REI Dukung Pemerintah Pulihkan Real Estate

JAKARTA - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta kembali melakukan riset real estat. Survei ini dilakukan khususnya kepada para pengembang yang terdaftar sebagai anggota REI DKI Jakarta. Namun, lokasi proyek yang dikembangkan terbesar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Riset dan survei ini dilakukan berkala tiap tahun sebagai salah satu program kerja strategis dari REI DKI Jakarta. Survei ini bertujuan memberikan gambaran sekaligus memudahkan pelaku usaha dan konsumen dalam mengambil keputusan. (Baca: Cukup Diucapkan, Amalan Ringan Ini Pahalanya Berlimpah)

Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arivin F Iskandar, memaparkan, dari hasil riset tersebut para pelaku usaha bisa mendapatkan gambaran dan mengetahui persepsi para pengembang anggota. Hasil riset sekaligus menjadi pedoman untuk merancang strategi pengembangan produk, sesuai profil industri.

"Dari hasil riset ini akan terlihat dengan jelas perkembangannya dan untuk pemerintah maupun stakeholder terkait lain. Mereka bisa membuat kebijakan atau evaluasi tindakan untuk bisa menggerakkan roda ekonomi," ujar Arivin.

Riset tersebut menunjukkan, semua pengembang di Jabodetabek dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan mengalami penurunan penjualan. Namun, perkembangan itu sempat terlihat membaik pada akhir 2019.

"Tahun lalu sebetulnya kita pernah mengalami masa berat, tetapi kami optimistis dan itu tecermin dari hasil riset kami. Bahwa 73% menyatakan kondisi real estat sama atau bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Ada 61% menyatakan penjualan produk pada 2019 sama atau bahkan lebih baik dari 2018. Demikian juga dari sisi regulasi dan pembiayaan," papar Arivin.

Ada 86,5% responden menyatakan bahwa suku bunga kredit memberikan dampak lebih baik bagi iklim usaha, sedangkan 79,3% menyatakan pemerintah sudah cukup baik, bahkan sangat baik dalam menyediakan infrastruktur. Kendati pada awal 2020 industri real estat diguncang pandemi Covid-19, Arivin berharap ada berbagai stimulus yang diberikan pemerintah sehingga nantinya bisa dieksekusi oleh para pelaku usaha dalam mempertahankan bisnisnya. (Baca juga: Ekspor Agustus Anjlok, Industri Pengolahan Turun 4,91%)

"Jika ditanya apakah sektor ini terkena imbasnya? Ya, hampir semua subsektor real estat terdampak. Okupansi hotel pun maksimum 15-20%. Bahkan, beberapa anggota kami yang kesulitan sudah meminta rescheduling utang ke perbankan, tetapi itu semua tidak gampang dilakukan oleh para pengusaha," keluhnya.

Saat ini, banyak anggota REI DKI yang semakin susah melakukan akad kredit karena persyaratan perbankan semakin ketat. Beragam strategi untuk bertahan sudah dilakukan, seperti menekan biaya operasional, menambah gimmic pemasaran, serta pemberian subsidi bunga oleh pengembang. "Gerak cepat pemerintah sangat diperlukan. Tingkat penjualan drop, sementara biaya yang harus dikeluarkan tetap," harap Arivin.

Dia pun berharap Pemerintah DKI Jakarta tetap memberikan dukungan untuk menggairahkan bisnis real estat dengan memberikan keringanan pajak hotel dan restoran dalam menghadapi pandemi virus corona. "Kami meminta otoritas berwenang mempertimbangkan stimulus agar jangan sampai pengembang mengalami kesulitan untuk membayar kredit. Beri kami ruang gerak dulu, minimum sampai akhir tahun," katanya.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa mayoritas responden, atau 62,7%, menyebut penyebab utama penurunan penjualan akibat menciutnya daya beli masyarakat menjadi pemicu penurunan kinerja penjualan untuk semua sektor produk real estat yang dikembangkan. (Lihat videonya: Marion Jola Bikin Heboh karena Bra, Gisella Menyesal Bercerai)

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Riset dan Hubungan Luar Negeri DPD REI DKI Jakarta, Chandra Rambey, mengatakan, sebagai wadah para pengembang DPD REI DKI Jakarta akan melakukan riset untuk membantu? anggotanya dan masyarakat seperti dampak pandemi Covid-19 terhadap industri real estat ke depan.

Dari hasil survei yang dilakukan semester I 2020, beberapa indikator memperlihatkan bahwa menurut pengembang perizinan 82%, pajak dan retribusi 81%, serta kondisi makroekonomi 81%. Kemudahan pembiayaan dari perbankan atau pasar modal hingga 76,6%, harga lahan 62,3%, dan biaya konstruksi 52,8%.

REI DKI Jakarta juga melakukan survei terkait persepsi RTRW DKI Jakarta 2014-2019 menjawab tantangan pengembangan Kota Jakarta yang berbasis mass transport dan pedestrian friendly, serta kemudahan untuk mendapatkan perizinan dalam membangun real estat yang dikembangkan. "Sebanyak 29% menyatakan RTRW DKI 2014-2019 menjawab tantangan pengembangan kota, dan 45% menyatakan sangat mudah mendapatkan perizinan membangun real estat," papar Rambey. (Aprilia S Andyna)