Moody's Sorot Danantara hingga Pangkas Kredit Indonesia jadi Negatif, Ini Kata Pemerintah
Kamis, 05 Februari 2026 - 21:16 WIB
loading...
Pemandangan dari drone menunjukkan kemacetan lalu lintas pada jam sibuk sore hari di kawasan bisnis Jakarta, Indonesia, pada 3 Februari 2026. FOTO/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings menurunkan outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, namun mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia pada level Baa2 untuk mata uang lokal maupun asing. Perubahan outlook ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan, meski ketahanan ekonomi Indonesia dinilai masih solid.
"Pemerintah mengapresiasi asesmen Moody's yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi Baa2, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif," tulis keterangan resmi Kementerian Keuangan, Kamis (5/2/2026).
Moody’s dalam pernyataannya pada 5 Februari 2026 menyebut penurunan outlook didorong oleh menurunnya prediktabilitas kebijakan yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan. Jika tren tersebut berlanjut, kredibilitas kebijakan yang selama ini menopang stabilitas makroekonomi, fiskal, dan sistem keuangan Indonesia dinilai dapat tergerus.
Meski demikian, afirmasi peringkat Baa2 mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang masih kuat. Moody’s menilai kekayaan sumber daya alam, struktur demografi yang mendukung, serta kebijakan fiskal dan moneter yang relatif pruden tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan stabilitas makroekonomi.
Lembaga pemeringkat tersebut juga menyoroti pembentukan sovereign wealth fund baru, Danantara, yang dinilai menimbulkan ketidakpastian terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi. Dengan kewenangan atas aset BUMN lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar 60 persen PDB nominal 2025, Danantara dinilai berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi bagi negara jika tidak diimbangi koordinasi dan tata kelola yang kuat.
Baca Juga: Data BPS, Ekonomi Indonesia Sepanjang 2025 Tumbuh 5,11%
Pemerintah menyatakan Moody’s telah berdiskusi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BP BUMN, Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Afirmasi peringkat tersebut merupakan tahapan akhir asesmen Moody’s setelah kunjungan ke Jakarta pada 27–29 Januari 2026.
Menurut pemerintah, Moody’s juga menilai ketahanan ekonomi Indonesia tetap menjadi pilar utama profil kredit negara. Beban utang pemerintah dinilai terkendali, inflasi terjaga dalam sasaran, serta kapabilitas institusional dalam mengelola tekanan eksternal, termasuk stabilisasi nilai tukar, diakui sebagai kekuatan utama.
Baca Juga: Purbaya: Ekonomi Indonesia Solid, Lebih Unggul dari Banyak Negara
Pemerintah menegaskan akan terus menjaga prediktabilitas kebijakan, memperkuat koordinasi antarotoritas, serta memperluas basis penerimaan negara untuk mendukung belanja prioritas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagai upaya transformasi ekonomi, sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta optimalisasi peran investasi melalui Danantara, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
"Pemerintah mengapresiasi asesmen Moody's yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi Baa2, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif," tulis keterangan resmi Kementerian Keuangan, Kamis (5/2/2026).
Moody’s dalam pernyataannya pada 5 Februari 2026 menyebut penurunan outlook didorong oleh menurunnya prediktabilitas kebijakan yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan. Jika tren tersebut berlanjut, kredibilitas kebijakan yang selama ini menopang stabilitas makroekonomi, fiskal, dan sistem keuangan Indonesia dinilai dapat tergerus.
Meski demikian, afirmasi peringkat Baa2 mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang masih kuat. Moody’s menilai kekayaan sumber daya alam, struktur demografi yang mendukung, serta kebijakan fiskal dan moneter yang relatif pruden tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan stabilitas makroekonomi.
Lembaga pemeringkat tersebut juga menyoroti pembentukan sovereign wealth fund baru, Danantara, yang dinilai menimbulkan ketidakpastian terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi. Dengan kewenangan atas aset BUMN lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar 60 persen PDB nominal 2025, Danantara dinilai berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi bagi negara jika tidak diimbangi koordinasi dan tata kelola yang kuat.
Baca Juga: Data BPS, Ekonomi Indonesia Sepanjang 2025 Tumbuh 5,11%
Pemerintah menyatakan Moody’s telah berdiskusi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BP BUMN, Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Afirmasi peringkat tersebut merupakan tahapan akhir asesmen Moody’s setelah kunjungan ke Jakarta pada 27–29 Januari 2026.
Menurut pemerintah, Moody’s juga menilai ketahanan ekonomi Indonesia tetap menjadi pilar utama profil kredit negara. Beban utang pemerintah dinilai terkendali, inflasi terjaga dalam sasaran, serta kapabilitas institusional dalam mengelola tekanan eksternal, termasuk stabilisasi nilai tukar, diakui sebagai kekuatan utama.
Baca Juga: Purbaya: Ekonomi Indonesia Solid, Lebih Unggul dari Banyak Negara
Pemerintah menegaskan akan terus menjaga prediktabilitas kebijakan, memperkuat koordinasi antarotoritas, serta memperluas basis penerimaan negara untuk mendukung belanja prioritas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagai upaya transformasi ekonomi, sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta optimalisasi peran investasi melalui Danantara, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
(nng)
Lihat Juga :
