Pakai Lahan Negara, Menteri Ara Bakal Bangun Rusun MBR di Depok

Pemerintah, lanjutnya, juga akan menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian. Melalui skema FLPP, masyarakat dapat mengakses pembiayaan rumah dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan yang terjangkau. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa tarif sosial untuk layanan dasar seperti listrik dan air agar beban masyarakat tetap ringan.

"Pembangunan rumah susun di kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/3/2026).

Baca Juga: 451 KK Warga Rusun Marunda Direlokasi ke Rusun Nagrak

Maruarar menilai dengan UMP Depok sekitar Rp5 juta, telah disiapkan skema pembiayaan dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1 persen, serta cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Selain itu, pemerintah sedang mengupayakan agar masyarakat yang tinggal di rusun subsidi juga akan mendapatkan dukungan tarif khusus untuk layanan listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau.

Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyampaikan harapannya agar lahan tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas. Ia juga menargetkan proses pembangunan rumah susun dapat dimulai dalam waktu dekat.

Pembangunan rusun di kawasan ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi berbagai pihak. Dengan semangat gotong royong, pemanfaatan lahan milik negara tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi rakyat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).