UMP 2026 Segera Dirilis, Menaker: InsyaAllah Menggembirakan Teman-teman Pekerja
Senin, 15 Desember 2025 - 21:38 WIB
loading...
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyatakan, bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang UMP hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan segera dirilis dalam waktu dekat. Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Yassierli menyatakan, bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang UMP hanya tinggal menunggu tandat angan Presiden.
“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden. Kalau bisa hari ini (ditandatangani), kalau gak besok ditandatangani. Setelah itu nanti saya umumkan, Insya Allah,” ujarnya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menaker Yassierli menegaskan bahwa Pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan buruh. Ia mencontohkan berbagai kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah selama setahun terakhir sebagai bentuk keberpihakan kepada para pekerja.
Baca Juga: UMP 2026 Belum Diumumkan hingga Desember, Menko Airlangga: Regulasi Sudah Diparaf
"Tahun lalu Upah 6,5%, ada Bantuan Hari Raya, bagaimana pemerintah serius terkait dengan May Day, ada diskon iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), kemudian bagaimana kita penambahan manfaat JKP 60%, untuk 60% gaji selama 6 bulan," sebutnya.
“UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden. Kalau bisa hari ini (ditandatangani), kalau gak besok ditandatangani. Setelah itu nanti saya umumkan, Insya Allah,” ujarnya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menaker Yassierli menegaskan bahwa Pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan buruh. Ia mencontohkan berbagai kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah selama setahun terakhir sebagai bentuk keberpihakan kepada para pekerja.
Baca Juga: UMP 2026 Belum Diumumkan hingga Desember, Menko Airlangga: Regulasi Sudah Diparaf
"Tahun lalu Upah 6,5%, ada Bantuan Hari Raya, bagaimana pemerintah serius terkait dengan May Day, ada diskon iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), kemudian bagaimana kita penambahan manfaat JKP 60%, untuk 60% gaji selama 6 bulan," sebutnya.
Lihat Juga :
