Wamen Viva Yoga Ajak AKSI Bangun Kawasan Transmigrasi
Senin, 23 Februari 2026 - 17:30 WIB
loading...
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamen Trans) Viva Yoga Mauladi saat beraudiensi dengan AKSI di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamen Trans) Viva Yoga Mauladi mengajak Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) untuk bersinergi mempercepat pembangunan di kawasan transmigrasi seluruh Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang dimulai dari wilayah perdesaan sesuai dengan visi besar pemerintah.
"Organisasi ini hanya menghimpun para kepala desa. Inilah yang membedakan AKSI dengan organisasi yang berlabel desa lainnya," ujar Ketua Umum DPP AKSI, Irawadi, saat beraudiensi di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut,Viva Yoga mengapresiasi struktur manajerial AKSI yang dinilai modern karena telah mengintegrasikan teknologi informasi dalam roda organisasinya. Sinergi ini dianggap krusial mengingat terdapat 1.231 desa yang masuk dalam 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional, serta 3.513 desa lainnya di bawah koordinasi prioritas kementerian.
Baca Juga: Menko AHY Apresiasi Kinerja Kementrans dalam Transformasi Transmigrasi 2026
Dia menegaskan Kementerian Transmigrasi akan bersikap terbuka terhadap setiap usulan program yang diajukan oleh desa-desa di kawasan tersebut. Program kerja kementerian merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada pembangunan dari bawah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
Menurut Viva Yoga, keberhasilan program transmigrasi secara historis telah membuktikan peran besarnya dalam membentuk struktur pemerintahan terkecil. Sejak era Presiden Soekarno hingga kini, program transmigrasi tercatat telah melahirkan 1.567 desa definitif yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang sekaligus menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Baca Juga: Pascabencana Sumatera, Kementrans Fokus Pulihkan Kawasan Transmigrasi
Kementrans juga berkomitmen untuk menjadi jembatan koordinasi dengan kementerian lain jika terdapat program pembangunan desa yang berada di luar kewenangan kementeriannya. Hal ini dilakukan karena disadari bahwa tidak semua sumber pembangunan desa hanya bergantung pada APBN, melainkan juga melalui kolaborasi strategis lintas sektoral dan lembaga perjuangan kepala desa.
Kehadiran AKSI sebagai mitra strategis diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pembangunan di ribuan desa kawasan transmigrasi agar terus tumbuh menjadi pusat ekonomi baru. Melalui sinergi ini, pemerintah optimis bahwa desa-desa hasil transmigrasi akan semakin mandiri dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi nasional.
"Organisasi ini hanya menghimpun para kepala desa. Inilah yang membedakan AKSI dengan organisasi yang berlabel desa lainnya," ujar Ketua Umum DPP AKSI, Irawadi, saat beraudiensi di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut,Viva Yoga mengapresiasi struktur manajerial AKSI yang dinilai modern karena telah mengintegrasikan teknologi informasi dalam roda organisasinya. Sinergi ini dianggap krusial mengingat terdapat 1.231 desa yang masuk dalam 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional, serta 3.513 desa lainnya di bawah koordinasi prioritas kementerian.
Baca Juga: Menko AHY Apresiasi Kinerja Kementrans dalam Transformasi Transmigrasi 2026
Dia menegaskan Kementerian Transmigrasi akan bersikap terbuka terhadap setiap usulan program yang diajukan oleh desa-desa di kawasan tersebut. Program kerja kementerian merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada pembangunan dari bawah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
Menurut Viva Yoga, keberhasilan program transmigrasi secara historis telah membuktikan peran besarnya dalam membentuk struktur pemerintahan terkecil. Sejak era Presiden Soekarno hingga kini, program transmigrasi tercatat telah melahirkan 1.567 desa definitif yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang sekaligus menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Baca Juga: Pascabencana Sumatera, Kementrans Fokus Pulihkan Kawasan Transmigrasi
Kementrans juga berkomitmen untuk menjadi jembatan koordinasi dengan kementerian lain jika terdapat program pembangunan desa yang berada di luar kewenangan kementeriannya. Hal ini dilakukan karena disadari bahwa tidak semua sumber pembangunan desa hanya bergantung pada APBN, melainkan juga melalui kolaborasi strategis lintas sektoral dan lembaga perjuangan kepala desa.
Kehadiran AKSI sebagai mitra strategis diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pembangunan di ribuan desa kawasan transmigrasi agar terus tumbuh menjadi pusat ekonomi baru. Melalui sinergi ini, pemerintah optimis bahwa desa-desa hasil transmigrasi akan semakin mandiri dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi nasional.
(nng)
Lihat Juga :
