Hemat BBM, Indonesia Kaji Penerapan WFA Imbas Gangguan Pasokan
Selasa, 17 Maret 2026 - 17:07 WIB
loading...
Pemerintah Indonesia sedang mengkaji penerapan kebijakan WFA sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi BBM. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia sedang mengkaji penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan tersebut menjadi pertimbangkan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat gangguan pasokan global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan menjadi bagian dari strategi penghematan energi nasional.
"Memang ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan, tetapi sedang dikaji. Tentang apakah kita butuhkan WFA, tetapi menurut saya semua kemungkinan itu bisa terjadi, yang penting adalah penghematan BBM," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (17/3/2026).
Baca Juga: Hemat BBM, Pemerintah Bahas Skema WFA bagi ASN dan Belajar Daring bagi Pelajar
Menurut Bahlil, fokus utama pemerintah saat ini adalah menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi beban impor energi. Kebijakan WFA dinilai berpotensi menekan mobilitas masyarakat sehingga konsumsi BBM dapat ditekan.
Pengetatan konsumsi energi menjadi penting menyusul terganggunya rantai pasok minyak global akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Jalur tersebut selama ini menjadi salah satu rute utama distribusi sekitar 20–30% perdagangan minyak dunia.
Kondisi tersebut mendorong harga minyak mentah melampaui asumsi APBN sebesar USD70 per barel, bahkan kini telah menembus di atas USD90 per barel. Kenaikan ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi jika harga BBM dalam negeri tetap ditahan.
Bahlil menambahkan, selain menekan impor, kebijakan penghematan seperti WFA juga dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat. "Tapi yang penting adalah penghematan terhadap BBM. Disamping kita memang menghemat impor, itu juga (WFA) menghemat pengeluaran bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
Sementara itu, ekonom INDEF Hakam Naja memperkirakan lonjakan harga minyak dapat berdampak signifikan terhadap fiskal. Ia menyebut setiap kenaikan USD1 per barel berpotensi menambah defisit APBN sebesar Rp6,8 triliun.
Baca Juga: Catat Jadwal Libur dan WFA Lebaran 2026, Bisa Mudik hingga 2 Minggu!
Dengan asumsi harga minyak mencapai sekitar USD92 per barel, defisit APBN diproyeksikan bisa membengkak hingga Rp149,6 triliun dan berisiko melampaui batas aman 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi global. Gangguan di jalur tersebut dapat berdampak luas terhadap perekonomian dunia, mengingat negara-negara pengguna utama minyak di kawasan tersebut menyumbang sekitar 27% PDB global.
Gangguan pasokan energi tersebut berpotensi memperlambat aktivitas industri dan perdagangan internasional, sehingga mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif, termasuk melalui kebijakan efisiensi energi di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan menjadi bagian dari strategi penghematan energi nasional.
"Memang ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan, tetapi sedang dikaji. Tentang apakah kita butuhkan WFA, tetapi menurut saya semua kemungkinan itu bisa terjadi, yang penting adalah penghematan BBM," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (17/3/2026).
Baca Juga: Hemat BBM, Pemerintah Bahas Skema WFA bagi ASN dan Belajar Daring bagi Pelajar
Menurut Bahlil, fokus utama pemerintah saat ini adalah menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi beban impor energi. Kebijakan WFA dinilai berpotensi menekan mobilitas masyarakat sehingga konsumsi BBM dapat ditekan.
Pengetatan konsumsi energi menjadi penting menyusul terganggunya rantai pasok minyak global akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Jalur tersebut selama ini menjadi salah satu rute utama distribusi sekitar 20–30% perdagangan minyak dunia.
Kondisi tersebut mendorong harga minyak mentah melampaui asumsi APBN sebesar USD70 per barel, bahkan kini telah menembus di atas USD90 per barel. Kenaikan ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi jika harga BBM dalam negeri tetap ditahan.
Bahlil menambahkan, selain menekan impor, kebijakan penghematan seperti WFA juga dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat. "Tapi yang penting adalah penghematan terhadap BBM. Disamping kita memang menghemat impor, itu juga (WFA) menghemat pengeluaran bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
Sementara itu, ekonom INDEF Hakam Naja memperkirakan lonjakan harga minyak dapat berdampak signifikan terhadap fiskal. Ia menyebut setiap kenaikan USD1 per barel berpotensi menambah defisit APBN sebesar Rp6,8 triliun.
Baca Juga: Catat Jadwal Libur dan WFA Lebaran 2026, Bisa Mudik hingga 2 Minggu!
Dengan asumsi harga minyak mencapai sekitar USD92 per barel, defisit APBN diproyeksikan bisa membengkak hingga Rp149,6 triliun dan berisiko melampaui batas aman 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi global. Gangguan di jalur tersebut dapat berdampak luas terhadap perekonomian dunia, mengingat negara-negara pengguna utama minyak di kawasan tersebut menyumbang sekitar 27% PDB global.
Gangguan pasokan energi tersebut berpotensi memperlambat aktivitas industri dan perdagangan internasional, sehingga mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif, termasuk melalui kebijakan efisiensi energi di dalam negeri.
(nng)
Lihat Juga :
