OJK Sebut Pengaturan Free Float 15% Bakal Tekan Aksi Saham Gorengan

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Mahendra Siregar menilai presentasi porsi kepemilikan saham masyarakat atau free float menjadi 15% akan menekan aksi saham- saham gorengan yang sebelumnya menjadi perhatian Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menjelaskan, dengan meningkatnya porsi kepemilikan saham publik ini akan menambah likuiditas di pasar saham .

Bandingkan dengan kondisi sebelumnya dengan aturan free float 5%, yang membuat beberapa pihak lebih mudah untuk mendominasi transaksi di pasar. Baca Juga: Pakar Desak Benahi Struktur Free Float Saham Indonesia

"Keinginan untuk memperbesar jumlah minimum saham free float itu akan menambah likuiditas di pasar. Sehingga satu atau dua pihak, semata-mata masuk untuk membeli dan menjual saham dan bisa mempengaruhi karena likuiditas kecil itu bisa diminimalisir. Itu mungkin istilah yang dimaksudkan Menteri Keuangan," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (29/1/2026).



Mahendra mengatakan, pelonggaran batas free float menjadi 15% ini juga menjadi salah satu rekomendasi dari lembaga penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International). Sehingga bursa saham di Indonesia mengikuti ketentuan yang berlaku di bursa saham dunia.

"Memang kalau kembali ke diskusi mengenai MSCI, hal ini sebelumnya diserahkan ke masing-masing bursa, tapi terkait penjelasan MSCI terakhir, ia ingin memastikan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan standar internasional," tambahnya.