Menhub Dorong Pelindo Bikin Anak Usaha Khusus Kelola Pelabuhan Penumpang
Kamis, 01 Januari 2026 - 08:12 WIB
loading...
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) didorong membentuk anak usaha baru yang secara khusus menangani pelayanan pelabuhan penumpang. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mendorong PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) membentuk anak usaha baru yang secara khusus menangani pelayanan pelabuhan penumpang. Langkah ini dinilai penting agar pengelolaan pelabuhan tidak hanya berorientasi pada angkutan barang, tetapi juga memberikan layanan optimal bagi penumpang.
Menurut Dudy, selama ini Pelindo memang didominasi oleh bisnis angkutan barang, sementara layanan penumpang hanya berfokus pada pengelolaan terminal. Padahal, pelabuhan penumpang membutuhkan perhatian dan standar layanan tersendiri. Ia menilai konsep pemisahan pengelolaan tersebut serupa dengan model di Angkasa Pura yang memiliki perusahaan khusus untuk menangani layanan jasa kebandarudaraan.
"Nanti saya juga akan sampaikan, kalau perlu di split. Kalau Angkasa Pura kan punya, ada perusahaannya mereka yang khusus menangani mengenai services. Kalau Pelindo secara holding kerepotan, buat perusahaan yang khusus menerangi services buat penumpang," ujar Menhub dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Baca Juga: Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris, Pelindo Hapus Jabatan Wadirut
Menhub menegaskan, pembentukan badan usaha khusus ini bertujuan agar pengelolaan pelabuhan penumpang dilakukan secara lebih profesional dan tidak hanya menjadi pelengkap dari bisnis logistik. Dengan begitu, aspek kenyamanan, keselamatan, dan kualitas layanan penumpang bisa lebih diperhatikan.
"Pelindo memang sudah saya ingatkan. Tidak usah jauh-jauh di Indonesia timur, di Priok saja, itukan dominasi angkutan barang. Saya sudah minta untuk angkutan penumpang ini dibenahi," lanjutnya.
Menhub juga meminta Pelindo tidak hanya mengelola pelabuhan-pelabuhan yang secara ekonomi menguntungkan. Ia menekankan pentingnya peran Pelindo dalam mengelola pelabuhan di wilayah yang secara finansial kurang menarik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
"Pelindo jangan cuma ambil wilayah-wilayah yang gemuk saja. Jadi mereka juga harus bisa mengurusi wilayah-wilayah yang mungkin secara ekonomis tidak terlalu bagus," lanjutnya.
Baca Juga:Menhub Angkat Bicara Soal Tragedi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo, Singgung Izin Berlayar
Ke depan, Kementerian Perhubungan akan menyampaikan secara resmi kepada Pelindo agar pengelolaan pelabuhan penumpang, termasuk di kawasan timur Indonesia, dapat ditangani oleh badan khusus yang fokus pada pelayanan publik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi laut dan pemerataan pelayanan antardaerah.
Sebelumnya, Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni (Persero) Nuraini Dessy mengungkapkan hanya 17 persen pelabuhan di Indonesia yang memiliki fasilitas pengamanan untuk menyaring penumpang sebelum masuk kapal.
Sementara itu, sekitar 83 persen pelabuhan yang dikelola BUP (Badan Usaha Pelaksana) bersifat terbuka. Sehingga banyak calon penumpang tanpa tiket masuk ke kapal. "Kita itu pelabuhan belum tertutup semuanya. Rata-rata bisa dibilang steril yang dikelola BUP itu baru 17 persen, namun yang lain masih terbuka," ujar Dessy dalam acara media briefing di Jakarta, Rabu (10/12).
Menurut Dudy, selama ini Pelindo memang didominasi oleh bisnis angkutan barang, sementara layanan penumpang hanya berfokus pada pengelolaan terminal. Padahal, pelabuhan penumpang membutuhkan perhatian dan standar layanan tersendiri. Ia menilai konsep pemisahan pengelolaan tersebut serupa dengan model di Angkasa Pura yang memiliki perusahaan khusus untuk menangani layanan jasa kebandarudaraan.
"Nanti saya juga akan sampaikan, kalau perlu di split. Kalau Angkasa Pura kan punya, ada perusahaannya mereka yang khusus menangani mengenai services. Kalau Pelindo secara holding kerepotan, buat perusahaan yang khusus menerangi services buat penumpang," ujar Menhub dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Baca Juga: Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris, Pelindo Hapus Jabatan Wadirut
Menhub menegaskan, pembentukan badan usaha khusus ini bertujuan agar pengelolaan pelabuhan penumpang dilakukan secara lebih profesional dan tidak hanya menjadi pelengkap dari bisnis logistik. Dengan begitu, aspek kenyamanan, keselamatan, dan kualitas layanan penumpang bisa lebih diperhatikan.
"Pelindo memang sudah saya ingatkan. Tidak usah jauh-jauh di Indonesia timur, di Priok saja, itukan dominasi angkutan barang. Saya sudah minta untuk angkutan penumpang ini dibenahi," lanjutnya.
Menhub juga meminta Pelindo tidak hanya mengelola pelabuhan-pelabuhan yang secara ekonomi menguntungkan. Ia menekankan pentingnya peran Pelindo dalam mengelola pelabuhan di wilayah yang secara finansial kurang menarik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
"Pelindo jangan cuma ambil wilayah-wilayah yang gemuk saja. Jadi mereka juga harus bisa mengurusi wilayah-wilayah yang mungkin secara ekonomis tidak terlalu bagus," lanjutnya.
Baca Juga:Menhub Angkat Bicara Soal Tragedi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo, Singgung Izin Berlayar
Ke depan, Kementerian Perhubungan akan menyampaikan secara resmi kepada Pelindo agar pengelolaan pelabuhan penumpang, termasuk di kawasan timur Indonesia, dapat ditangani oleh badan khusus yang fokus pada pelayanan publik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi laut dan pemerataan pelayanan antardaerah.
Sebelumnya, Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni (Persero) Nuraini Dessy mengungkapkan hanya 17 persen pelabuhan di Indonesia yang memiliki fasilitas pengamanan untuk menyaring penumpang sebelum masuk kapal.
Sementara itu, sekitar 83 persen pelabuhan yang dikelola BUP (Badan Usaha Pelaksana) bersifat terbuka. Sehingga banyak calon penumpang tanpa tiket masuk ke kapal. "Kita itu pelabuhan belum tertutup semuanya. Rata-rata bisa dibilang steril yang dikelola BUP itu baru 17 persen, namun yang lain masih terbuka," ujar Dessy dalam acara media briefing di Jakarta, Rabu (10/12).
(nng)
Lihat Juga :
