Reaktivasi Otomatis 11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan, Purbaya Siapkan Rp15 Miliar
Senin, 09 Februari 2026 - 16:12 WIB
loading...
Menkeu Purbaya memastikan, bahwa kendala anggaran tidak akan menghalangi proses reaktivasi otomatis 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, bahwa kendala anggaran tidak akan menghalangi proses reaktivasi otomatis 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan. Menkeu menyatakan siap mencairkan dana sebesar Rp15 miliar yang diminta Menteri Kesehatan untuk mendukung masa transisi selama tiga bulan ke depan.
Sebelumnya Pemerintah memutuskan 11 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) atau PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan dalam putaran terakhir tetap mendapatkan pelayanan gratis selama tiga bulan ke depan.
Baca Juga: Penonaktifan 7,3 Juta Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan, DPR: Negara Jangan Gegabah
Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada rapat konsultasi pengelola data jaminan sosial, Senin 9 Februari 2026. Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut sudah tersedia dalam pos anggaran kesehatan dan hanya tinggal menunggu koordinasi teknis dengan pihak BPJS Kesehatan.
"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).
Sebelumnya Pemerintah memutuskan 11 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) atau PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan dalam putaran terakhir tetap mendapatkan pelayanan gratis selama tiga bulan ke depan.
Baca Juga: Penonaktifan 7,3 Juta Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan, DPR: Negara Jangan Gegabah
Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada rapat konsultasi pengelola data jaminan sosial, Senin 9 Februari 2026. Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut sudah tersedia dalam pos anggaran kesehatan dan hanya tinggal menunggu koordinasi teknis dengan pihak BPJS Kesehatan.
"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin dia tinggal perbaiki atau tinggal datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).
Lihat Juga :
