Perkuat Belanja Infrastruktur, Kementerian PU Raih Penghargaan P2DN 2025
Senin, 15 Desember 2025 - 23:20 WIB
loading...
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meraih penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) Tahun 2025 dengan kategori Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meraih penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) Tahun 2025 dengan kategori Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Business Matching Belanja PDN 2025 yang digelar di Ruang Garuda, Gedung Kementerian Perindustrian, Senin (15/12/2025).
Penghargaan ini menegaskan komitmen Kementerian PU dalam mengarusutamakan penggunaan produk dalam negeri pada belanja infrastruktur skala besar, sekaligus menyelaraskannya dengan agenda industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Kementerian PU, Airyn Saputri Harahap mengatakan, belanja pemerintah memiliki daya ungkit strategis apabila dikombinasikan dengan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta sistem pengendalian yang efektif.
"Belanja pemerintah yang besar, ketika dikombinasikan dengan penguatan TKDN dan sistem pengendalian yang efektif, dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional," ujar Airyn dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
![Perkuat Belanja Infrastruktur, Kementerian PU Raih Penghargaan P2DN 2025]()
Baca Juga: Infrastruktur dan Pembiayaan
Sebagai kementerian teknis yang berperan sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, Kementerian PU menempatkan pembangunan infrastruktur bukan semata pada besarnya investasi fisik, melainkan pada dampaknya dalam menciptakan efisiensi investasi di sektor produktif seperti industri dan pariwisata, mendukung pengentasan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Arah kebijakan tersebut dirangkum dalam konsep Tri Asa Pembangunan Infrastruktur atau PU 608, yang menjadi paradigma baru pembangunan infrastruktur nasional agar lebih efisien, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini, infrastruktur diarahkan untuk berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Penguatan TKDN juga menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Strategi ini dijalankan melalui hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah industri dalam negeri, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Dari sisi makroekonomi, penerapan TKDN di lingkungan Kementerian PU dinilai memiliki implikasi signifikan. Infrastruktur yang dibangun dengan orientasi nilai tambah domestik dan efisiensi sektor produktif berkontribusi terhadap penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), indikator penting efisiensi investasi nasional. Penurunan ICOR menjadi prasyarat struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan.
Baca Juga: Kebutuhan Infrastruktur: Pembiayaan Alternatif?
Dengan pendekatan tersebut, efektivitas belanja infrastruktur tidak lagi diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari kemampuannya memperkuat struktur ekonomi domestik, meningkatkan efisiensi investasi, serta memperluas manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penghargaan P2DN 2025 yang diraih Kementerian PU menjadi refleksi konsistensi implementasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Lebih dari sekadar capaian institusional, apresiasi ini menegaskan peran strategis Kementerian PU dalam menjadikan belanja infrastruktur sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang inklusif, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.
Penghargaan ini menegaskan komitmen Kementerian PU dalam mengarusutamakan penggunaan produk dalam negeri pada belanja infrastruktur skala besar, sekaligus menyelaraskannya dengan agenda industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Kementerian PU, Airyn Saputri Harahap mengatakan, belanja pemerintah memiliki daya ungkit strategis apabila dikombinasikan dengan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta sistem pengendalian yang efektif.
"Belanja pemerintah yang besar, ketika dikombinasikan dengan penguatan TKDN dan sistem pengendalian yang efektif, dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional," ujar Airyn dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
Baca Juga: Infrastruktur dan Pembiayaan
Sebagai kementerian teknis yang berperan sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, Kementerian PU menempatkan pembangunan infrastruktur bukan semata pada besarnya investasi fisik, melainkan pada dampaknya dalam menciptakan efisiensi investasi di sektor produktif seperti industri dan pariwisata, mendukung pengentasan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Arah kebijakan tersebut dirangkum dalam konsep Tri Asa Pembangunan Infrastruktur atau PU 608, yang menjadi paradigma baru pembangunan infrastruktur nasional agar lebih efisien, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini, infrastruktur diarahkan untuk berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Penguatan TKDN juga menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Strategi ini dijalankan melalui hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah industri dalam negeri, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Dari sisi makroekonomi, penerapan TKDN di lingkungan Kementerian PU dinilai memiliki implikasi signifikan. Infrastruktur yang dibangun dengan orientasi nilai tambah domestik dan efisiensi sektor produktif berkontribusi terhadap penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), indikator penting efisiensi investasi nasional. Penurunan ICOR menjadi prasyarat struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan.
Baca Juga: Kebutuhan Infrastruktur: Pembiayaan Alternatif?
Dengan pendekatan tersebut, efektivitas belanja infrastruktur tidak lagi diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari kemampuannya memperkuat struktur ekonomi domestik, meningkatkan efisiensi investasi, serta memperluas manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penghargaan P2DN 2025 yang diraih Kementerian PU menjadi refleksi konsistensi implementasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Lebih dari sekadar capaian institusional, apresiasi ini menegaskan peran strategis Kementerian PU dalam menjadikan belanja infrastruktur sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang inklusif, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.
(akr)
Lihat Juga :
