Eskalasi Timur Tengah Ancam Rantai Pasok Energi dan Investasi Global
Rabu, 04 Maret 2026 - 22:30 WIB
loading...
Eskalasi konflik di Timur Tengah dipandang menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan rantai pasok energi dan arus investasi lintas negara. FOTO/Shutterstock
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global. Eskalasi konflik di Timur Tengah tersebut juga dipandang menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan rantai pasok energi dan arus investasi lintas negara.
"Tahun lalu presiden telah mengingatkan bahwa jika konflik Iran dan AS pecah, dampaknya tidak akan sederhana dan berpotensi menyeret negara-negara besar lain. Hari ini kita melihat bahwa peringatan tersebut adalah refleksi atas sistem global yang saling terhubung dan rapuh," ujar Ketua Komite Tetap Kemitraan Sarana & Prasarana Usaha Bidang Legal & Human Rights Kadin Indonesia, Poppy Zeidra, dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).
Baca Juga: Selat Hormuz Pasca Ali Khamenei dan Implikasinya ke Energi Migas Indonesia
Poppy menegaskan dunia usaha membutuhkan prediktabilitas untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Konflik berskala besar, kata dia, tidak hanya memicu krisis kemanusiaan, tetapi juga berdampak pada stabilitas energi, volatilitas harga komoditas global, serta meningkatnya risiko sistemik terhadap investasi.
Menurut dia, dalam setiap konflik, stabilitas ekonomi dan kepastian hukum kerap menjadi aspek yang paling awal terdampak setelah isu keamanan. Dunia usaha kini menghadapi potensi peningkatan sanksi ekonomi dan risiko gugatan lintas yurisdiksi, terutama bagi korporasi yang memiliki keterkaitan bisnis di kawasan terdampak.
Dalam konteks tersebut, penerapan Human Rights Due Diligence (HRDD) atau uji tuntas hak asasi manusia dinilai semakin penting sebagai bagian dari manajemen risiko bisnis modern. Perusahaan dituntut memastikan operasionalnya tidak berkontribusi pada pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung, di tengah meningkatnya risiko pelanggaran hukum humaniter internasional.
Baca Juga: Iran Tutup Selat Hormuz bikin Banyak Negara Kelimpungan
Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong diplomasi dan dialog sebagai solusi penyelesaian konflik. Peran tersebut dianggap penting guna menjaga tatanan hukum internasional sekaligus melindungi kepentingan ekonomi nasional dari dampak krisis militer di kawasan Timur Tengah.
Poppy menambahkan, perang pada akhirnya mencerminkan krisis tata kelola global yang memerlukan kepemimpinan kuat dan kolaboratif. Indonesia, menurut dia, memiliki peluang untuk menjadi jangkar stabilitas, baik dalam perlindungan nilai kemanusiaan maupun dalam menjaga keberlanjutan ekonomi global.
"Tahun lalu presiden telah mengingatkan bahwa jika konflik Iran dan AS pecah, dampaknya tidak akan sederhana dan berpotensi menyeret negara-negara besar lain. Hari ini kita melihat bahwa peringatan tersebut adalah refleksi atas sistem global yang saling terhubung dan rapuh," ujar Ketua Komite Tetap Kemitraan Sarana & Prasarana Usaha Bidang Legal & Human Rights Kadin Indonesia, Poppy Zeidra, dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).
Baca Juga: Selat Hormuz Pasca Ali Khamenei dan Implikasinya ke Energi Migas Indonesia
Poppy menegaskan dunia usaha membutuhkan prediktabilitas untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Konflik berskala besar, kata dia, tidak hanya memicu krisis kemanusiaan, tetapi juga berdampak pada stabilitas energi, volatilitas harga komoditas global, serta meningkatnya risiko sistemik terhadap investasi.
Menurut dia, dalam setiap konflik, stabilitas ekonomi dan kepastian hukum kerap menjadi aspek yang paling awal terdampak setelah isu keamanan. Dunia usaha kini menghadapi potensi peningkatan sanksi ekonomi dan risiko gugatan lintas yurisdiksi, terutama bagi korporasi yang memiliki keterkaitan bisnis di kawasan terdampak.
Dalam konteks tersebut, penerapan Human Rights Due Diligence (HRDD) atau uji tuntas hak asasi manusia dinilai semakin penting sebagai bagian dari manajemen risiko bisnis modern. Perusahaan dituntut memastikan operasionalnya tidak berkontribusi pada pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung, di tengah meningkatnya risiko pelanggaran hukum humaniter internasional.
Baca Juga: Iran Tutup Selat Hormuz bikin Banyak Negara Kelimpungan
Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong diplomasi dan dialog sebagai solusi penyelesaian konflik. Peran tersebut dianggap penting guna menjaga tatanan hukum internasional sekaligus melindungi kepentingan ekonomi nasional dari dampak krisis militer di kawasan Timur Tengah.
Poppy menambahkan, perang pada akhirnya mencerminkan krisis tata kelola global yang memerlukan kepemimpinan kuat dan kolaboratif. Indonesia, menurut dia, memiliki peluang untuk menjadi jangkar stabilitas, baik dalam perlindungan nilai kemanusiaan maupun dalam menjaga keberlanjutan ekonomi global.
(nng)
Lihat Juga :
