Ekonom: Jangan Paksa Kredit Naik, Nanti Bisa Jadi Kanibalisme

loading...
Ekonom: Jangan Paksa Kredit Naik, Nanti Bisa Jadi Kanibalisme
Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19 sempat ada kekhawatiran kondisi perbankan akan tertekan seperti sektor lainnya. Namun, kondisi industri perbankan dinilai masih kuat dan stabil menghadapi dampak pandemi Covid-19, terlihat dari masih baiknya rasio permodalan dan likuiditas perbankan.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal di perbankan per Juli 2020 sebesar 23,1%. Sementara rasio Loan to Deposito Ratio (LDR) sekitar 87,76%.

"LDR ini angkanya turun, artinya tidak ada tekanan likuiditas di perbankan. DPK (Dana Pihak Ketiga) juga tumbuh cukup signifkan. Rasio NPL masih naik namun masih aman di bawah 5%. Secara keseluruhan kondisi likuiditas kita aman," kata Piter saat webinar di Jakarta, Selasa (15/9/2020). (Baca juga: Apa Kabar Relaksasi Kredit UMKM?)

Adapun penyaluran pertumbuhan kredit mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi. Tercatat penyaluran kredit tumbuh hanya sekitar 1%. Menurut dia, kredit yang hanya tumbuh 1% tersebut jangan dipaksakan untuk tumbuh lebih tinggi.



Sebab, dengan "pemaksaan" tersebut akan mendorong pemerintah menempatkan dana di bank dengan iming-iming suku bunga yang rendah dan lain sebagainya.

"Pemerintah kan inginnya pertumbuhan kredit naik tinggi untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Padahal, kondisi kayak gini. Kondisi ekonomi tidak terelakan, penurunan kredit tidak terelakan, dan kalau itu dipaksakan akan mendistorsi perekonomian kita dan menempatkan perbankan kita dalam bahaya," beber dia. (Baca juga: 91,3 Juta Masyarakat Indonesia Masih Gaptek Perbankan Digital)

Dengan demikian, bisa terjadi kanibalisme serta peningkatan risiko perbankan dan pada ujungnya akan membahayakan kestabilan perbankan itu sendiri.



"Saya tidak sependapat kalau memaksakan bank untuk melakukan sesuatu yang berujung pada peningkatan risiko bank apalagi kalau menempatkan dana dari LPS itu saya lebih tidak setuju lagi," katanya.
(ind)
Ikuti Kuis Berhadiah Puluhan Juta Rupiah di SINDOnews
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top