Disinformasi Ekonomi 2026 Diprediksi Makin Terstruktur dan Instrumental
Selasa, 06 Januari 2026 - 17:24 WIB
loading...
Badan riset Evident Institute menggelar konferensi pers Kaleidoskop Kebohongan Publik 2025 dan Tantangan 2026 pada Selasa (6/1/2026). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Badan riset Evident Institute memperingatkan bahwa praktik Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) di 2026 berpotensi digunakan secara sistematis untuk menghambat eksekusi kebijakan dan program strategis negara, khususnya pada momen-momen fiskal yang krusial. Ancaman ini dinilai telah bergeser dari kebisingan yang terfragmentasi menjadi perang narasi yang lebih terstruktur.
"Dalam konteks ini, Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) tidak lagi dapat diperlakukan sebagai isu komunikasi semata, melainkan sebagai risiko struktural terhadap stabilitas ekspektasi publik dan kepercayaan ekonomi," ujar Direktur Ekonomi Evident Institute Rijadh Djatu Winardi dalam konferensi pers Kaleidoskop Kebohongan Publik 2025 dan Tantangan 2026 pada Selasa (6/1/2026).
Baca Juga: Indonesia Monitor Dampak AS Serang Venezuela dan Penangkapan Maduro
Evident Institute menyatakan DFK kini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu komunikasi saja melainkan sebagai risiko struktural terhadap stabilitas ekonomi. Risiko ini mengancam stabilitas ekspektasi publik dan erosi kepercayaan, yang menjadi fondasi penting dalam tata kelola ekonomi.
Berdasarkan telaah data terbuka DFK sepanjang 2025 yang disandingkan dengan variabel ekonomi, Evident Institute menemukan pola yang mengkhawatirkan. Lonjakan DFK pada periode fiskal dan politik sensitif terbukti menciptakan kondisi kerentanan sistemik, meningkatkan biaya koordinasi kebijakan, dan memperlemah efektivitas komunikasi pemerintah.
"Jadi dalam hal ini DFK berfungsi sebagai pengejut (shock) non-ekonomi terhadap ekspektasi publik. Temuan kami mendapati lonjakan DFK pada periode fiskal kritis terindikasi memperlemah efektivitas komunikasi kebijakan," jelas Rijadh.
Salah satu contoh nyata terjadi pada periode Juli-September 2025, di mana gejolak sosial dipicu isu tunjangan anggota dewan dan kenaikan pajak. Analisis empiris menunjukkan, lonjakan DFK secara temporal bersamaan dengan melemahnya indikator persepsi dan kepercayaan publik. Platform seperti Facebook dan TikTok disebut memiliki pengaruh paling besar dalam membentuk persepsi selama periode sensitif tersebut.
Untuk itu, kebutuhan utama pada 2026 bukan lagi sekadar respons, melainkan kapasitas mitigasi yang presisi. Sistem pemantauan DFK harus berfungsi sebagai early warning system yang mampu mendeteksi friksi informasi sebelum memicu kepanikan kolektif. Akurasi dan ketepatan waktu menjadi kunci.
Di sisi strategi, Direktur Hukum Evident Institute, Abdul Luky Shofiul Azmi, menekankan perlunya pendekatan yang dapat dipertahankan secara institusional. “Pemerintah perlu menggeser pola respons dari bantahan reaktif menuju counter-narrative berbasis data yang konsisten, cepat, dan mudah diakses. Tujuannya menutup ruang friksi informasi sebelum narasi hoaks dinormalisasi,” papar Luky.
Baca Juga: Fokus Kembali Asta Cita 2026
Strategi distribusi informasi yang benar juga harus fokus pada platform terbuka yang dominan seperti Facebook, TikTok, dan X. Sementara untuk platform tertutup seperti WhatsApp, diperlukan pendekatan yang berbeda. Penegakan hukum pun harus netral dan prosedural, diarahkan pada pelanggaran yang terukur seperti penipuan atau pemalsuan identitas.
Di tingkat yang lebih mendasar, Rinatania Anggraeni Fajriani, Eksekutif Direktur Evident Institute, menekankan pentingnya literasi ekspektasi ekonomi sebagai bagian integral dari literasi kebijakan. Hal ini untuk menjembatani kesenjangan pemahaman publik terhadap istilah teknis ekonomi, sehingga ruang untuk narasi manipulatif dapat ditekan.
Dengan demikian, keberhasilan tata kelola ekonomi 2026 tidak lagi hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga stabilitas ekspektasi publik dan memperkuat kedaulatan di ruang informasi digital. Tanpa upaya sistematis ini, ruang bagi kepanikan dan narasi manipulatif akan terus terbuka lebar.
"Dalam konteks ini, Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) tidak lagi dapat diperlakukan sebagai isu komunikasi semata, melainkan sebagai risiko struktural terhadap stabilitas ekspektasi publik dan kepercayaan ekonomi," ujar Direktur Ekonomi Evident Institute Rijadh Djatu Winardi dalam konferensi pers Kaleidoskop Kebohongan Publik 2025 dan Tantangan 2026 pada Selasa (6/1/2026).
Baca Juga: Indonesia Monitor Dampak AS Serang Venezuela dan Penangkapan Maduro
Evident Institute menyatakan DFK kini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu komunikasi saja melainkan sebagai risiko struktural terhadap stabilitas ekonomi. Risiko ini mengancam stabilitas ekspektasi publik dan erosi kepercayaan, yang menjadi fondasi penting dalam tata kelola ekonomi.
Berdasarkan telaah data terbuka DFK sepanjang 2025 yang disandingkan dengan variabel ekonomi, Evident Institute menemukan pola yang mengkhawatirkan. Lonjakan DFK pada periode fiskal dan politik sensitif terbukti menciptakan kondisi kerentanan sistemik, meningkatkan biaya koordinasi kebijakan, dan memperlemah efektivitas komunikasi pemerintah.
"Jadi dalam hal ini DFK berfungsi sebagai pengejut (shock) non-ekonomi terhadap ekspektasi publik. Temuan kami mendapati lonjakan DFK pada periode fiskal kritis terindikasi memperlemah efektivitas komunikasi kebijakan," jelas Rijadh.
Salah satu contoh nyata terjadi pada periode Juli-September 2025, di mana gejolak sosial dipicu isu tunjangan anggota dewan dan kenaikan pajak. Analisis empiris menunjukkan, lonjakan DFK secara temporal bersamaan dengan melemahnya indikator persepsi dan kepercayaan publik. Platform seperti Facebook dan TikTok disebut memiliki pengaruh paling besar dalam membentuk persepsi selama periode sensitif tersebut.
Untuk itu, kebutuhan utama pada 2026 bukan lagi sekadar respons, melainkan kapasitas mitigasi yang presisi. Sistem pemantauan DFK harus berfungsi sebagai early warning system yang mampu mendeteksi friksi informasi sebelum memicu kepanikan kolektif. Akurasi dan ketepatan waktu menjadi kunci.
Di sisi strategi, Direktur Hukum Evident Institute, Abdul Luky Shofiul Azmi, menekankan perlunya pendekatan yang dapat dipertahankan secara institusional. “Pemerintah perlu menggeser pola respons dari bantahan reaktif menuju counter-narrative berbasis data yang konsisten, cepat, dan mudah diakses. Tujuannya menutup ruang friksi informasi sebelum narasi hoaks dinormalisasi,” papar Luky.
Baca Juga: Fokus Kembali Asta Cita 2026
Strategi distribusi informasi yang benar juga harus fokus pada platform terbuka yang dominan seperti Facebook, TikTok, dan X. Sementara untuk platform tertutup seperti WhatsApp, diperlukan pendekatan yang berbeda. Penegakan hukum pun harus netral dan prosedural, diarahkan pada pelanggaran yang terukur seperti penipuan atau pemalsuan identitas.
Di tingkat yang lebih mendasar, Rinatania Anggraeni Fajriani, Eksekutif Direktur Evident Institute, menekankan pentingnya literasi ekspektasi ekonomi sebagai bagian integral dari literasi kebijakan. Hal ini untuk menjembatani kesenjangan pemahaman publik terhadap istilah teknis ekonomi, sehingga ruang untuk narasi manipulatif dapat ditekan.
Dengan demikian, keberhasilan tata kelola ekonomi 2026 tidak lagi hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga stabilitas ekspektasi publik dan memperkuat kedaulatan di ruang informasi digital. Tanpa upaya sistematis ini, ruang bagi kepanikan dan narasi manipulatif akan terus terbuka lebar.
(nng)
Lihat Juga :
