Fit and Proper Test DK OJK, Hasan Fawzi Paparkan Strategi Reformasi Integritas Pasar Modal
Rabu, 11 Maret 2026 - 18:40 WIB
loading...
A
A
A
Di sisi lain, pada klaster likuiditas, Hasan mengusulkan peningkatan batas minimum free float saham menjadi 15% dari sebelumnya 7,5%. Upaya ini juga akan disertai dengan diversifikasi produk pasar keuangan, termasuk pengembangan instrumen berbasis surat utang, derivatif, keuangan berkelanjutan, serta bursa karbon.
Baca Juga: Fit And Proper Test 10 Calon DK OJK Bakal Digelar Besok, Berikut Daftar Namanya
Pada klaster transparansi, reformasi akan dilakukan melalui peningkatan keterbukaan informasi, termasuk pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) di balik kepemilikan saham perusahaan terbuka serta potensi afiliasi antar pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%.
Adapun pada klaster akuntabilitas, reformasi akan difokuskan pada penguatan tata kelola emiten, konsistensi penegakan hukum, serta pengembangan kebijakan demutualisasi bursa sebagai bagian dari reformasi struktural guna meningkatkan tata kelola, daya saing, dan pengembangan produk pasar keuangan di Indonesia.
"Melalui upaya penguatan integritas, transparansi, tata kelola serta penegakan hukum yang kita lakukan konsisten, disertai modernisasi infrastruktur dan juga penguatan kelembagaan, kami ingin memastikan bahwa pasar keuangan Indonesia dalam hal ini sektor PMDK tidak hanya tumbuh secara kuantitatif dalam bentuk pencapaian angka-angka semata, tetapi juga menjadi sektor yang lebih kredibel, lebih dalam, lebih liquid, lebih modern, mampu berdasarkan dan tumbuh berkelanjutan," tutupnya.
Baca Juga: Fit And Proper Test 10 Calon DK OJK Bakal Digelar Besok, Berikut Daftar Namanya
Pada klaster transparansi, reformasi akan dilakukan melalui peningkatan keterbukaan informasi, termasuk pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) di balik kepemilikan saham perusahaan terbuka serta potensi afiliasi antar pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%.
Adapun pada klaster akuntabilitas, reformasi akan difokuskan pada penguatan tata kelola emiten, konsistensi penegakan hukum, serta pengembangan kebijakan demutualisasi bursa sebagai bagian dari reformasi struktural guna meningkatkan tata kelola, daya saing, dan pengembangan produk pasar keuangan di Indonesia.
"Melalui upaya penguatan integritas, transparansi, tata kelola serta penegakan hukum yang kita lakukan konsisten, disertai modernisasi infrastruktur dan juga penguatan kelembagaan, kami ingin memastikan bahwa pasar keuangan Indonesia dalam hal ini sektor PMDK tidak hanya tumbuh secara kuantitatif dalam bentuk pencapaian angka-angka semata, tetapi juga menjadi sektor yang lebih kredibel, lebih dalam, lebih liquid, lebih modern, mampu berdasarkan dan tumbuh berkelanjutan," tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
