Insentif Dicabut, Pasar Kendaraan Listrik Terancam Mati Suri
Kamis, 15 Januari 2026 - 22:34 WIB
loading...
Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan baru untuk menjaga pertumbuhan industri kendaraan listrik. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia berpotensi mengalami stagnasi jika pemerintah tidak segera menghadirkan skema insentif baru pasca-berakhirnya berbagai stimulus fiskal pada akhir 2025. Skema insentif baru berfungsi untuk menjaga momentum pertumbuhan EV di Tanah Air.
“Tanpa kepastian insentif, target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui percepatan adopsi kendaraan rendah emisi dikhawatirkan kehilangan daya dorong,” kata pengamat otomotif, Bebin Djuana dikutip Kamis (15/1/2026).
Baca Juga: Mengulik Ujian Berat Industri Kendaraan Listrik di Awal Tahun 2026
Menurut Bebin, saat ini terjadi kekosongan regulasi setelah berakhirnya pembebasan bea masuk mobil listrik impor utuh (completely built up/CBU), serta dihentikannya skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%.
Ia berpandangan, intervensi pajak yang diterapkan pemerintah pada tahun lalu terbukti efektif meruntuhkan keraguan konsumen. Sebelumnya, pasar cenderung menahan diri karena tingginya harga baterai yang menyumbang hingga 40% dari total harga kendaraan, ditambah kekhawatiran terkait usia pakai komponen itu.
“Ketika pemerintah memberikan insentif pajak, kondisinya berubah drastis. Harga yang lebih terjangkau, ditambah fitur dan desain yang kekinian, membuat penjualan EV meningkat signifikan,” ujar Bebin.
Nah tren positif itu kini terancam karena harga kendaraan listrik akan melonjak seiring hilangnya dukungan fiskal. Alhasil bisa membuat pasar kembali lesu. Baca Juga: Insentif Kendaraan Listrik Bisa Tekan Impor BBM
“Dalam situasi ketidakpastian seperti ini, konsumen cenderung menunda pembelian sambil menunggu apakah EV masih menarik secara harga dan manfaat,” tegasnya.
Urgensi dukungan terhadap kendaraan rendah emisi semakin penting mengingat sektor transportasi masih menjadi penyumbang utama emisi karbon. Diperparah lagi oleh kualitas BBM nasional yang tertinggal dibanding negara-negara tetangga.
“Jika pemerintah serius mengejar target NZE, perlu ada kebijakan baru sebagai pengganti insentif sebelumnya. Termasuk membuka ruang lebih besar bagi kendaraan hybrid yang terbukti mampu menghemat BBM sekaligus menekan emisi secara nyata,” pungkasnya.
“Tanpa kepastian insentif, target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui percepatan adopsi kendaraan rendah emisi dikhawatirkan kehilangan daya dorong,” kata pengamat otomotif, Bebin Djuana dikutip Kamis (15/1/2026).
Baca Juga: Mengulik Ujian Berat Industri Kendaraan Listrik di Awal Tahun 2026
Menurut Bebin, saat ini terjadi kekosongan regulasi setelah berakhirnya pembebasan bea masuk mobil listrik impor utuh (completely built up/CBU), serta dihentikannya skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%.
Ia berpandangan, intervensi pajak yang diterapkan pemerintah pada tahun lalu terbukti efektif meruntuhkan keraguan konsumen. Sebelumnya, pasar cenderung menahan diri karena tingginya harga baterai yang menyumbang hingga 40% dari total harga kendaraan, ditambah kekhawatiran terkait usia pakai komponen itu.
“Ketika pemerintah memberikan insentif pajak, kondisinya berubah drastis. Harga yang lebih terjangkau, ditambah fitur dan desain yang kekinian, membuat penjualan EV meningkat signifikan,” ujar Bebin.
Nah tren positif itu kini terancam karena harga kendaraan listrik akan melonjak seiring hilangnya dukungan fiskal. Alhasil bisa membuat pasar kembali lesu. Baca Juga: Insentif Kendaraan Listrik Bisa Tekan Impor BBM
“Dalam situasi ketidakpastian seperti ini, konsumen cenderung menunda pembelian sambil menunggu apakah EV masih menarik secara harga dan manfaat,” tegasnya.
Urgensi dukungan terhadap kendaraan rendah emisi semakin penting mengingat sektor transportasi masih menjadi penyumbang utama emisi karbon. Diperparah lagi oleh kualitas BBM nasional yang tertinggal dibanding negara-negara tetangga.
“Jika pemerintah serius mengejar target NZE, perlu ada kebijakan baru sebagai pengganti insentif sebelumnya. Termasuk membuka ruang lebih besar bagi kendaraan hybrid yang terbukti mampu menghemat BBM sekaligus menekan emisi secara nyata,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
