Luhut Jengkel Dituding Punya Saham Toba Pulp Lestari: Kampungan Itu
Sabtu, 17 Januari 2026 - 09:49 WIB
loading...
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menepis tuduhan yang berseliweran terkait dengan kepemilikan saham di PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menepis tuduhan yang berseliweran terkait dengan kepemilikan saham di PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) . Dalam postingan di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Ia menegaskan telah lama menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari.
"Saya tidak pernah punya saham , kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtra, yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi. satu-satunya yang punya IUP, yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, IUP batu bara di Kutai Kartanegara, ya itu, itulah sampai hari ini milik saya," tegas Luhut dalam video yang diunggah di @luhut.pandjaitan, Senin (12/1).
Ditegaskan juga bahwa kepemilikan saham Luhut hanya di perusahaan tambang batu bara, yakni PT Toba Sejahtra/ PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dan PT Kutai Energi. Sementara itu Luhut menantang pihak-pihak yang menuduhnya memiliki saham di Toba Pulp Lestari untuk membeberkan buktinya.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Menhut Audit PT Toba Pulp atas Dugaan Penyebab Banjir Sumut
"Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin, saya maaf agak jengkel ini, karena menurut saya sudah menyangkut dignity, menyangkut harga diri," tegasnya.
Luhut juga mengaku telah menolak keberadaan Toba Pulp Lestari (yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon) sejak lebih dari 20 tahun lalu, setelah menyaksikan langsung keluhan masyarakat soal kerusakan lingkungan saat menjabat Menperindag pada era Presiden Gus Dur sekitar 2001.
"Nah waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja, kita tutup aja. Waktu itu banyaklah rame, ekonomi juga enggak baik. Sehingga waktu itu sempat, kalau saya enggak keliru, itu ditutup sementara. Tapi berjalannya waktu, itu dibuka lagi karena lobinya itu luar biasa," ungkapnya.
Baca Juga: Menhut Segel 4 Lokasi Penyebab Banjir di Sumatera Utara
Kala itu, masyarakat telah berdemo menolak kerusakan lingkungan lebih lanjut akibat operasional perusahaan yang membuat Danau Toba makin keruh, berbau, dan merusak kawasan hutan.
Ditambah Luhut juga mengaku sudah menyampaikan kepada Presiden @prabowo bahwa lahan tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Ditekankan olehnya bahwa ke depan akan mengubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan.
Pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem akan menjadi upaya untuk memulihkan masa depan masyarakat Tapanuli secara lebih bermartabat. Menanggapi berbagai tuduhan yang bergulir, Luhut ingin menegaskan satu hal bahwa dalam negara yang sehat demokrasinya, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi belaka.
"Pakai data baru ngomong, jangan asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh. Menurut saya kampungan itu," bebernya.
"Saya tidak pernah punya saham , kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtra, yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi. satu-satunya yang punya IUP, yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, IUP batu bara di Kutai Kartanegara, ya itu, itulah sampai hari ini milik saya," tegas Luhut dalam video yang diunggah di @luhut.pandjaitan, Senin (12/1).
Ditegaskan juga bahwa kepemilikan saham Luhut hanya di perusahaan tambang batu bara, yakni PT Toba Sejahtra/ PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dan PT Kutai Energi. Sementara itu Luhut menantang pihak-pihak yang menuduhnya memiliki saham di Toba Pulp Lestari untuk membeberkan buktinya.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Menhut Audit PT Toba Pulp atas Dugaan Penyebab Banjir Sumut
"Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin, saya maaf agak jengkel ini, karena menurut saya sudah menyangkut dignity, menyangkut harga diri," tegasnya.
Luhut juga mengaku telah menolak keberadaan Toba Pulp Lestari (yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon) sejak lebih dari 20 tahun lalu, setelah menyaksikan langsung keluhan masyarakat soal kerusakan lingkungan saat menjabat Menperindag pada era Presiden Gus Dur sekitar 2001.
"Nah waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja, kita tutup aja. Waktu itu banyaklah rame, ekonomi juga enggak baik. Sehingga waktu itu sempat, kalau saya enggak keliru, itu ditutup sementara. Tapi berjalannya waktu, itu dibuka lagi karena lobinya itu luar biasa," ungkapnya.
Baca Juga: Menhut Segel 4 Lokasi Penyebab Banjir di Sumatera Utara
Kala itu, masyarakat telah berdemo menolak kerusakan lingkungan lebih lanjut akibat operasional perusahaan yang membuat Danau Toba makin keruh, berbau, dan merusak kawasan hutan.
Ditambah Luhut juga mengaku sudah menyampaikan kepada Presiden @prabowo bahwa lahan tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Ditekankan olehnya bahwa ke depan akan mengubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan.
Pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem akan menjadi upaya untuk memulihkan masa depan masyarakat Tapanuli secara lebih bermartabat. Menanggapi berbagai tuduhan yang bergulir, Luhut ingin menegaskan satu hal bahwa dalam negara yang sehat demokrasinya, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi belaka.
"Pakai data baru ngomong, jangan asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh. Menurut saya kampungan itu," bebernya.
(akr)
Lihat Juga :
