Menuju Pelayaran Lebih Aman, BKI Gelar Sosialisasi Penerimaan Kapal Baru dan Kapal Lama
Selasa, 06 Januari 2026 - 17:12 WIB
loading...
BKI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi PKBB & PKBL bertema Sinergi Maritim dalam Penguatan Klasifikasi Kapal Nasional Berkeselamatan dan Berdaya Saing Global. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Memperkuat pemahaman publik dan meningkatkan koordinasi regulator, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder dalam proses Penerimaan Kapal Bangunan Baru (PKBB) dan Penerimaan Kapal Bangunan Lama (PKBL), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi PKBB & PKBL bertema “Sinergi Maritim dalam Penguatan Klasifikasi Kapal Nasional Berkeselamatan dan Berdaya Saing Global.”
Kegiatan yang berlangsung di Kelapa Gading, Jakarta ini diinisiasi oleh BKI sebagai upaya meningkatkan pemahaman bersama mengenai standar keselamatan dan ketentuan klasifikasi yang wajib dipenuhi oleh pelaku industri perkapalan.
Baca Juga: Lewat Safety Workshop Kapal Penyeberangan, BKI Tingkatkan Keselamatan Pelayaran
Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi di Indonesia memenuhi standar keamanan yang selaras dengan regulasi nasional dan internasional. Dalam konteks mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga keamanan pelayaran , peningkatan kualitas proses klasifikasi menjadi kepentingan publik yang tidak dapat ditawar.
Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana; Kepala Cabang Utama Klas Tanjung Priok, Muhammad Idi; Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, M.M.; Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Marunda, Agus Harijanto, ST, M.Mar.E, M.Si.; serta Ketua PAW DPC INSA, Ir. H. Andi S. Patonangi.
Dalam pembukaan kegiatan, BKI menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga klasifikasi agar proses PKBB dan PKBL dapat berjalan secara lebih terstruktur, transparan, dan sesuai standar keselamatan yang berlaku.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, BKI menegaskan kembali komitmen lembaga dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Hal ini bertujuan memastikan bahwa standar keselamatan kapal tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait.
Arief menyampaikan bahwa, “Sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar proses klasifikasi berjalan lebih cepat, transparan, dan sesuai regulasi keselamatan.”
Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada prosedur teknis, tetapi juga pada upaya meningkatkan pemahaman pelaku industri mengenai dasar-dasar keselamatan kapal. Dengan meningkatnya kewajiban pemilik kapal dan galangan dalam memenuhi standar keselamatan, kegiatan semacam ini menjadi sarana penting untuk menyampaikan pembaruan regulasi secara lebih komprehensif.
BKI menekankan bahwa pemahaman yang benar atas kewajiban keselamatan merupakan faktor krusial bagi industri galangan dan operator kapal. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberi kejelasan serta mendorong penerapan standar yang selaras dengan praktik internasional.
Diterangkan Arief bahwa, “Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh pemilik kapal, galangan, dan pihak terkait memahami standar keselamatan nasional dan internasional.”
Baca Juga: Kemenhub Perpanjang Kewenangan Sertifikasi Kapal BKI
Dengan hadirnya berbagai narasumber dari unit terkait -mulai dari bidang penerimaan klas kapal, persetujuan rancang bangun, sertifikasi material, hingga pemanfaatan Maritime Cloud Platform- kegiatan ini memberikan ruang diskusi yang komprehensif bagi seluruh peserta.
Keterlibatan aktif peserta menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Melalui dialog terbuka, BKI mendorong munculnya pertukaran informasi dan masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas kapal nasional dan memperkuat daya saing industri perkapalan Indonesia.
Arief menutup pernyataannya dengan ajakan, “Kami mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan memberikan masukan demi mewujudkan kapal nasional yang berkeselamatan, berkualitas, dan mampu bersaing secara global.”
Melalui sosialisasi PKBB dan PKBL ini, BKI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat standar keselamatan kapal nasional. Peningkatan pemahaman pelaku industri diharapkan dapat menciptakan ekosistem maritim yang lebih aman, terpercaya, dan mampu mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Kegiatan yang berlangsung di Kelapa Gading, Jakarta ini diinisiasi oleh BKI sebagai upaya meningkatkan pemahaman bersama mengenai standar keselamatan dan ketentuan klasifikasi yang wajib dipenuhi oleh pelaku industri perkapalan.
Baca Juga: Lewat Safety Workshop Kapal Penyeberangan, BKI Tingkatkan Keselamatan Pelayaran
Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi di Indonesia memenuhi standar keamanan yang selaras dengan regulasi nasional dan internasional. Dalam konteks mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga keamanan pelayaran , peningkatan kualitas proses klasifikasi menjadi kepentingan publik yang tidak dapat ditawar.
Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana; Kepala Cabang Utama Klas Tanjung Priok, Muhammad Idi; Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, M.M.; Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Marunda, Agus Harijanto, ST, M.Mar.E, M.Si.; serta Ketua PAW DPC INSA, Ir. H. Andi S. Patonangi.
Dalam pembukaan kegiatan, BKI menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga klasifikasi agar proses PKBB dan PKBL dapat berjalan secara lebih terstruktur, transparan, dan sesuai standar keselamatan yang berlaku.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, BKI menegaskan kembali komitmen lembaga dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Hal ini bertujuan memastikan bahwa standar keselamatan kapal tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait.
Arief menyampaikan bahwa, “Sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar proses klasifikasi berjalan lebih cepat, transparan, dan sesuai regulasi keselamatan.”
Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada prosedur teknis, tetapi juga pada upaya meningkatkan pemahaman pelaku industri mengenai dasar-dasar keselamatan kapal. Dengan meningkatnya kewajiban pemilik kapal dan galangan dalam memenuhi standar keselamatan, kegiatan semacam ini menjadi sarana penting untuk menyampaikan pembaruan regulasi secara lebih komprehensif.
BKI menekankan bahwa pemahaman yang benar atas kewajiban keselamatan merupakan faktor krusial bagi industri galangan dan operator kapal. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberi kejelasan serta mendorong penerapan standar yang selaras dengan praktik internasional.
Diterangkan Arief bahwa, “Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh pemilik kapal, galangan, dan pihak terkait memahami standar keselamatan nasional dan internasional.”
Baca Juga: Kemenhub Perpanjang Kewenangan Sertifikasi Kapal BKI
Dengan hadirnya berbagai narasumber dari unit terkait -mulai dari bidang penerimaan klas kapal, persetujuan rancang bangun, sertifikasi material, hingga pemanfaatan Maritime Cloud Platform- kegiatan ini memberikan ruang diskusi yang komprehensif bagi seluruh peserta.
Keterlibatan aktif peserta menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Melalui dialog terbuka, BKI mendorong munculnya pertukaran informasi dan masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas kapal nasional dan memperkuat daya saing industri perkapalan Indonesia.
Arief menutup pernyataannya dengan ajakan, “Kami mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan memberikan masukan demi mewujudkan kapal nasional yang berkeselamatan, berkualitas, dan mampu bersaing secara global.”
Melalui sosialisasi PKBB dan PKBL ini, BKI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat standar keselamatan kapal nasional. Peningkatan pemahaman pelaku industri diharapkan dapat menciptakan ekosistem maritim yang lebih aman, terpercaya, dan mampu mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional.
(akr)
Lihat Juga :
