Tiga Negara Bersaing Garap Proyek Pembangkit Nuklir Pertama di Indonesia
Sabtu, 13 Desember 2025 - 20:19 WIB
loading...
Menara pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir Ceko yang menggunakan reaktor buatan Soviet. Empat reaktor yang sedang dibangun di China dibuat dengan teknologi Rusia. FOTO/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan penawaran teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dari Rusia, Korea Selatan, dan Kanada untuk proyek PLTN pertama yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2032. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan bahwa pemilihan mitra akan didasarkan pada aspek efisiensi, besaran investasi, serta daya saing harga listrik.
"Kami akan melihat dari sisi pembangunan PLTN mana yang lebih efisien dan kompetitif, serta dari sisi hasil listrik yang dihasilkan," ujar Yuliot, dikutip di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
Baca Juga: 4 Alasan Perang Nuklir Makin Nyata sejak Puncak Perang Dingin
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesediaannya membantu Indonesia mengembangkan energi nuklir saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Rabu.
Menunggu Persetujuan IAEA
Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi regulasi berupa Peraturan Presiden tentang pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), yang menjadi salah satu persyaratan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA). “Untuk PLTN, kami harus memenuhi ketentuan IAEA. Draf Perpres tersebut telah selesai harmonisasi dan sedang dalam proses pengundangan,” kata Yuliot.
"Kami akan melihat dari sisi pembangunan PLTN mana yang lebih efisien dan kompetitif, serta dari sisi hasil listrik yang dihasilkan," ujar Yuliot, dikutip di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
Baca Juga: 4 Alasan Perang Nuklir Makin Nyata sejak Puncak Perang Dingin
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesediaannya membantu Indonesia mengembangkan energi nuklir saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Rabu.
Menunggu Persetujuan IAEA
Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi regulasi berupa Peraturan Presiden tentang pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), yang menjadi salah satu persyaratan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA). “Untuk PLTN, kami harus memenuhi ketentuan IAEA. Draf Perpres tersebut telah selesai harmonisasi dan sedang dalam proses pengundangan,” kata Yuliot.
Lihat Juga :
