Industri Tekstil Kurang Happy dengan Tarif Ekspor 0% ke AS, Ini Alasannya
Senin, 23 Februari 2026 - 09:11 WIB
loading...
Kesepakatan penghapusan tarif ekspor tekstil dan TPT Indonesia ke AS menjadi 0% melalui mekanisme TRQ belum sepenuhnya membuat pelaku industri senang. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kesepakatan penghapusan tarif ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia ke Amerika Serikat (AS) menjadi 0% melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ) belum sepenuhnya membuat pelaku industri senang. Kondisi industri dalam negeri yang sedang mengalami penurunan tingkat utilisasi menjadi hambatan untuk memenuhi persyaratan volume impor bahan baku dari AS sebagai kompensasi kuota ekspor.
"Agak berat untuk mendapatkan kuota besar, karena posisi industri pemintalan yang mengkonsumsi kapas saat ini utilisasi hanya ada di bawah 50 persen," kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Baca Juga: Mau Bikin BUMN Tekstil Baru, Pemerintah Siapkan Dana Rp101 Triliun
Redma menjelaskan, dalam kesepakatan terbaru, volume kuota ekspor tekstil Indonesia ke AS bergantung pada seberapa besar industri nasional mengimpor bahan baku seperti kapas dan serat buatan dari AS. Saat ini, rendahnya operasional pabrik pemintalan membuat daya serap terhadap kapas AS menurun drastis dari potensi normal sebesar 300.000 ton menjadi hanya sekitar 75.000 ton.
Dalam nota kesepahaman (MoU) yang diteken di Washington DC baru-baru ini, pihak AS menetapkan syarat agar Indonesia mengimpor setidaknya 150 ribu ton kapas. Redma menegaskan, agar Indonesia bisa meningkatkan volume impor kapas guna mendapatkan kuota ekspor yang lebih besar, pemerintah harus terlebih dahulu membenahi masalah utilisasi di tingkat industri pemintalan.
Baca Juga: Tak Hanya Beras Ribuan Ton, Indonesia Setujui Impor 580.000 Ekor Ayam dari A
Menurut pantauan APSyFI, faktor utama yang menekan angka utilisasi industri hulu adalah membanjirnya produk tekstil impor ilegal dan praktik dumping di pasar domestik, terutama dari China. Serbuan barang-barang tidak berizin tersebut menggerus porsi pasar pabrikan lokal, sehingga produsen terpaksa menurunkan kapasitas produksinya demi efisiensi di tengah kondisi pasar yang tidak sehat.
Kendala ini muncul di tengah upaya pemulihan nilai ekspor TPT nasional yang sempat merosot dari USD4,8 miliar menjadi USD4,5 miliar akibat pengenaan tarif tambahan oleh pemerintah AS sejak tahun lalu. Sebelumnya, para importir di AS mengeluhkan beban biaya tinggi karena industri Indonesia sempat dikenai tarif berlapis yang mencapai angka 29% sebelum adanya putusan terbaru.
Adapun kesepakatan bea masuk 0% ini merupakan bagian dari kerja sama ekonomi bertajuk "Agreement Toward a New Golden Age Indo-US Alliance" yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Perjanjian tersebut mencakup pembebasan tarif pada 1.819 pos tarif produk unggulan Indonesia, mulai dari komoditas tekstil, minyak sawit, hingga komponen elektronik dan semikonduktor.
"Agak berat untuk mendapatkan kuota besar, karena posisi industri pemintalan yang mengkonsumsi kapas saat ini utilisasi hanya ada di bawah 50 persen," kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Baca Juga: Mau Bikin BUMN Tekstil Baru, Pemerintah Siapkan Dana Rp101 Triliun
Redma menjelaskan, dalam kesepakatan terbaru, volume kuota ekspor tekstil Indonesia ke AS bergantung pada seberapa besar industri nasional mengimpor bahan baku seperti kapas dan serat buatan dari AS. Saat ini, rendahnya operasional pabrik pemintalan membuat daya serap terhadap kapas AS menurun drastis dari potensi normal sebesar 300.000 ton menjadi hanya sekitar 75.000 ton.
Dalam nota kesepahaman (MoU) yang diteken di Washington DC baru-baru ini, pihak AS menetapkan syarat agar Indonesia mengimpor setidaknya 150 ribu ton kapas. Redma menegaskan, agar Indonesia bisa meningkatkan volume impor kapas guna mendapatkan kuota ekspor yang lebih besar, pemerintah harus terlebih dahulu membenahi masalah utilisasi di tingkat industri pemintalan.
Baca Juga: Tak Hanya Beras Ribuan Ton, Indonesia Setujui Impor 580.000 Ekor Ayam dari A
Menurut pantauan APSyFI, faktor utama yang menekan angka utilisasi industri hulu adalah membanjirnya produk tekstil impor ilegal dan praktik dumping di pasar domestik, terutama dari China. Serbuan barang-barang tidak berizin tersebut menggerus porsi pasar pabrikan lokal, sehingga produsen terpaksa menurunkan kapasitas produksinya demi efisiensi di tengah kondisi pasar yang tidak sehat.
Kendala ini muncul di tengah upaya pemulihan nilai ekspor TPT nasional yang sempat merosot dari USD4,8 miliar menjadi USD4,5 miliar akibat pengenaan tarif tambahan oleh pemerintah AS sejak tahun lalu. Sebelumnya, para importir di AS mengeluhkan beban biaya tinggi karena industri Indonesia sempat dikenai tarif berlapis yang mencapai angka 29% sebelum adanya putusan terbaru.
Adapun kesepakatan bea masuk 0% ini merupakan bagian dari kerja sama ekonomi bertajuk "Agreement Toward a New Golden Age Indo-US Alliance" yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Perjanjian tersebut mencakup pembebasan tarif pada 1.819 pos tarif produk unggulan Indonesia, mulai dari komoditas tekstil, minyak sawit, hingga komponen elektronik dan semikonduktor.
(nng)
Lihat Juga :
