Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump, India Tunda Kunjungan Dagang ke Washington
Selasa, 24 Februari 2026 - 08:18 WIB
loading...
Para siswa Sekolah Seni Gurukul sedang mengerjakan lukisan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Mumbai, India, pada Jumat, 1 Agustus 2025. FOTO/AP/Rajanish Kakade
A
A
A
JAKARTA - India menunda delegasi dagang ke Washington setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) membatalkan rezim tarif luas Presiden Donald Trump. Penundaan ini terjadi ketika Gedung Putih bergegas menggantinya dengan pungutan baru di bawah wewenang hukum yang belum teruji.
"Kunjungan kepala negosiator India dan delegasinya akan dijadwalkan kemudian pada tanggal yang saling menguntungkan setelah kedua pemerintah menyelesaikan penilaian internal," ujar seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada CNBC, dikutip Selasa (24/2/2026).
Baca Juga: Kekacauan Tarif Trump, Dolar AS Babak Belur di Pasar Asia
Tim negosiasi India dipimpin kepala negosiator Darpan Jain dijadwalkan memulai pertemuan tiga hari di Washington pada 23 Februari untuk mengubah kesepakatan kerangka kerja menjadi pakta hukum yang mengikat. Kedua pemerintah sepakat, kunjungan tersebut harus dijadwalkan ulang setelah menilai dampak putusan pengadilan dan penerapan tarif pengganti oleh Trump.
Pada 6 Februari lalu, kedua negara mengumumkan kerangka kerja kesepakatan dagang sementara di mana tarif AS atas barang India turun dari 50% menjadi 18%, sementara India berkomitmen membeli produk energi Amerika senilai USD500 miliar, pesawat terbang, logam mulia, dan barang teknologi selama lima tahun.
Menteri Perdagangan India Piyush Goyal menyatakan kesepakatan tersebut diharapkan ditandatangani pada Maret dan berlaku efektif pada April. Dasar hukum kesepakatan tersebut bergeser pekan lalu ketika Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6-3 bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dengan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional untuk memberlakukan tarif.
Ketua Mahkamah Agung John Roberts dalam pendapat mayoritas menyatakan bahwa klaim Trump atas kekuasaan untuk secara sepihak memberlakukan tarif tidak memiliki otorisasi jelas dari Kongres.
Baca Juga: Tak Hanya Beras Ribuan Ton, Indonesia Setujui Impor 580.000 Ekor Ayam dari AS
Trump merespons dalam hitungan jam dengan mengaktifkan Bagian 122 Undang-Undang Perdagangan 1974 yang sebelumnya tidak digunakan untuk memberlakukan tarif global 10%. Pada Sabtu, ia meningkatkan tarif tersebut menjadi 15% tingkat maksimum yang diizinkan undang-undang.
Partai oposisi India Kongres memanfaatkan putusan tersebut untuk menuntut kesepakatan ditangguhkan dan dinegosiasikan ulang. Sekretaris Jenderal Kongres Jairam Ramesh berargumen bahwa kini tidak ada kejelasan mengenai rezim tarif yang mendasari kesepakatan tersebut.
Kementerian Perdagangan India menyatakan sedang meneliti implikasi dari putusan pengadilan dan pengumuman AS berikutnya. Saat ini, salah satu negosiasi dagang paling dinantikan di Asia tetap ditangguhkan terperangkap dalam bentrokan konstitusional di Washington mengenai batas kekuasaan presiden.
"Kunjungan kepala negosiator India dan delegasinya akan dijadwalkan kemudian pada tanggal yang saling menguntungkan setelah kedua pemerintah menyelesaikan penilaian internal," ujar seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada CNBC, dikutip Selasa (24/2/2026).
Baca Juga: Kekacauan Tarif Trump, Dolar AS Babak Belur di Pasar Asia
Tim negosiasi India dipimpin kepala negosiator Darpan Jain dijadwalkan memulai pertemuan tiga hari di Washington pada 23 Februari untuk mengubah kesepakatan kerangka kerja menjadi pakta hukum yang mengikat. Kedua pemerintah sepakat, kunjungan tersebut harus dijadwalkan ulang setelah menilai dampak putusan pengadilan dan penerapan tarif pengganti oleh Trump.
Pada 6 Februari lalu, kedua negara mengumumkan kerangka kerja kesepakatan dagang sementara di mana tarif AS atas barang India turun dari 50% menjadi 18%, sementara India berkomitmen membeli produk energi Amerika senilai USD500 miliar, pesawat terbang, logam mulia, dan barang teknologi selama lima tahun.
Menteri Perdagangan India Piyush Goyal menyatakan kesepakatan tersebut diharapkan ditandatangani pada Maret dan berlaku efektif pada April. Dasar hukum kesepakatan tersebut bergeser pekan lalu ketika Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6-3 bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dengan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional untuk memberlakukan tarif.
Ketua Mahkamah Agung John Roberts dalam pendapat mayoritas menyatakan bahwa klaim Trump atas kekuasaan untuk secara sepihak memberlakukan tarif tidak memiliki otorisasi jelas dari Kongres.
Baca Juga: Tak Hanya Beras Ribuan Ton, Indonesia Setujui Impor 580.000 Ekor Ayam dari AS
Trump merespons dalam hitungan jam dengan mengaktifkan Bagian 122 Undang-Undang Perdagangan 1974 yang sebelumnya tidak digunakan untuk memberlakukan tarif global 10%. Pada Sabtu, ia meningkatkan tarif tersebut menjadi 15% tingkat maksimum yang diizinkan undang-undang.
Partai oposisi India Kongres memanfaatkan putusan tersebut untuk menuntut kesepakatan ditangguhkan dan dinegosiasikan ulang. Sekretaris Jenderal Kongres Jairam Ramesh berargumen bahwa kini tidak ada kejelasan mengenai rezim tarif yang mendasari kesepakatan tersebut.
Kementerian Perdagangan India menyatakan sedang meneliti implikasi dari putusan pengadilan dan pengumuman AS berikutnya. Saat ini, salah satu negosiasi dagang paling dinantikan di Asia tetap ditangguhkan terperangkap dalam bentrokan konstitusional di Washington mengenai batas kekuasaan presiden.
(nng)
Lihat Juga :
