Purbaya Pastikan TKD Aceh Tak Dipangkas usai Ditelepon Prabowo
Sabtu, 10 Januari 2026 - 19:35 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/Instagram/@menkeuri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh tidak akan dilakukan pemangkasan untuk tahun ini. Hal ini dibeberkan Purbaya usia mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Usia rapat koordinasi antara Satgas Pemerintah dan Satgas DPR RI, Purbaya mengungkapkan percakapan via teleponnya bersama Presiden Prabowo. Percakapan itu berlangsung saat rapat, ketika Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Prabowo.
"Sebenarnya tindak lanjut janji saya waktu meeting sebelumnya, satu meeting sebelumnya. Cuma karena belum sempat berdiskusi (dengan presiden) itu, barusan ditanya lagi (oleh Wagub Aceh) jadi saya minta Pak Ketua (Dasco) untuk menyampaikan ke Pak Presiden, dia (Dasco) kan punya hotline," kata Purbaya dalam jumpa persnya, Sabtu (10/1/2026).
Baca Juga: Purbaya Balas Tito: Saya Ngambek kalau Uangnya Disediakan Pakai Utang, Enggak Dipakai
Saat berbicara dengan Presiden, Purbaya menyampaikan permintaan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, agar anggaran TKD tidak dilakukan pemangkasan. Ia juga menuturkan, kebijakan pemangkasan TKD tersebut sejatinya berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.
Dari penyampaian tersebut, presiden sepakat kalau anggaran TKD untuk provinsi Aceh tidak dilakukan pemotongan. Purbaya menambahkan, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemulihan pascabencana yang melanda Aceh.
"Ya saya bilang tadi ada transfer ke daerah yang dipotong untuk daerah, bukan Aceh aja (yang dipotong) semua daerah (juga dipotong). Kalau kita kurangin kan bagus Pak (presiden). Aceh bisa ada dana tambah untuk menjalankan program pembangunannya gitu. Beliau (Prabowo) bilang saya setuju," kata Purbaya.
Baca Juga: UU APBN 2026 Tambah Wewenang Menkeu, Purbaya Pegang Peran Strategis Baru
Meski belum ada keputusan secara tegas terkait dua daerah lain yakni Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar), Purbaya menyebut bahwa soal TKD ini akan mengedepankan prinsip perlakukan yang sama atau equal treatment. Dia menyebut keputusan itu akan diumumkan presiden ketika mengunjungi Sumut dan Sumbar.
"Dan pertanyaannya adalah gini,
bagaimana untuk dua daerah yang lain? Saya bilang kira-kira harusnya equal treatment sama, tapi akan kita umumkan nanti, saya udah umumkan kalau gitu ya, nanti beliau yang umumkan pada waktu ke Sumatera Barat dan ke Sumatera Utara, mungkin begitu. Jadi mereka aman," sambungnya.
Usia rapat koordinasi antara Satgas Pemerintah dan Satgas DPR RI, Purbaya mengungkapkan percakapan via teleponnya bersama Presiden Prabowo. Percakapan itu berlangsung saat rapat, ketika Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Prabowo.
"Sebenarnya tindak lanjut janji saya waktu meeting sebelumnya, satu meeting sebelumnya. Cuma karena belum sempat berdiskusi (dengan presiden) itu, barusan ditanya lagi (oleh Wagub Aceh) jadi saya minta Pak Ketua (Dasco) untuk menyampaikan ke Pak Presiden, dia (Dasco) kan punya hotline," kata Purbaya dalam jumpa persnya, Sabtu (10/1/2026).
Baca Juga: Purbaya Balas Tito: Saya Ngambek kalau Uangnya Disediakan Pakai Utang, Enggak Dipakai
Saat berbicara dengan Presiden, Purbaya menyampaikan permintaan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, agar anggaran TKD tidak dilakukan pemangkasan. Ia juga menuturkan, kebijakan pemangkasan TKD tersebut sejatinya berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.
Dari penyampaian tersebut, presiden sepakat kalau anggaran TKD untuk provinsi Aceh tidak dilakukan pemotongan. Purbaya menambahkan, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemulihan pascabencana yang melanda Aceh.
"Ya saya bilang tadi ada transfer ke daerah yang dipotong untuk daerah, bukan Aceh aja (yang dipotong) semua daerah (juga dipotong). Kalau kita kurangin kan bagus Pak (presiden). Aceh bisa ada dana tambah untuk menjalankan program pembangunannya gitu. Beliau (Prabowo) bilang saya setuju," kata Purbaya.
Baca Juga: UU APBN 2026 Tambah Wewenang Menkeu, Purbaya Pegang Peran Strategis Baru
Meski belum ada keputusan secara tegas terkait dua daerah lain yakni Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar), Purbaya menyebut bahwa soal TKD ini akan mengedepankan prinsip perlakukan yang sama atau equal treatment. Dia menyebut keputusan itu akan diumumkan presiden ketika mengunjungi Sumut dan Sumbar.
"Dan pertanyaannya adalah gini,
bagaimana untuk dua daerah yang lain? Saya bilang kira-kira harusnya equal treatment sama, tapi akan kita umumkan nanti, saya udah umumkan kalau gitu ya, nanti beliau yang umumkan pada waktu ke Sumatera Barat dan ke Sumatera Utara, mungkin begitu. Jadi mereka aman," sambungnya.
(nng)
Lihat Juga :
