, termasuk Ethiopia, Vietnam, Angola, World Trade Organization (WTO), dan UNCTAD.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa sistem QRIS yang telah menjadi standar regional ini menjadi contoh konkret kontribusi Indonesia dalam mendorong pemerataan pembangunan.
"Salah satu contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah, itu salah satunya QR, dan QR ini diadopsi oleh berbagai negara di ASEAN, bahkan negara lain di Jepang maupun di Korea," ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait Hasil KTT G20 Afrika Selatan 2025, Minggu (23/11/2025).
Baca Juga: QRIS Bisa Dipakai di China dan Korsel Mulai Tahun Depan, BI Kejar India dan Arab
Airlangga menegaskan, penguatan ekonomi inklusif harus dibarengi dengan akses pembiayaan internasional yang adil, prediktif, dan mudah diakses, khususnya bagi negara-negara berkembang.
"Pertumbuhan perekonomian global harus kuat, adil, dan inklusif. Dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi setara khususnya bagi negara-negara berkembang,” jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Tugaskan Gibran Hadiri KTT G20 di Johannesburg Afsel
Selain isu digital, Indonesia juga mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan buatan (AI). Tujuan dari dorongan ini adalah untuk memastikan bahwa teknologi finansial berkembang dengan tata kelola yang bertanggung jawab dan mendukung pemerataan pembangunan.
Dalam forum yang dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, Indonesia juga menyoroti berbagai agenda global lainnya, termasuk, ketahanan pangan, perubahan iklim, pengurangan risiko bencana dan penegakan nilai kemanusiaan sebagai inti tata kelola global. Wapres Gibran, selama berada di KTT, juga mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dan organisasi internasional, termasuk Ethiopia, Vietnam, Angola, World Trade Organization (WTO), dan UNCTAD.
(nng)
Lihat Juga :
