Masuk Tahap Final, Airlangga: Omnibus Law Tinggal Disahkan
Selasa, 15 September 2020 - 11:29 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tinggal disahkan menjadi undang-undang. Saat ini, pembahasan RUU Cipta Kerja telah mencapai 90% sebentar lagi masuk tahap final lalu diketok menjadi undang-undang.
"Sampai sekarang kami sudah melakukan pembahasan, di mana submit-nya sudah mencapai 90 persen yang dibahas," kata Airlangga dalam video virtual, Selasa (15/9/2020). Baca Juga: Omnibus Law Disahkan, Luhut: Asing Bakal Keroyokan Ikut Bangun Jalan Tol
Menurut dia klasterisasi pengelompokan sektor strategis di dalam Omnibus Law sudah hampir selesai baik itu terkait ketenagakerjaan, kepastian hukum investasi hingga klaster UMKM dan koperasi. Bahkan pihaknya menyebut seluruh fraksi partai politik di DPR telah menyetujui sehingga tinggal melakukan harmonisasi pasal-pasal krusial yang ada di dalam RUU Cipta Kerja.
"Tinggal sekarang melakukan finalisasi daripada legal drafting, atau sering kita bahas sebagai harmonisasi pasal-pasal krusial dan juga melakukan sinkronisasi serta perumusan," tandasnya. Baca Juga: Jokowi Mestinya Batalkan Omnibus Law Kalau Konsisten Prioritaskan Covid-19
"Sampai sekarang kami sudah melakukan pembahasan, di mana submit-nya sudah mencapai 90 persen yang dibahas," kata Airlangga dalam video virtual, Selasa (15/9/2020). Baca Juga: Omnibus Law Disahkan, Luhut: Asing Bakal Keroyokan Ikut Bangun Jalan Tol
Menurut dia klasterisasi pengelompokan sektor strategis di dalam Omnibus Law sudah hampir selesai baik itu terkait ketenagakerjaan, kepastian hukum investasi hingga klaster UMKM dan koperasi. Bahkan pihaknya menyebut seluruh fraksi partai politik di DPR telah menyetujui sehingga tinggal melakukan harmonisasi pasal-pasal krusial yang ada di dalam RUU Cipta Kerja.
"Tinggal sekarang melakukan finalisasi daripada legal drafting, atau sering kita bahas sebagai harmonisasi pasal-pasal krusial dan juga melakukan sinkronisasi serta perumusan," tandasnya. Baca Juga: Jokowi Mestinya Batalkan Omnibus Law Kalau Konsisten Prioritaskan Covid-19
(nng)
Lihat Juga :
